CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
Sejak Awal Bermasalah, KPK Menemukan Ada 4 Kejanggalan Pada Program Kartu Prakerja
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eeb7598a727681fe04243b0/sejak-awal-bermasalah-kpk-menemukan-ada-4-kejanggalan-pada-program-kartu-prakerja

Sejak Awal Bermasalah, KPK Menemukan Ada 4 Kejanggalan Pada Program Kartu Prakerja

Spoiler for Kartu Prakerja, Bermasalah Sejak Awal:


Sejak diberlakukan di masa pandemi Covid-19 ini, program Kartu Prakerja terus memunculkan polemik di masyarakat. Bagaimana tidak, program yang bernilai hingga 20 Trilyun Rupiah ini tak lebih hanyalah menjadi ajang jual beli video pelatihan online yang materinya sangat bertebaran di Youtube secara gratis. Sementara, di kartu prakerja ini, tiap peserta diwajibkan membeli paket video dengan total harga Rp 1 Juta per orang. Bayangkan saja, jika dikalikan dengan jumlah peserta yang ditargetkan sebanyak 5,6 juta orang, maka jumlah transaksi pembelian video bisa mencapai angka Rp 3,5 Trilyun.

Siapakah yang diuntungkan dari transaksi ini, tentu saja para perusahaan startup penyedia video pelatihan tersebut, yaituTokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. Itulah kenapa, banyak pihak menilai, program ini lebih menguntungkan para pengusaha startup dibandingkan peserta kartu Prakerja yang sebenarnya bukan membutuhkan pelatihan, namun membutuhkan pekerjaan.

Selain polemik diatas, baru-baru ini KPK ikut menyoroti banyaknya kejanggalan dibalik kartu Prakerja ini. Setidaknya ada 4 aspek utama yang kini sedang disoroti oleh KPK. Aspek pertama adalah proses pendaftaran. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah disesuaikan NIK-nya yaitu berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.

"Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar," ujar Alex melalui konferensi pers daring pada Kamis, 18 Juni 2020.

Kemudian, KPK juga menilai adanya penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar itu tidak efisien dan terkesan sangat berlebihan.

"Berlebihan pakai fitur face recognition. Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya," ucap Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan yang juga berada didalam konferensi pers.

Selanjutnya, aspek kedua yang disoroti yakni kemitraan dengan platform digital. KPK mendapati kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah alias hanya melalui sistem penunjukan langsung. Padahal seharusnya, dengan nilai transaksi se-fantastis itu, mekanismenya wajib melalui sistem lelang. Alex pun menyebut jika 5 dari 8 plaftorm digital yang tergabung memiliki konflik kepentingan. "Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucapnya.

Kemudian, aspek ketiga yaitu materi pelatihan. Alex mengatakan, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan (Hasil data Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia). Lagipula, materi pelatihan berbayar yang ditawarkan oleh para perusahaan startup tersebut sebenarnya juga banyak ditemui secara gratis di internet, salah satunya melalui Youtube. KPK mengamati, dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org. Jadi dengan kata lain, transaksi pembelian materi video pelatihan berbayar itu sejatinya tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran saja.

Terakhir adalah aspek pelaksanaan program. "KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," katanya.

Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, Alex mencurigai adanya indikasi program pelatihan berpotensi fiktif dan terkesan seperti menjadi ajang bancakan mencari keuntungan bagi sekelompok orang, terutama perusahaan-perusahaan startup penyedia video pelatihan online.

Kemudian kejanggalan lainnya, setelah mengikuti pelatihan berbayar apakah lembaga pelatihan tersebut berkompeten untuk menerbitkan sertifikat keahlian? Lantas, apa feedback paling konkret yang bisa diterima oleh para peserta selain materi pelatihan yang sebenarnya bisa dicari secara gratis di internet?

"Kedua, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ujar Alex.

Jadi, sangat tepat keputusan KPK agar program ini ditunda dulu atau kalau perlu dibatalkan sebelum negara mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini lebih memikirkan bagaimana meningkatkan kembali ekonomi masyarakat melalui stimulus langsung, seperti kredit modal usaha, insentif bagi pelaku UMKM, dan lain sebagainya. Bukan malah membuat program kartu abal-abal seperti ini!

Spoiler for JANGAN LUPA:
profile-picture
profile-picture
bosmenot dan forpetrol memberi reputasi
Diubah oleh bocahnakal446
ane mau komeng apaan yak, ga ngerti sama yang beginian gan emoticon-Shutupemoticon-Ngacir
profile-picture
momo16 memberi reputasi
Jgn berharap bnyak deh sama program gajebo gini..
Di usut tuntas sama kpk belum tentu bisa di tangkap bos2 besar nya
profile-picture
batakolonjong memberi reputasi
ujung²nya berpeluang menguap kasusnya emoticon-Entahlah
Progam Kartu PraKerjabukti bahwa kebijakan bernuansa politik hanya buang-buang uang

emoticon-Marah
Kartu gak guna , masih lebih berguna kartu yu gi oh
profile-picture
batakolonjong memberi reputasi
ini berasal dari idenya si belva, founder ruang guru yang dulu pernah jadi staff milenial presiden dan sekarang udh resign (dengan alibi belva merasa di fitnah dan segala macam) padahal karna udh di acc pemerintah dapet kucuran dana 5,6 triliun setelah bohong2in istana yang seakan akan idenya dia brilian. padahal uangnya cuma muter di virtual. yang diuntungkan siapa? developer apps, ruang guru dan mitra2nya terkaitnya dan jg pendiri uang virtual e-money. kalo kata bossman mardigu "bisnis ga seanjing itu kawan"
Si harun itu urus dulu, yg satu belum selesai dah buka kasus baru lagi, gitu terus emoticon-Cape d...
Waduh, semoga bisa diusut atau dijelaskan setransparan-transparannya dehh
Ini program memang bangke

emoticon-Wkwkwk



GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di