CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Swasta, Cuma Akses
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ee2cc9a09b5ca493435844f/kemendagri-bantah-beri-data-penduduk-ke-swasta-cuma-akses

Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Swasta, Cuma Akses

Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Swasta, Cuma Akses

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri membantah memberikan data pribadi penduduk kepada pihak swasta. Kerja sama dengan 13 perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, perusahaan pembiayaan, pinjaman online, hingga perusahaan sosial diklaim cuma pemberian akses verifikasi data.

Hal itu dikatakan terkait perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dengan 13 perusahaan swasta, Kamis (11/6).

Kerja sama ini akan membuat perusahaan-perusahaan itu mendapat hak untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan e-KTP untuk menunjang pelayanan verifikasi para nasabah.

"Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Namun yang diberikan adalah hak akses untuk verifikasi data," kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah, dalam acara tersebut, Kamis (11/6).

Beberapa perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Kemendagri kali ini diantaranya BPR Tata Karya, Bank Oke Indonesia, Uangteman, Pendanaan.com, Ovo, Shopeepay Later, Ammana Fintek, PT Astrido Pacific, PT Mitra Adipratama, Dompet Dhuafa, hingga PT Indo Medika Utama.

Lebih lanjut, Zudan menjelaskan mekanisme kerja perusahaan dalam mengakses data penduduk tersebut bermula saat perusahaan-perusahaan itu menerima data dari calon nasabah.

Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh.Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, menyebut perusahaan sasta wajib melindungi data kependudukan. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)

Data awal tersebut akan diverifikasi oleh perusahaan dengan mengakses data kependudukan milik Dukcapil.

"Apakah nanti nasabah-nasabah dari berbagai lembaga tersebut masih alamatnya sama, pekerjaannya sama, jumlah keluarganya sama, dan seterusnya," kata dia.

Zudan pun menyatakan tak sembarangan dalam meloloskan perusahaan swasta yang sudah mengajukan permohonan kerja sama terkait hal tersebut.

Ia pun mengaku telah melakukan verifikasi terhadap 13 perusahaan tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Peraturan Pemerintah (PP) tentang Aminduk, dan Permendagri Nomor 102 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data.

"Sehingga setiap lembaga harus memenuhi aspek legalitas perusahaan, bisnis prosesnya harus sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, rekomendasi dari pengawas bidang usaha. Kalau perbankan itu lembaga keuangan mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan," kata dia.

Selain itu, Zudan juga merinci ada 2.108 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri untuk mengakses data NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik sampai dengan hari ini.

Meski telah memberi akses, Zudan menegaskan perusahaan-perusahaan wajib untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan kerahasiaan akses data penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Swasta, Cuma Akses

Infografis Aliran Duit 'Panas' Anggaran e-KTPFoto: CNN Indonesia/Timothy Loen

"Karena itu di ujung akhirnya adalah setiap lembaga pengguna wajib memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan yang diakses oleh berbagai lembaga tersebut," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Tito memastikan pihak Dukcapil pasti mengontrol penggunaan data tersebut agar tak disalahgunakan oleh perusahaan.

Ia juga mengatakan Kemendagri bisa mencabut dan membatalkan pemberian izin tersebut apabila ada potensi pelanggaran dalam penggunaannya.

"Jadi dalam kerja sama ini juga memang harus diatur tentang mekanisme dan teknis untuk menjaga compliance tentang rule of law kepada warga atas kerahasiaan data mereka yang ada di pemerintahan," kata Tito.

Pemberian akses informasi data kependudukan kepada pihak swasta ini sempat menjadi sorotan masyarakat belakangan ini. Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, lewat akun Twitternya @Alvinlie21, mengkritisi kerja sama tersebut sambil menyinggung soal peluang penyalahgunaan data pribadi.

"Resmi Pemerintah ijinkan swasta akses data pribadi penduduk. Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yang dikelola Pemerintah? Dimana perlindungan data pribadi WNRI?" kicau Alvin pada Juli 2019.

(rzr/arh)

[url= [url]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200611131940-20-512199/kemendagri-bantah-beri-data-penduduk-ke-swasta-cuma-akses]link[/url][/url]


"Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Namun yang diberikan adalah hak akses untuk verifikasi data," kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah, dalam acara tersebut, Kamis (11/6).

Beberapa perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Kemendagri kali ini diantaranya BPR Tata Karya, Bank Oke Indonesia, Uangteman, Pendanaan.com, Ovo, Shopeepay Later, Ammana Fintek, PT Astrido Pacific, PT Mitra Adipratama, Dompet Dhuafa, hingga PT Indo Medika Utama.
catat ya.cuma akses.
bukan data 😁
Diubah oleh ahok.btp
ya sama kayak BI checking lah.. bedanya perbankan detail sampai pinjaman nasabah.. sedang itu hanya verifikasi alamat saja... benar atau tdk.. utk mitigasi fraud.
Johanes marliem emoticon-Christmas emoticon-Imlek
Hahaha... kumaha sia we.
emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d... emoticon-Cape d...
lah... bukannya selama ini data-data itu emang sudah diakses pihak lain?
Seharus data dukcapil kaga bisa diakses oleh lembaga swasta apalagi persh.
Kalau BI checking hanya nasabahvyg tercataf diperbankan bukan didata seluruh rakyat indonesia.
Bahkan data itu hanya yg terdaftar di OJK.
Kata Kunci nya : Akses dan Verifikasi Data emoticon-Takut

Yang nama nya Verifikasi itu pada intinya kan seperi mengcompare 2 buah sumber data, apakah Valid (sama) atau Tidak?
Dalam hal ini kedua belah pihak pasti saling punya datanya untuk dicocokan, iya kan? emoticon-Takut
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EvoltoCiao dan 2 lainnya memberi reputasi
Pantesan ada yg jualin nik, malah ada yg sama foto selfie nya
Hanya akses verifikasi data.
Jadi swasta sdh pegang KTP- KK pemohon , trus verifikasi ke dukcapil.
Swasta tdk bisa bowsing melihat SEMUA data di dlm dukcapil. apalagi nyolong data2 server dukcapil.
Cuma permainan kata kata. Intinya tetap memberikan data. emoticon-Traveller
profile-picture
hantupuskom memberi reputasi
data pribadi sekrang mana ada yg privat sih... terbuka semua.... emoticon-Big Grin sudah dipegang data2 manusia oleh perusahaan2 besar... emoticon-Big Grin

mereka bisa tau ente2 ngapain aja... emoticon-Big Grin
Ye sama aja akses itu mah
Berak,buang air besar,mencret,ye sama aje..
Biasa aja kalau buat verifikasi, tergantung levelnya juga.
Yg penting UU perlindungan data perlu disahkan, biar ada sanksi kalau ada kebocoran data dr pihak swasta/perusahaan yg punya akses kependudukan.
Maksudnya gak boleh move sama cut, read only doang...

Sami mawon
Nggak memberikan data, hanya akses...gak ngasih barang, cuma buka pintunya doang..monggo silahkan diambil semua itu yang ada...

Pinter ya bahasanya??
Sama aja atuh pak. Punya akses juga bisa ambil data2 emoticon-Matabelo
Sami mawon vai cai lon
cebong dan kampret bener statementnya

emoticon-Marah
Pertamax, bahwa data yg dianggap paling sahih dan legal adalah data yg dimiliki oleh pemerintah. Jadi wajar saja klo pihak2 yg berkepentingan dalam mencari tahu kebenerannya, pastinya akan mencocokan data yg didapatkannya dengan data yg dimiliki pemerintah.
Keduax, salah satu jalan untuk menjaga agar privacy kita tidak terekspos keluar adalah dengan menutup semua akses yg mengarah atau meminta data pribadi kita, baik itu medsos, bisnis, pinjol termasuk diantaranya, atau yang lainnya.
Cara lainnya adalah dengan menggunakan data pribadi palsu, dan jangan lupa tutup akses bagi yg ingin memvalidasi kebenaran data palsu yg kita berikan, salah satunya dengan cara memberi desakan ke pemerintah agar tidak memberikan akses ke pihak yg ingin mencari kevalidan data kita, sehingga data palsu yg kita berikan tidak bisa dicek kebenarannya. emoticon-Traveller


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di