CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Para Jenderal Polisi dan TNI Jadi Komisaris BUMUN Dinilai Jadi Ajang Bayar Balas Budi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ee813a48d9b176eae739939/para-jenderal-polisi-dan-tni-jadi-komisaris-bumun-dinilai-jadi-ajang-bayar-balas-budi

Para Jenderal Polisi dan TNI Jadi Komisaris BUMUN Dinilai Jadi Ajang Bayar Balas Budi

Pengangkatan Para Jenderal Polisi dan TNI Jadi Komisaris BUMUN Dinilai Jadi Ajang Bayar Balas Budi

Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi N Haroen mengkritisi pengangkatan sejumlah jenderal Polri dan TNI untuk mengisi posisi sejumlah komisaris di BUMN.

Naldi menilai, langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak tepat karena menempatkan orang yang tidak sesuai dengan bidangnya.

"Kita harus lihat fungsi daripada komisaris di BUMN. Fungsi komisaris adalah mengawasi kinerja jajaran Direksi di BUMN itu. Kalau orang yang ditempatkan disitu tidak pada bidangnya buat apa," ujar Naldi, dalam keterangan yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (15/6/2020).

Naldi menilai posisi komisaris biasanya dijadikan upaya balas budi. Meski demikian, dia mengaku tak mengetahui apa maksud dari Erick mengangkat para jenderal sebagai komisaris.

"Posisi komisaris itu biasanya hanya untuk balas budi. Saya tidak tahu apa maksud Erick Thohir mengangkat jenderal Polri-TNI aktif sebagai komisaris. Hanya Erick Thohir dan Tuhan yang tahu," kata dia.

Dia juga mengatakan keterlibatan para jenderal dalam perusahaan BUMN tersebut secara eksplisit tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Terutama dalam pasal 47 ayat (1) UU TNI mengamanatkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Begitu pun Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang juga mengamanatkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian," ujarnya.

Kemudian dalam konteks UU TNI, jabatan di BUMN juga tidak termasuk dalam pengecualian jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif pada pasal 47 ayat (2).

Adapun jabatan yang dikecualikan tersebut adalah jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Jadi saya menduga pengangkatan itu berpotensi melanggaran undang-undang," kata dia.

Lebih lanjut, Naldi menuturkan pengangkatan sejumlah jenderal Polri-TNI dinilainya tidak akan mampu mendongkrak pendapatan perusahaan pelat merah itu. Alasannya jika yang duduk di komisaris bukan profesional dibidangnya, maka perusahaan itu akan terus merugi.

Saya kira masuknya jenderal itu sulit untuk mendongkrak BUMN yang kebanyakan merugi," tandasnya.

Sebelumnya, Erick Thohir mengangkat sejumlah jenderal polisi dan TNI untuk mengisi posisi sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara. Erick mengatakan pengangkatan mereka karena ada kebutuhan organisasi.

Ini balance saja, sama juga di Kementerian BUMN, background saya entrepreneur dan dua Wamen saya perbankan. Tapi deputi saya ada yang backgroundnya hukum, ada juga yang backgroundnya keuangan dari sektor swasta. Ini balance yang baik," kata Erick, dalam konferensi video, Jumat (12/6/2020).

Seperti diketahui, Erick mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Zaelani sebagai salah satu anggota dewan komisaris. Bambang saat ini tercatat aktif sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.

Pada lain kesempatan, Erick menunjuk dua jenderal aktif TNI dan Polri untuk menempati posisi komisaris di Bukit Asam. Mereka adalah Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, serta Irjen Carlo Brix Tewu yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.

Anggota militer maupun penegak hukum lain yang menjabat posisi di BUMN misalnya Komisaris Utama Pelindo I Achmad Djamaluddin. Selain di perseroan, perwira tinggi TNI ini juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Di perusahaan yang sama pun ada Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Arman Depari yang menempati posisi komisaris.

https://m.tribunnews.com/bisnis/2020...-budi?page=all

Balas Budi untuk apa
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dlz dan 3 lainnya memberi reputasi
Klo ad kmampuan utk pengawasn n paham mnaJemen sih ok" aj . . . Yg namanya polisi kan cakupannya luas . . Tp selama ini keknya ga ad yg sumbangsih positif y? . .
Lihat 1 balasan
halah... komisaris itu fungsinya cuma supervisor thok, gak hrs sesuai bidangnya, yg penting pny kemampuan sbg inspektor, toh perwira berkualifikasi inspektorat di TNI-Polri alumni dik BPKP dll seabreg2 ... iri bilang bos emoticon-Cool
drpd komisaris diisi orang partai emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 2 lainnya memberi reputasi
Komisaris emang hanya perpanjangan tangan pemerintah sbg wakil pemegang saham mayoritas, ga perlu kemampuan teknis. Kecuali dewan direksi, baru deh harus diisi profesional murni.
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
ya...kalau gitu sebelas duabelas lah sama eranya 32 tahun silam
profile-picture
profile-picture
profile-picture
corobikang dan 2 lainnya memberi reputasi
Lu pikir dana pilpres pkek daon emoticon-Ngakak
It's too obvious.
cuma orang tolol yang masih ketipu dengan yang beginian.
mau liat contoh nyatanya gak?
liat tu menag sama menkes. lol
profile-picture
bigbuncit memberi reputasi
ini terjadi biar indon gak rusuh

ada yg berupaya membenturkan polisi n tentara

emoticon-I Love Indonesia
ya iyalah kan gak ada beban
budi jangan dibalas karena belum tentu budi yang melakukannya emoticon-Traveller
Udah pernah diisi dari partai politik, dari aktivis macam refly harun, akademisi hasilnya juga gitu2 aja. Magabut.

Gak tau apakah sdh pernah diisi oleh pebisnis, profesional? Dan UU nya memperbolehkan gak?
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
dari zaman harto ampe sekarang mah ini geblek, dan di negara lain juga banyak.
cuma di negara maju biasanya masih nyambung di industri militer emoticon-Stick Out Tongue
profile-picture
profile-picture
kaiserwalzer dan galuhsuda memberi reputasi
Emang dari jaman Suharto sampai jaman SBY yg ngisi jabatan komisaris bukan dari yg sealiran?

Masalahnya kenapa sekarang baru koar koar???
profile-picture
profile-picture
scorpiolama dan galuhsuda memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Klo kaya gini ane kok kasian ama buzzer2 yang menggonggong2 di sosmed
Jatahnya kalah ama polkis ma tni
Iya balas budi biar gak ada kudeta akibat kekonyolan pemerintah.Cukup tiga hal kalau penguasa negeri gak mau dikudeta
1.Pemimpin dari unsur militer(gak terpenuhi sebab presidennya mantan kang mebel
2.Beliin alusista buat militer(berhubung uangnya kena rampok stafsus gak terpenuhi)
3.Kasih jabatan ke petinggi militer(ini satu-satunya yang bisa dipenuhin)Biarkan mahasiswa,akademisi,pengamat,pemuka agama teriak-teriak mereka gak bakal punya power rencanain aksi massa terstruktur,sistematis,masif,dan brutal karena mereka tak pernah dididik dan dilatih untuk itu
profile-picture
profile-picture
arikasalaf dan alslakraditossh memberi reputasi
Ya mau gimana, tuk aman aja itu emoticon-Wkwkwk
bagi-bagi kue apa yang salah?
emoticon-Rate 5 Star


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di