Dikutip Dari :
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengungkapkan, salah satu isu yang menjadi perdebatan dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sistem pemilu legislatif.


“Memang ada dua alternatif yang sedang dibahas yaitu, alternatif masih tetap sistem terbuka, yang kedua, ada beberapa fraksi yang ingin tertutup,” ungkap Saan dalam diskusi daring, Minggu (7/6/2020).

Diketahui, dalam sistem proporsional tertutup, partai yang memegang kendali. Rakyat hanya memilih partai, sementara calegnya dipilih oleh parpol.

Ia mengungkapkan, sistem pemilu legislatif proporsional tertutup diusulkan oleh PDI Perjuangan serta Partai Golkar.

Namun, menurut Saan, Golkar masih membuka ruang apabila ada opsi sistem lain.

Meski belum menyampaikan sikap resmi, partai yang tetap ingin sistem pemilu proporsional terbuka antara lain, Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.

Sementara itu, menurutnya, Partai Gerindra belum menyatakan pendapatnya.

Dalam sistem proporsional terbuka, rakyat memilih langsung calegnya. Siapa yang paling banyak dipilih rakyat, maka dia yang akan duduk di legislatif.

Saan, yang merupakan anggota DPR dari Partai Nasdem, mengungkapkan, salah satu alasannya adalah ingin mencegah adanya oligarki elit partai.

“Karena kita ingin memperkuat partisipasi publik terutama diberi kebebasan, hak-hak yang eksklusif sekarang di publik itu adalah hak untuk memilih anggota DPR, anggota legislatif yang mereka pandang baik,” ujar Saan.

“Yang kedua juga kita ingin menghindari tumbuhnya kembali oligarki elit partai dalam menentukan calon-calon terpilih,” sambung dia.

Kini, DPR sedang menyiapkan naskah akademik serta draf RUU Pemilu.

Komisi II DPR sendiri menargetkan pembahasan RUU Pemilu selesai di akhir tahun 2020 atau paling lambat awal tahun 2021.