CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Indonesia Semakin Melegalkan Hukum Kapitalisme Produk Kolonialisme Barat Di Papua
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eec36b088b3cb08e13def62/indonesia-semakin-melegalkan-hukum-kapitalisme-produk-kolonialisme-barat-di-papua

Indonesia Semakin Melegalkan Hukum Kapitalisme Produk Kolonialisme Barat Di Papua


Indonesia Semakin Melegalkan Hukum Kapitalisme Produk Kolonialisme Barat Di Papua
Sejarah masa lalu, status politik Papua dalam Indonesia yang belum final menurut pandangan orang Papua, yang kemudian berujung pada meluasnya gerakan kemerdekaan Papua di Bumi Cenderawasih, dan final bagi pemerintah Indonesia dengan praktik hukum kapitalisme ala kolonial Belanda, sepertinya menjadi bagian utama beribu problem tanpa jalan penyelesaian di tanah ini.

Persoalan ketidakjelasan finalisasi pandangan tentang status politik Papua dalam Indonesia, menjadikan nasib orang Papua dari presiden ke presiden tetap sama, bahkan berbagai persoalan menambah luka batin orang Papua dari waktu ke waktu.

Mengapa dari presiden ke presiden seakan Indonesia sama sekali tidak memiliki konsep penyelesaian beribu problem di Papua?

Jawaban adalah semua konsep penyelesaian beribu persoalan di Papua yang diterapkan pemerintah sejak Papua dalam Indonesia hingga kini, adalah konsep hukum kapitalisme produk kolonial (bahwa hukum kapitalisme ala kolonial adalah masalah lain hari ini).

Ketidakikutsertaan orang Papua dalam berbagai perjanjian–Roma Agreement 1962, New York Agreement 1962, Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 termasuk juga MoU PT Freeport 1957–merupakan bukti sederet bagian harkat dan martabat orang Papua sebagai manusia dilecehkan total.

Gerakan pro kemerdekaan Papua yang semakin hari semakin tumbuh subur di seluruh Tanah Papua, bahkan terbangunnya solidaritas pro kemerdekaan di berbagai belahan bumi, juga merupakan akibat dari tumbuh dan suburnya penerapan hukum berwajah kapitalisme ala kolonial.

Jika dasar meluasnya pergerakan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan yang didorong oleh Soekarno, Moh. Hatta dan Syahrir dengan adanya praktik kapitalisme yang masif dan terstruktur diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda di seluruh Nusantara kala itu kecuali Papua, maka pemerintah Indonesia tidak perlu berlebihan menerapkan hukum yang diskriminatif kepada orang Papua.

Sebab gerakan kemerdekaan yang didorong oleh orang Papua hari ini, sama dengan apa yang dilakukan Bung Karno kala itu.

Artinya, konsep perlawanan yang telah dan sedang meluas di Papua adalah konsep perlawanan terhadap kapitalisme yang fondasinya telah diletakkan oleh pendiri Indonesia; Bung Karno, Bung Hatta dan Syahrir sendiri, yang kemudian dirangkum secara sempurna dalam UUD 1945 (terutama alinea pertama).

Lalu aneksasi Papua ke dalam Indonesia pada 1963 merupakan satu bagian alasan karena Papua dan Indonesia sama nasibnya atas kolonialisasi Belanda, maka logikanya terbalik.

Kemudian praktik kolonialisme ala kolonial Belanda itu masih terpelihara, bahkan Papua menjadi salah satu daerah di Indonesia yang kemudian dijadikan lahan baru balas dendam atas memori kolonialisme masa lalu di zaman pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia.

Sepertinya masih harus mengajukan lagi sebuah pertanyaan terkait dengan aneksasi Papua dalam Indonesia. Persoalannya adalah klaim Indonesia atas Papua tetap masih harus diperdebatkan, sebab dinilai ada perbedaan pendapat yang sering dilontarkan berbagai elite di Jakarta.

Misalnya, ada yang menyebut status Papua dalam Indonesia final dengan peristiwa 1 Mei 1963, tapi juga ada yang berpandangan status Papua dalam Indonesia final dengan peristiwa Pepera 1969.

Hal lain adalah Indonesia beranggapan bahwa niat Belanda mempertahankan Papua kala itu melanggar prinsip Uti Possidetis Juris–suatu prinsip dalam hukum internasional bahwa teritorial sebuah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka.

Jika pemerintah Indonesia beranggapan prinsip itu menjadi alasan kuat status Papua dalam Indonesia, maka pertanyaannya, apakah 1 Mei 1963 atau Pepera 1969 yang melegitimasi prinsip Uti Possidetis Juris?

Persoalannya adalah peristiwa Pepera 1969 dianggap bahwa orang Papua dapat menentukan pilihannya walaupun tidak dapat dipungkiri penuh rekayasa, intimidasi, dan di luar dari praktik-praktik internasional dengan seutuhnya melalui proses versi Indonesia.

Indonesia menyebut peristiwa 1963 sebagai hari integrasi atau kembalinya Papua ke dalam NKRI.

Logikanya, jika prinsip Uti Possidetis Juris final bagi Indonesia, mengapa ada lagi peristiwa 1963 dan Pepera 1969? Itu terjadi sebelum masa waktunya sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Roma, yang menyatakan, bahwa kekuasaan Indonesia di Papua hanya berlaku untuk jangka waktu 25 tahun, terhitung sejak 1962, dengan tujuan mendidik orang Papua untuk kemudian menentukan pilihannya.

Atau jika prinsip Uti Possidetis Juris harus berlaku secara otomatis, mengapa Perjanjian Roma 1962 maupun Perjanjian New York 1962 dijadikan oleh UNTEA sebagai syarat penguasaan Indonesia di Papua selama 25 tahun?

Mengapa sikap UNTEA harus mengakui kedua perjanjian (New York Agreement dan Roma Agreement) dan bukan prinsip Uti Possidetis Juris?

Bahwasannya status politik Papua harus dijawab dengan pertanyaan seperti disebutkan di atas, dan mesti juga dimediasi oleh pihak ketiga yang netral, dengan menghadirkan Amerika, Belanda, PBB dan orang Papua sendiri, sehingga harus benar-benar final.

Bagian lain mungkin memang tidak dapat kita pungkiri dengan model penerapan hukum Indonesia kepada orang Melanesia di Papua hari ini, yang merupakan hukum kapitalisme produk kolonialisme barat.

Persoalannya tentu saja Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara yang mengalami penjajahan hebat oleh beberapa negara barat dengan waktu yang cukup lama.

Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia sendiri yakni, Portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), Perancis (1806-1811), Inggris (1811-1816) dan Jepang (1942-1945) lalu pada 1945 Indonesia merdeka.

Kasus rasisme

Kasus rasisme terhadap orang Papua pada Agustus 2019 di Surabaya, Jawa Timur hingga gelombang protes orang Papua di Tanah Papua, Indonesia, dan dunia, merupakan bukti bahwa ruang penampung kesabaran rakyat Papua sudah tidak ada lagi, yang merupakan hasil dari penerapan hukum penuh produk kapitalisme.

Kerusuhan di Papua akibat kasus rasisme di Surabaya, juga merupakan akumulasi dari berbagai ketidakadilan negara yang dipraktikkan puluhan tahun lamanya di Papua.

Artinya, bahwa praktik ketidakadilan yang menjurus pada tindakan diskriminatif dan serba rasis hampir 57 tahun itu, cukup membuahkan hasil dengan terus lahirnya ideologi Papua merdeka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu menjadi soal lain, bahwa Indonesia sepertinya membalas dendam 340 tahun lebih bagaimana pemerintah Belanda memperlakukan Indonesia selama masa kekuasaannya di wilayah koloni Indonesia, yang kemudian diterapkan kepada orang Papua.

Tidak hanya Wetboek van Strafrecht (KUHP), melainkan juga hukum kolonial lainnya, Bala Tentara Jepang walau hanya berlaku kurang lebih 3 tahun dalam kekuasaannya, juga menerapkan dengan hukumnya Gun Sirei melalui Osamu Sirei dengan peraturan pelaksana yang disebut Osamu Kenrei, yang pernah berlaku di Indonesia, juga sepertinya menjadi akumulasi dalam penerapan hukum yang diskriminatif terhadap orang Melanesia di Papua.

Praktik diskriminasi dalam penerapan hukum yang dialami orang Papua sejak dianeksasi dalam Indonesia, sepertinya tidak dapat dipungkiri dari pengalaman Indonesia dalam penerapan hukum di zaman penjajahan pemerintah Belanda yang diskriminatif, dengan pembagian golongan manusia atas asal-usulnya.

Misalnya, berdasarkan pasal 163 jo. Pasal 131 IS, maka golongan penduduk dan sistem hukumnya dapat diberlakukan sebagai berikut:

Yang dimaksud golongan Eropa (Belanda, bukan Belanda tapi dari Eropa, Jepang, lain-lain yang hukum keluarganya sama dengan Belanda, Amerika, Australia dan lainnya) dengan sistem hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum perdata, burgerlijk wetBoek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK), hukum pidana, Wetboek van Strafrecht (WvS), hukum acara perdata menggunakan Reglement of de Burgerlijke dan acara aidana, Reglement of Strafvordering.

Bagi golongan timur asing Cina, bukan Cina (India dan Arab) diterapkan dengan sistem hukum khusus untuk China berlaku hanya BW dan WvK, sementara untuk golongan timur asing bukan Cina berlaku hukum adat mereka dengan pengecualian yang tunduk pada hukum Eropa.

Hukum pidana berlaku WvS, hukum acara tidak diatur, sehingga mengikuti hukum golongan Eropa dan terkadang mengikuti hukum pribumi.

Bagi golongan Bumi Putera (Pribumi), Indonesia asli atau keturunan lain yang sudah lama berada di Indonesia diterapkan dengan sistem hukum perdata, hukum adat, BW,WvK. Pidana diterapkan WvS, sementara hukum acara perdata digunakan Inlands Reglement (IR) dan acara pidana digunakan HIR (Herziene Inlands Reglement).

Bahwa penerapan hukum pidana oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, sepertinya lebih pada selera kekuasaan tanpa menghiraukan asas legalitas berlakunya hukum pidana. Padahal asas legalitas sendiri merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan setiap individu.

Asas legalitas juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.

Jadi, berdasarkan asas legalitas, tidak ada satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim, jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Asas legalitas, keabsahan penerapan KUHP kepada orang Papua diragukan

KUHP, yang saat ini menjadi satu-satunya produk hukum dalam kasus pidana di Indonesia, merupakan berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, produk pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang pengesahannya dilakukan melalui staatsblad tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.

Setelah satu tahun Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno pada 26 Februari 1946 mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum perubahan wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama KUHP.

Awalnya KUHP hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura sesuai pasal XVII UU No.1/1946: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura sejak hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden”.

Pertimbangan penerbitan ini bahwa saat itu negara belum dapat membentuk sebuah undang-undang pidana selain yang sudah ada sejak zaman penjajahan disesuaikan dengan keadaan.

Hal ini ada dalam penjelasan umum UU 1/1946, bahwa berdasar pada pasal II aturan peralihan UUD 45 dan PP No.2 Tahun 1945 yang diterbitkan pada 10 Oktober 1945, memberlakukan semua peraturan hukum pidana yang ada sejak 17 Agustus 1945, dan tidak disebutkan nama Papua dalam undang-undang yang dimaksud soal wilayah pemberlakuannya, sebab Papua pada 1945 atau 1958 belum dianeksasikan ke dalam Indonesia.

Kemudian pemberlakuan di seluruh Indonesia terjadi baru pada 20 September 1958, setelah diterbitkan UU No. 73 tahun 1958.

Pasal 1 UU No. 73/1958 berbunyi “Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali Papua.”

Diragukan legalitas penerapan KUHP di Papua juga tidak hanya pada UU No. 1/1946 dan UU No. 73/1958 melainkan asas-asas hukum pidana yang benar-benar dicederai oleh negara dalam realita penerapannya di Papua kepada orang Papua menjadi soal pula.

Dalam penerapan KUHP oleh negara kepada orang Papua terkesan keluar dari rel asas-asas hukum pidana sendiri. Sepertinya hukum kapitalisme membutakan negara dalam penerapan asas-asas pidana di Papua, penegak hukum di Papua juga terkesan tidak jeli memaknai asas-asas berlakunya pidana.

Penting untuk diketahui empat makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend (Machteld Boot: 2001) diantaranya; (1) terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (non retroaktif/nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia); (2) Ketentuan Pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidanakan berdasarkan hukum kebiasaan (nullum Crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta); (3) Rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa /lex certa); (4) ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta).

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Indonesia diterbitkan sebelum tahun 1963, yang artinya, bahwa Undang-Undang No.73/1958 berlaku hanya untuk seluruh wilayah Indonesia sebelum Papua dianeksasi ke dalam Indonesia atau 5 tahun sebelum Papua dianeksasi pada 1963.

Dengan demikian, pemberlakuan KUHP di Papua dalam penerapannya kepada orang Papua boleh dikatakan negara salah alamat, bukan pada tempatnya sebagaimana disyaratkan dalam UU 1/1946, maupun UU 73/1985, sebab tidak ada satu pun pasal dari hanya 4 Pasal dalam UU No.73/1958 atau dari 17 Pasal UU No.1/1946, yang menerangkan soal pemberlakuannya juga kemudian otomatis termasuk pada wilayah baru yang akan direbut dan menjadi wilayah NKRI, misalnya Papua.

Praktik hukum zaman penjajahan yang diterapkan mulai dari Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dengan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie-nya atau Regerings Reglement (RR), yang diubah menjadi Indische Staatsregeling (IS), peraturan Ketatanegaraan Hindia-Belanda yang termuat dalam Staatsblad (1925) Nomor 415 yang mulai berlaku pada 1 Januari 1892 dan hukum Bala Tentara Jepang dengan Osamu Sirei yang juga turut melegalkan sebagian WvS sampai pada penerapan hukumnya, misalnya, pasal 131 IS sampai pada unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia-Belanda, Eropa, Timur Asing dan Bumiputra (Pribumi), yang ditetapkan dalam pasal 163 IS dengan penggolongan kelas turunan, sepertinya menjadi pengalaman berharga Indonesia, yang kemudian mengulangi praktiknya kepada orang Melanesia di West Papua penuh diskriminatif.

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern sendiri muncul dari lingkup sosiologis abad pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan.

Sebelum datang abad pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dahulu.

Saat itu selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak, dan selera kekuasaanlah yang diutamakan negara dalam praktiknya di Papua.

Padahal untuk menangkal selera kekuasaan, telah hadir asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara.

Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan, maka otoritas peraturannya harus dipertanyakan.

Oleh sebab itu, penerapan pasal-pasal terutama pasal makar yang selalu dialamatkan kepada orang Papua cukup diragukan legalitasnya, selain kebiasaan penerapan asas hukum pidana yang keliru juga tidak adanya undang-undang yang mensyaratkan berlakunya KUHP di Papua dan merupakan bukti KUHP, harus salah alamat kepada orang Melanesia di Papua.




(bersambung )

https://jubi.co.id/indonesia-semakin...ian-3-selesai/
https://jubi.co.id/indonesia-semakin...apua-bagian-2/
https://jubi.co.id/indonesia-semakin...apua-bagian-1/


Kayaknya banyak yang benci Indonesia yang dari masyarakat pegunungan 
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nomorelies dan 5 lainnya memberi reputasi
Matinya nilai Pancasila bagi OAP dalam tujuan hukum

Jika konsep beragama di Indonesia adalah mendekatkan diri pada Tuhan merupakan sebuah tujuan utama, maka dalam pengertian keadilannya adalah spiritualitas manusia yang sekunder, yang disyaratkan dalam kehidupan sosial yang damai tak mungkin tercapai dalam hukum dan keadilan itu sendiri.

Negara hukum mestinya menjamin keadilan pada warganya. Keadilan merupakan syarat terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara.

Gustav Radbruch ahli hukum Jerman tentang tiga ide dasar tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam beberapa hal, negara hukum sulit dibedakan dengan demokrasi, sekalipun memang tidak dipersamakan. Keduanya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Indonesia semakin melegalkan hukum kapitalisme produk kolonialisme barat di Papua (bagian 2) 1 i Papua
Negara hukum tidak harus demokratis, pemerintahan monarki atau paternalistik sekalipun dapat saja taat kepada hukum tanpa tunduk kepada kaidah-kaidah demokrasi, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesunguhnya.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD (kini Menko Polhukam RI) dalam sebuah jurnal menilai demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif.

Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya suatu hukum tanpa ditopang oleh demokrasi maka hukum itu akan lumpuh. Juga bagaimanapun baiknya suatu sistem yang demokratis tetapi tidak ditopang oleh hukum, maka akan muncul kesewenang-wenangan di tengah masyarakat.

Peristiwa penangkapan kepada tahanan politik Papua dalam menyampaikan protes atas ujaran rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, merupakan kekeliruan besar negara dalam penerapan hukumnya, sebab negara sepertinya tidak paham soal demokrasi dalam negara hukum seperti Indonesia, padahal demokrasi sendiri merupakan cara yang paling aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum.

Negara mesti melihat aksi protes yang dilakukan seluruh orang Papua di berbagai tempat sebagai fungsi kontrol terhadap hukum, apalagi UU No.9 Tahun 1998, bahkan UUD 1945 sekalipun, sebagaimana terdapat pada pasal 28 UUD 1945 mensyaratkan setiap warga negara menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Di negara hukum seperti Indonesia, hukum harus berlaku adil, sebab hukum pula yang akan mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.

Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Imam Haryadi membenarkan ada keterlibatan beberapa orang berpakaian seragam TNI dalam peristiwa di asrama mahasiswa Papua Surabaya, Agustus 2019 [dilansir merdeka.com, 26 Agustus 2019, Kapendam Letkol A. Imam Haryadi membenarkan lima anggota Kodam V/Brawijaya dinonaktifkan untuk kepentingan penyidikan, terkait insiden di depan asrama mahasiswa Papua, 16 Agustus 2019. Salah satu yang dinonaktifkan, Mayor Inf. Inf. N.H. Irianto Danramil 0831/02 Tambaksari]. Namun, ungkapan seperti itu oleh pimpinan militer di negeri ini bukan hal baru bagi orang Papua.

Kasus Paniai Berdarah, Desember 2014, yang mengorbankan 4 siswa dan 1 warga sipil di lapangan Karel Gobay Enarotali, Paniai timur, menjadi bukti komplit hari ini, bagaimana negara terus menghindar kebenaran hukum yang merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 menegaskan, bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa hukum bagi orang Papua benar disadari tumpul dalam penerapannya.

Padahal keragaman di Nusantara harus dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Maka dalam kerangka kewarganegaraan, tidak perlu dipersoalkan mengenai etnis, agama, warna kulit, bahkan status sosial seseorang, sebab Pancasila sebagai dasar penjabaran HAM.

Tatanan nilai Pancasila mempunyai tiga tingkatan nilai dasar–ideal atau fundamental, nilai instrumental, nilai praksis–yang masing-masing nilai menjunjung jaminan atas HAM.

Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, nilai ideal adalah asas-asas yang diterima bersifat mutlak (sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi).

Nilai Pancasila yang tidak berubah terdapat dalam pembukaan UUD 1945, meliputi setiap sila-sila Pancasila, yaitu, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan nilai kerakyatan.

Hak asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila, adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya dalam wujud norma hukum yang dikristalisasi dalam lembaga-lembaga.

Nilai instrumen dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundangan, yaitu undang-undang, perpu, perpres dan perda.

Namun, hanya sila ketiga yang menjadi “idola” Indonesia dalam penerapan lima sila Pancasila, yang katanya ideologi negara itu berlaku bagi orang Papua di Indonesia.

Suburnya hukum kapitalisme

Terpeliharanya hukum kapitalisme di Indonesia berdampak sempurna bagi orang Melanesia di Papua.

Hal ini juga jelas dapat membuktikan bahwa konsep hukum KUH Pidana yang dibangun Indonesia sejak kemerdekaan belum pernah fiks, misalnya, dalam beberapa kali seminar hukum nasional dengan mengusulkan adanya rancangan KUHP.

Namun negara tidak pernah merampung secara tuntas, yang juga menjadi bukti lain, bahwa hukum kapitalisme tetap subur di Indonesia, khususnya di Papua.

Reformasi Indonesia setelah tumbangnya rezim Orde Baru terlihat telah menemui jalan buntu.

Tumbangnya rezim Orde Baru diharapkan dapat memutus mata rantai ekonomi kapitalis yang telah melahirkan kemiskinan struktural dan ketidakadilan di negara ini, justru pemerintahan yang mengisi rezim reformasi terlihat lebih brutal dalam penerapan hukum.

Rezim yang mengisi reformasi juga tidak dipungkiri masih dalam jebakan kapitalisme ekonomi. Wacana upaya penghapusan subsidi oleh pemerintah, privatisasi BUMN, sentralisasi industri, keberpihakan pada konglomerasi besar, dan tradisi utang untuk menutup defisit anggaran, merupakan bukti nyata haluan ekonomi politik kapitalis pemerintah Indonesia.

Sadar atau tidak, mulai dari otonomi daerah hingga otonomi khusus yang sedang berlabuh di Papua misalnya, hanya merupakan suatu “kepura-puraan ideologis” semata.

Secara politis, para elite daerah dihibur dengan diberikan kekuasaan politik lokal di daerah, tetapi secara ekonomi tetap saja daerah adalah subordinasi kepentingan konglomerasi besar di Jawa.

Inilah hal yang melahirkan ketimpangan ekonomi, daerah menyediakan bahan baku industri yang diolah di sentra industri yang ada di pulau Jawa.

Reformasi di Indonesia hanya terjadi pada sektor distribusi kekuasaan politik, dan tidak pada sektor ekonomi.

Artinya, bahwa penerapan hukum Indonesia di Papua, termasuk daerah lain selain Jawa, adalah bukti penerapan hukum penuh berbau kapitalisme.

Pola pikir kapitalis yang dianut Indonesia pasca kemerdekaan, terutama era Orde Baru dan reformasi merupakan warisan dari haluan ekonomi pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah Indonesia mesti sadar bahwa gerakan kemerdekaan di Papua sama persis seperti apa yang pernah dilakukan Soekarno, Hatta dan Syahrir, yang merupakan bukti kemarahan kaum pribumi karena sikap pemerintah kolonial yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia untuk diolah di Eropa.

Pola eksploitasi ini merupakan kebijakan pemerintah kolonial yang tunduk pada hukum kapitalis yang menganut azas pasar bebas (laissez faire). Itu kemudian menjadi dasar pergerakan nasional yang diarahkan pada upaya memerdekakan Indonesia dari hegemoni politik ekonomi Belanda.

Masifnya kapitalis kembali terjadi pada era Orde Baru dimana Soeharto dengan menerbitkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menunjukkan keberpihakan yang ekstrem kepada para pemodal asing untuk menguasai Indonesia, yang mana pada masa Orde Baru perampokan tanah atas nama investasi oleh para investor asing, sepertinya menyisakan luka hingga hari ini.

Penguasaan kapitalisme asing menjadi sebuah konsep adanya reformasi. Namun, kini justru praktik kapitalisme semakin tumbuh terpelihara.

Buktinya adalah Indonesia menjadi negara penyedia bahan baku untuk industri, Jepang, Cina dan negara-negara barat membuat level ekonomi nasional Indonesia mencirikan ekonomi kapitalis pada era kolonial Belanda.

Jika sisi ekonominya pemerintah Orde Lama berusaha menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, kini di masa reformasi menjual aset BUMN kepada swasta. Kebijakan seperti ini membuktikan pemerintahan reformasi lebih kapitalis dari pemerintahan Orde Baru atau sama-sama kapitalisnya dengan kolonial Belanda.


https://jubi.co.id/indonesia-semakin...ian-3-selesai/
https://jubi.co.id/indonesia-semakin...apua-bagian-2/
https://jubi.co.id/indonesia-semakin...apua-bagian-1/
Mengapa jargon “NKRI Harga Mati” sulit datang dari nurani orang Papua?

Jika kemudian jargon “NKRI Harga Mati” sulit datang dari nurani orang Papua, maka pertanyaannya adalah, sejauh mana cinta pemerintah Indonesia akan kemanusiaan untuk orang Papua, ataukah kecintaan Indonesia terhadap Papua selain sumber daya alam juga manusia? Negaralah yang mesti menjawab pertanyaan seperti itu.

Berlanjutnya anggapan terhadap orang Papua seakan “setengah binatang” atau manusia yang tidak penting sebagaimana dipraktikkan dalam semua perjanjian yang jelas-jelas membahas nasib hidup orang Papua, sepertinya awal penerapan hukum kapitalisme ala kolonialisme barat itu dipraktikkan.

Praktik-praktik ketidakadilan itu tidak hanya sampai pada dari perjanjian ke perjanjian, Mantan wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) Ali Murtopo bahkan membuktikannya stereotip atas harkat dan martabat orang Papua dengan mengatakan, “Jakarta tidak tertarik kepada orang Papua melainkan wilayahnya.”

Hal itu disampaikannya di hadapan anggota Dewan Musyawarah Papua (DMP) di Jayapura beberapa waktu pasca Pepera.

Ungkapan Ali Murtupo juga diikuti oleh purnawirawan jenderal TNI, Luhut Binsar Panjaitan, “Ya, pergi saja mereka ke Melanesia sana, jangan tinggal di Indonesia.” (Kompas.com 19/2/2016).

Tindakan negara yang rasis, tidak adil itu, juga dilegalkan dengan pernyataan terbuka oleh pejabat negara yang mestinya menjaga tindakan maupun kata-kata yang tidak rasis terhadap warga negaranya sebagai negara hukum yang menganut ideologi Pancasila.

Bagaimana mungkin “NKRI Harga Mati” mau datang dari nurani rakyat Papua, sementara pola mendidik ideologi bangsa penuh kebencian, apalagi ada kata-kata yang tidak etis, penuh emosional, lalu pejabat negara pula yang melontarkannya kepada orang Papua?

Dalam konteks logikanya, alat negara yang mesti menjadi pelindung dan pengayom rakyat justru menjadi dalang utama praktik kekerasan atas nama hukum terhadap orang asli Papua, yang hanya justru melahirkan kebenciaan rakyat Papua terhadap negara.

Stereotip terhadap orang Papua masih amat kental, mulai dari tukang mabuk, tukang rusuh, pemalas, dianggap “setengah binatang” justru dinilai bahwa pemerintah Indonesia sendiri sebagai pihak yang memulai dan melanggengkan stigmatisasi dan stereotip tersebut

Jika orang Papua terus distigma dengan berbagai label kejelekannya hingga hari ini, maka pertanyaannya adalah sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam melaksanakan isi Perjanjian Roma 30 September 1962, yang pada intinya membangun dan mendidik orang Papua selama 25 tahun atau 51 tahun sejak setelah pelaksanaan Pepera 1969 hingga 2020?

Indonesia semakin melegalkan hukum kapitalisme produk kolonialisme barat di Papua (bagian 3 - selesai) 1 i Papua
Apakah yang dikatakan Ali Murtopo benar-benar menjadi landasan Indonesia dalam menstigma orang Papua dengan berbagai label? Mungkin tentu saja!

Pertanyaan lain adalah, sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII tahun 1998, UU Nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berprikemanusiaan dan merendahkan martabat terhadap orang asli Papua?

Atau UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 tahun 2006 tentang pengadilan terhadap pelanggar HAM, kepada orang Papua sebagai warga negara Indonesia?

Semua instrumen hukum yang jelas-jelas mengatur tentang perlindungan terhadap HAM sebagai warga negara itu total tidak berlaku bagi orang asli Papua dalam Indonesia. Hukum di Indonesia benar-benar diskriminatif dalam penerapannya kepada orang Papua.

Di sisi lain kita menjadi paham bahwa negara sekelas Indonesia yang bangga dengan julukan negara hukum sepertinya benar-benar miskin dan belum fiks dalam konsep pembangunan hukum dan HAM kepada orang Melanesia di Papua.

Jika terus demikian, apa yang bisa dibanggakan orang asli Papua dalam Indonesia? Ketidakadilan dalam penerapan hukum bagi orang asli Papua justru mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia ternyata hanya membutuhkan kekayaan alam Papua dibanding manusianya.

Ini sepertinya komplit dengan apa yang dikatakan Ali Murtopo kala itu yang kemudian masih dilanjutkan oleh Luhut Binsar Panjaitan di zaman ini.

Lalu apakah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat menyelesaikan semua bentuk ketidakadilan itu? Mungkin saja akan menjadi jawaban bagi Jakarta bahwa UU Otsus telah menjadi satu-satunya instrumen hukum yang menjawab semua soal di ranah Papua walau terbukti failed bahwa otsus di Papua benar-benar bukan suatu jawaban atas beribu soal yang ada.

Pejabat negara di Jakarta selalu akan bangga dengan kucuran anggaran triliunan rupiah dalam pelaksanaan otsus di Papua. Bahwa triliunan rupiah itu seakan telah menjawab semua persoalan di Tanah Papua.

Sudah 57 tahun, sejak 1963-2020, Papua dalam Indonesia bahkan pemerintah Indonesia seakan kehilangan akal dalam memahami Papua secara utuh. Jika pemerintah melihat Papua dari sisi mata hatinya, dengan itu pula dia akan mengerti, bahwa yang dibutuhkan orang Papua itu bukan soal triliunan rupiah yang dilontarkan dan elite Papua pula penikmatnya, melainkan orang Papua hanya ingin bagaimana negara memperlakukan orang Papua sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Dengan itu pula jargon “NKRI Harga Mati” dapat diperoleh negara dari nurani orang asli Papua.

Praktik hukum terhadap tapol kasus rasisme 2019 bukti failed akumulasi penjajahan Indonesia di Papua

Sejarah politik Papua dalam Indonesia yang penuh rekayasa demi ambisi kekuasaan kapitalisme membuat diskriminasi rasial itu tumbuh subur di segala sektor kehidupan orang Melanesia di Papua dalam Indonesia selama 57 tahun.

Fakta membuktikan bahwa diskriminasi rasial itu terus dipraktikkan dalam berbagai lini kehidupan orang Papua dimulai dari awal perebutan Papua dengan berbagai perjanjian tanpa melibatkan orang asli Papua, hingga 57 tahun setelah Papua direbut Indonesia.

Tanpa terkecuali, wujud diskriminasi rasial itu tumbuh subur di berbagai sektor; ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan.

Bhineka Tunggal Ika, yang katanya semboyan negara, sepertinya tidak berlaku bagi orang Papua. Kita tidak dapat menyangkal bagaimana diskriminasi rasial itu terpelihara masif terhadap orang Papua di tanah leluhurnya sebagai warga negara.

Ujaran rasisme yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya menjelang HUT kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 2019 oleh ormas yang di-backup full aparat keamanan (TNI/Polri) adalah bukti failed yang terungkap selain puluhan ribu kasus semacamnya yang terkubur rapi tanpa diungkap.

Stereotip Indonesia sejak lama yang dialamatkan kepada orang Papua, misalnya pengacau keamanan, tukan mabuk, pemalas, pencuri dan lain sebagainya yang dipraktikkan sendiri oleh negara sepertinya menjadi prasangka abadi terhadap orang Papua yang terus tumbuh subur.

Perilaku rasis Indonesia kepada orang Papua sebenarnya telah lama tumbuh dengan subur dan menjadi mitos dengan berbagai bentuk dan model.

Nasib orang Papua memang serba salah di negara, yang katanya, menganut ideologi Pancasila bersemboyan Bhineka Tunggal Ika ini.

Tuntutan jaksa terhadap tapol kasus rasisme di beberapa pengadilan di Indonesia, merupakan fakta komplit dari represifnya penegakan hukum oleh penegak hukum Indonesia kepada orang Papua.

Pasal makar menjadi satu-satunya pasal yang diidolakan negara dalam meminimalisir kebebasan orang Papua dalam mengekspresikan pendapat dalam negara demokratis.

Tuntutan jaksa terhadap kasus tapol rasisme adalah klimaks dari ditutup rapatnya ruang kebebasan bagi rakyat Papua di Indonesia.

Pemerintah terus melanggengkan kriminalisasi terhadap orang Papua hanya dengan tujuan politik. Hukuman yang fantastis dengan tuduhan makar terhadap tapol kasus rasisme memang cukup spektakuler dan berbau politis.

Di sini pengetahuan hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) cukup failed untuk diragukan, sebab tuntutan jaksa tidak sesuai fakta persidangan.

Yang tidak logis dalam penerapan pasal makar terhadap tahanan orang asli Papua yang merupakan buntut dari aksi anti rasisme di berbagai kota di Indonesia dan tanah Papua adalah penerapan prinsip hukum sebab akibat.

Pihak penegak hukum benar-benar sedang menggiring isu rasisme kepada isu makar. Bagaimana tidak, dalang di balik ujaran rasisme itu tidak dapat diungkap secara terbuka oleh pihak penegak hukum.

Kemudian hukuman yang dijatuhkan kepada penyebar foto adanya bendera Merah Putih yang dipatahkan tiangnya di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, yang juga penyebar ujaran kebencian (rasis), Tri Susanti hanya dituntut 12 bulan penjara oleh JPU yang kemudian divonis hakim hanya 7 bulan penjara.

Hukuman yang dijatuhkan kepada otak di balik meluasnya isu rasisme di Papua dan kota-kota lain di Indonesia dengan aksi anti rasisme tidak adil dibanding hukuman yang dialami para korban rasisme yang adalah orang Papua.

Di sini membuktikan bahwa penegak hukum benar-benar menghindar dari prinsip hukum sebab akibat.

Sisi lain yang aneh adalah Polda Papua tidak profesional dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk Buchtar Tabuni, yang kemudian ketidakprofesionalan itu masih terus disempurnakan oleh JPU dengan tuntutan jaksa dengan Nomor registrasi Perkara: PDM – 94 JPR/ Eku.2/06/2020 yang isi tuntutannya pada point 2 “menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buchtar Tabuni berupa pidana penjara selama 17 tahun” dengan pasal 106 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1-KUHP.

Padahal dalam BAP Penyidik Polda Papua tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan Buchtar Tabuni terkait aksi anti rasisme yang terjadi pada 29 September 2019.

Hal tersebut terbukti dengan rancunya BAP Penyidik Polda Papua pada bagian pertama seperti dalam tuntutan jaksa. Terlihat penyidik Polda Papua seperti berasumsi, sebab hasil pemeriksaan digital forensic dari 2 handphone milik Buchtar Tabuni tidak memperlihatkan adanya pembahasan mengenai isu makar, atau rencana aksi yang menjurus pada kerusuhan di Papua sebagaimana terjadi pada aksi 29 September di Jayapura, Papua, sementara Buchtar Tabuni dijerat pasal makar hanya dengan adanya dokumen ULMWP dalam handphone, walau dokumen ULMWP tersebut tidak diungkap secara tuntas oleh penyidik maupun jaksa.

Ketidakprofesionalan penyidik maupun jaksa dalam penerapan pasal makar terhadap terdakwa kasus rasisme, membuktikan, bahwa negara melalui alatnya terus melegitimasi ketidakadilan yang menjurus pada diskriminasi rasial dalam penerapan hukum terhadap orang Papua di Indonesia sebagai bentuk lain dari penjajahan modern.

Hal janggal yang menjadi pertanyaan di seputar peristiwa asrama mahasiswa Papua di Surabaya, siapa sebenarnya yang menjatuhkan bendera di got depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya?

Mengapa penyidik Polda Surabaya tidak mengungkap tuntas asal-usul foto adanya bendera merah putih di got itu?

Siapa yang menyebarkan foto bendera di got sebagaimana menyebar pada grup WhatsApp seperti yang dikatakan pimpinan RW di kawasan asrama itu?

Siapa yang menginformasi TNI ada bendera yang jatuh padahal mahasiswa Papua sendiri tidak tahu? Siapa yang menginformasi ormas-ormas berkumpul di tempat kejadian?

Mengapa CNN menulis dengan topic berita “Asrama Papua di Surabaya Digeruduk Massa Beratribut FPI” pada 16/8/2019, padahal banyak ormas lain? Lalu beritanya diubah pada 19/8/2019 dengan alasan menghapus lagu berisikan ujaran kebencian yang dinyanyikan “sekelompok massa”? Ada apa dengan CNN? Siapa kontributornya atau CNN di Indonesia?

Mengapa pihak penegak hukum tidak dapat membedakan kejadian terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dari dua poros masalah antara pengrusakan bendera dan makian bernuansa rasialisme?

Siapa sebenarnya Danramil dan anggotanya yang bertugas di Koramil Tambaksari yang kemudian tidak menggunakan pendekatan sesuai Pasal 103 KUHP Militer? Mengapa justru TNI lebih dahulu mengeluarkan kata-kata berbau rasis yang kemudian memancing ormas-ormas turut mengeluarkan kata-kata rasis itu?

Mengapa TNI menghindar dari metode pembinaan teritorial lalu mengedepankan emosional? Bukankah rentetan kejadian itu diibaratkan beberapa pihak sebagai api dan asap alias berhubungan “sebab akibat”?

Jika kehidupan manusia adalah kehidupan sosial, yang artinya kehidupan itu saling ketergantungan antara satu sama lain, maka yang mampu menjawab kebenaran hakiki abadi hanyalah milik “Tuhan”. Selesai.(*)



https://jubi.co.id/indonesia-semakin...ian-3-selesai/
https://jubi.co.id/indonesia-semakin...apua-bagian-2/
https://jubi.co.id/indonesia-semakin...apua-bagian-1/
coba ganti kilafah
nanti kalo pake sistem kilapak bakalan saling gorokemoticon-Ngakak
Coba bandingkan dengan negara ditimur papua
Apa kondisinya lebih baik ?
Lihat 1 balasan
ts tolol kalau mau mewek minta merdeka curhat sana di sidang dk pbb, pbb sendiri sudah finalisasi papua masuk wilayah hukum nkri, bahkan delegasi opm di pbb yang digandeng vanuatu dan negara gurem oceania lainnya sudah dilepehin bahkan oleh sekjen pbb, opm dan wacana papua merdeka gak laku di pbb, alamat sampai kiamat papua gak akan bisa merdeka dari nkri
profile-picture
profile-picture
sampaitahu dan ksatriabajaputi memberi reputasi
Diubah oleh jeffm12
Lihat 3 balasan
Munafik buat org yg merasa gk rasis sm org papua sih.
Entah tolak ukur org tsb apa?


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di