CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Gaji PNS, TNI/Polri & Swasta Dipotong 2,5 %, Gaji Rp5 Juta Dipotong Rp 325 Ribu/bulan
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ee020a728c991207a783482/gaji-pns-tni-polri-amp-swasta-dipotong-25--gaji-rp5-juta-dipotong-rp-325-ribu-bulan

Gaji PNS, TNI/Polri & Swasta Dipotong 2,5 %, Gaji Rp5 Juta Dipotong Rp 325 Ribu/bulan

Para pekerja baik PNS, TNI / Polri, BUMN hingga pegawai swasta bakal dipotong 2,5 persen. Sama seperti BPJS, pemotongan ini berlaku menyeluruh.

Pemotongan gaji PNS dan pegawai ini dilakuka setel ah Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu ( PP Tapera 2020).

Tabungan Perumahan Rakyat atau yang disingkat dengan Tapera ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Tapera dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja.

Pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera) adalah aparatur sipil negara ( ASN) atau pegawai negeri sipil ( PNS).

Iuran Tapera akan dipungut dan dikelola oleh BP Tapera.

Pada skema yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dan ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Tapera pada Januari 2021.

Setelah itu, lingkup kepesertaan Tapera diperluas secara bertahap.

Tahap kedua adalah pekerja di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah serta TNI-Polri.

Tahap ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal.

Tenggat kepesertaan paling cepat untuk kedua tahap ini belum ditentukan.

Khusus perusahaan swasta, diberikan waktu sampai tujuh tahun ke depan setelah PP ditetapkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera,” kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda Siregar dikutip dari Harian Kompas, Minggu (7/6/2020).

Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja (potong gaji karyawan untuk iuran Tapera). Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

"Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).

BP Tapera sendiri sebenarnya bukan lembaga baru. Institusi ini sebelumnya bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Dengan nomenkelatur baru, BP Tapera kini tak hanya menjadi pemungut iuran bagi PNS, namun bakal mengelola dana dari iuran pekerja yang berasal dari BUMN, BUMD, TNI dan Polri, perusahaan swasta, dan peserta mandiri.
Sebelum menjadi BP Tapera, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun.

Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dari PNS dengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di Bapertarum PNS pada dasarnya adalah uang PNS dan harus dikembalikan kepada mereka.

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Komite Tapera beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.

Tapera untuk apa?

Dikutip dari Antara, Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro, mengatakan program seperti Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara.

"Program serupa Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan," ujar Eko.

Dia menuturkan, hadirnya Tapera melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk melengkapi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera oleh Presiden Joko Widodo menjadi landasan BP Tapera untuk segera beroperasi," jelas Eko.

Dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta," kata dia lagi.

Skema Pemotongan gaji PNS dan pegawai lainnya

Gaji karyawan akan kembali dipangkas untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Sebelum Tapera, gaji karyawan telah dipangkas untuk beragam iuran, seperti BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan pensiun. Selainitu tentu saja ada PPh 21.

Adapun besaran pembayaran akan tergantung dari besaran gaji. Semakin besar gaji, semakin besar pula pemangkasan iuran-iuran tersebut.

Berikut ini simulasi perhitungannya bagi pekerja penerima upah (PPU) Rp 5 juta/bulan dengan status lajang alias belum menikah dan atau tidak punya anak.

Tapera

Untuk iuran Tapera, gaji karyawan akan terpotong sebesar 2,5 persen dari total pemotongan 3 persen. Adapun 0,5 persen sisanya akan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jika seseorang bergaji Rp 5 juta per bulan, maka gaji tersebut akan terpotong Rp 125.000 per bulan untuk iuran Tapera.

BPJS Kesehatan

Selanjutnya, gaji akan dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan karena kepesertaan BPJS sifatnya wajib. Dasar pemungutan iuran karyawan swasta untuk kepesertaan BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran yang ditetapkan untuk asuransi kesehatan ini adalah sebesar 5 persen, dengan rincian 4 persen dibayar perusahaan dan 1 persen ditanggung karyawan.

Jika karyawan bergaji Rp 5 juta, maka untuk iuran BPJS Kesehatan nominal yang dipangkas adalah Rp 50.000.
Iuran tersebut mencakup untuk 5 orang anggota keluarga, yakni karyawan (suami), istri, dan 3 anak. Iuran akan ditambahkan 1 persen per orang jika ada penambahan anggota keluarga.


Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua merupakan iuran yang diperuntukkan sebagai simpanan saat hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Besaran iuran JHT yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 5,7 persen. Sebesar 2 persen ditanggung karyawan dari pemotongan gaji, sisanyan sebesar 3,7 persen dibayarkan perusahaan pemberi kerja.

Artinya bila karyawan bergaji Rp 5 juta, maka iuran yang ditanggung pemberi kerja adalah Rp 185.000 dan iuran yang ditanggung pekerja adalah Rp 100.000.

Jaminan Pensiun

Sebagaimana JHT, Jaminan Pensiun juga dipungut dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iurannya ditetapkan sebesar 3 persen. Rinciannya 1 persen dipotong dari gaji karyawan dan sisanya ditanggung pemberi kerja sebesar 2 persen.

Bila karyawan bergaji Rp 5 juta, maka iuran jaminan pensiun yang dibayar perusahaan adalah Rp 100.000 dan yang ditanggung karyawan Rp 50.000.

Berdasarkan simulasi di atas, maka setiap bulan karyawan bergaji Rp 5 juta akan dipotong Rp 325.000. Rinciannya:

Iuran Tapera Rp 125.000
Iuran BPJS Kesehatan Rp 50.000
Iuran JHT Rp 100.000
Iuran Jaminan Pensiun Rp 50.000

Jumlah tersebut tentu belum termasuk PPh 21 ataupun potongan lainnya semisal pinjaman koperasi yang dipunyai karyawan.

PPh 21

Selain pemotongan gaji bulanan, ada pemotongan lain yang ditetapkan pemerintah yakni pajak PPh 21. Pajak ini dipotong dari gaji karyawan yang dihitung dari pendapatan selama 1 tahun.

Berdasarkan aturan terbaru, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta sebulan. Namun bila karyawan bergaji Rp 5 juta, praktik dikenakan pajak PPh 21 karena penghasilan 1 tahun melebihi Rp 54 juta, yakni Rp 60 juta.

Namun biasanya, iuran pajak ini telah otomatis dipotong perusahaan saat karyawan menerima gaji bulanan. Saat pelaporan, karyawan hanya perlu membawa bukti potong pajak dari perusahaan. (*)

https://kupang.tribunnews.com/amp/20...r-bulan?page=4

Harga rumah tak terjangkau katanya.. knp tak di kendalikan tuh harganya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ryan Limanto dan 35 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 8
Keputusan yang baik, kalau ada kekurangan bisa diperbaiki
profile-picture
profile-picture
profile-picture
majorminor666 dan 4 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Duit taperum yg dulu aja ga jelas juntrungnya, ini mau dibikin session 2.
Ga yakin deh..duit itu pasti dicaplok maling2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
strangekl dan 22 lainnya memberi reputasi
Lihat 5 balasan
asabri aja di korupsi, ada yg baru lagi tapera emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
strangekl dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Pengusaha bisa lebih gila lagi, buat BPJS Kesehatan + BPJS Ketenagakerjaan bisa nambah hampir 15% sendiri. Sekarang ditambah BP Tapera 3% bisa jadi 18%

Gaji 5 juta, pengusaha harus nambah hampir 1 juta untuk BPJS Kesehatan+BPJS-TK+BP Tapera. Belum termasuk Pph 21.

Ngawur iki program
profile-picture
profile-picture
profile-picture
strangekl dan 17 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh juraganind0
Lihat 12 balasan
padahal mau nabung sendiri buat beli rumah, malah dipotongin macem-macem.

masih ada sisa berapa nih penghasilan buat ditabung

pasti buat beliin rumah nasbung-nasbung missqueen.

padahal nasbung sudah betah tinggal di tempat sampah kumuh dan kolong jembatan, biarin aja napa

nasbung sudah dibeliin rumah jangan seenaknya beranak sebanyak-banyak nya lagi ya, nanti tambah bikin repot pemerintah.. emoticon-fuck2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
morone dan 5 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh kampret.strez
Lihat 12 balasan
program males mikir dari pemerintah...

mantap lah pokoknya... emoticon-Big Grin


emoticon-fuck3


emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
strangekl dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Edited emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
recnu dan 4 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh xrm
Lihat 6 balasan
Mayan tuh 325rb/ bln, habis itu duit yang terkumpul buat bancakan doang emoticon-Mewek kek gak paham tipikal pejabat indon emoticon-Mewek
profile-picture
profile-picture
profile-picture
strangekl dan 5 lainnya memberi reputasi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
adamchandra94 dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 6 balasan
Semoga ada yang ngajuin judicial review dan moga2 pemerintah kalah lagi.
dasar mental2 tukang palak.
bilang aja BU.
5 tahun gak bisa ngelola keuangan negara, bacot aja gede uangnya ada. lol
profile-picture
profile-picture
profile-picture
strangekl dan 15 lainnya memberi reputasi
Lihat 7 balasan
Mending kalo pas pensiun dapet rumah bre.
Belum tentu juga dapat rumah.
profile-picture
entop memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Awas ya di korupsiemoticon-Blue Guy Bata (L)
Awas ya pas pensiun mau ambil hak2 kita2 di persulit alesan kaga ada danaemoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ghanawarrior dan 7 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Mirip cpf sihhhh
profile-picture
entop memberi reputasi
Diubah oleh antek.rakyat
Awas duit rakyat dipake cuan dulu ngenth0demoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
profile-picture
entop dan didit.d memberi reputasi
Lihat 1 balasan
kena palak edisi berapa ini... emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dogmagila dan 2 lainnya memberi reputasi
Susah kendalikan harga tanah bos, banyak mafia nya ama preman peliharaannya....emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
dogmagila dan 3 lainnya memberi reputasi
harus sabar deh, kalau ga mau kena yaa usaha sendiri .. emoticon-Malu (S)
profile-picture
entop memberi reputasi
potong terus, nanti pasti ada potongan lagi setelah tapera
profile-picture
profile-picture
profile-picture
entop dan 2 lainnya memberi reputasi
Gila gede bgt itu sih buat yg penghasilan pas pasan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
overtheclouds dan 2 lainnya memberi reputasi
bukannya 2,5% dari 5 juta itu 125K ya?

Tapi emang ini gede banget sih, belum lagi bpjs emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
overtheclouds dan 3 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 8


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di