CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
DPRD Jabar Bentuk Pansus Bahas 5 Raperda Usulan Gubernur
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ede7356365c4f3b0e0201e0/dprd-jabar-bentuk-pansus-bahas-5-raperda-usulan-gubernur

DPRD Jabar Bentuk Pansus Bahas 5 Raperda Usulan Gubernur

DPRD Jabar Bentuk Pansus Bahas 5 Raperda Usulan Gubernur

BANDUNG,- DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Pemprov Jabar akan membahas lima (5) Rancangan peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Gubernur Jabar.

Sebelum dilakukan pembahasan seluruh Fraksi di DPRD Jabar telah memberikan pandangan umum terhadap 5 usulan Raperda.

Adapun kelima usulan raperda tersebut terdiri dari Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Raperda Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Raperda Penyelenggaraan Perkebunan; Raperda Perlindungan Pekerja Migran Asal Jabar serta Raperda Pengembangan Pesantren.

Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar mendapat apresiasi dan disetujui Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) untuk menjadi begian dari raperda yang akan dibahas DPRD melalui panitia khusus (Pansus) yang dibentuk untuk membahas itu.

Hal ini disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam rapat paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Provinsi Jabar Jalan Diponegoro 27. Bandung, Senin (8/6).

Dalam sambutannya, secara umum gubernur menyetujui terhadap beberapa catatan dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi.

Seperti halnya dalam rancangan peraturan daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Emil sependapat dengan Dewan Jabar mengenai penyelenggaraan perlindungan anak ini bersifat universal.

Ia juga sepakat diperlukannya kajian mendalam mengenai substansi yang mengatur terkait muatan lokal yang perlu diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan.

"Sasaran dari Penyelenggaraan Anak , adalah terpenuhi dan terjamin serta terlindunginya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi," kata dia.

Meski menyatakan persetujuannya mengenai usulan raperda tersebut, fraksi-fraksi DPRD Jabar memberikan catatan dan pertanyaan terhadap beberapa isi di masing-masing raperda tersebut.

Di antaranya tidak dimasukkannya unsur kebudayaan lokal atau budaya berbasiskan keagamaan dalam raperda perlindungan anak.

Akibatnya, raperda yang disusun masih kering akan nuansa lokal dan nilai-nilai religius serta dalam rancangan peraturan daerah itu banyaknya pendelegasian pengaturan dalam peraturan gubernur di raperda tersebut.(adv)

Sumber : Portal Jabar
profile-picture
profile-picture
nomorelies dan nona212 memberi reputasi


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di