CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Skandal Jiwasraya, Gagalnya OJK
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ede69b665b24d757c506db2/skandal-jiwasraya-gagalnya-ojk

Skandal Jiwasraya, Gagalnya OJK

Skandal Jiwasraya, Gagalnya OJK

Setelah skandal Jiwasraya masuk ke pengadilan, semua mata kini mengarah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK adalah lembaga pengawas independen. Kalau lembaga ini bekerja dengan baik, maka tidak akan ada pasien-pasien Jiwasraya ‘dirawat’ di Kejagung.
Padahal gaji pegawai di OJK fantastis.


Apalagi komisionernya, gaji sahnya sudah ratusan juta sebulan. Katanya sampai 300 juta sebulan. Wow!

Sebenarnya tak masalah digaji mahal, asal kinerjanya juga bernilai mahal.

Apalagi OJK mengawasi sektor berputarnya duit, kalau digaji kecil khawatir jatuh pada godaan duit yang terkutuk.

OJK digaji pakai duit rakyat, bukan cuma para nasabah yang menitipkan duitnya di industri keuangan, tapi semuanya ikut urunan.

Karena ibarat tubuh, satu saja sektornya sakit, maka semuanya akan kena imbasnya. Ini yang disebut berdampak sistemik.

Oleh karena itu, mengawasi tujuannya mencegah dari penyimpangan, agar tidak sakit dan krisis.

“Al-Wiqayah khairun minal ilaj” (mencegah lebih baik daripada mengobati) kata orang-orang Arab.

Inilah tugas utama OJK, mengawasi sektor keuangan agar tidak sakit, karena kalau sudah sakit dampaknya bisa parah, dan juga bukti OJK tidak maksimal bekerja, seperti skandal Jiwasraya ini.

Kerugiaan akibat Jiwasraya ditaksir Rp 16 Triliun. Astagaaa! Jutaan nasabah menjerit. Ternyata tidak hanya Jiwasraya.

Ada juga kasus Bumiputera, Asabri, Taspen yang disebut-sebut menjadi ‘korban’ (atau sengaja dikorbankan) melalui permainan investasi di pasar modal.

Tugas utama OJK mengawasi semua itu. OJK dibayar mahal untuk mencermati industri itu. Bahkan OJK punya wewenang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

Tugas OJK adalah melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan serta penegakan hukum agar industri keuangan dan pasar modal sehat dan melindungi konsumen.

Kalau ada industri keuangan jatuh sakit dan krisis, selain para pemain langsung yang diperiksa, baik manajemen dan emiten, pengawas juga harusnya diperiksa.

Kalau ada permainan, kok bisa lolos dari pengawasan? Pengawasnya tidur, ditidurkan atau pura-pura tidur tapi tetap gaji yang tinggi?

Takutnya seperti yang bisa diiibaratkan dengan sepak bola kita yang tidak maju dan selalu ada rusuh, ternyata selain ada masalah di klub, juga pihak penyelenggara eh ada ‘mafia wasit’.

Wasit ini pengawas, pengadil, penghukum di lapangan tapi karena tidak bekerja dengan baik (meski bukti fisik ada di lapangan) akhirnya ada pengaturan skor pertandingan, ada sepak bola gajah, pelanggaran pemain tidak disemprit dan berpihak.

Kacau balau lah permainan dan dunia sepak bola kita.

Kita apresiasi Kejagung yang serius membongkar skandal Jiwasraya (dan menyusul skandal-skandal lainnya) tapi harusnya kasus ini hanya menjadi masalah pasar modal dan investasi yang bisa ditangani OJK kalau bekerja dengan baik, dan bisa mengambil keuntungan dan pertumbuhan ekonomi kita.

OJK tidak bisa cuma ngeles dari skandal Jiwasraya ini. Saya agak geram dengan komentar enteng dan ngeles gaya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen yang menggeser isu dari tugasnya di OJK yang harusnya mengawasi seolah-seolah ia dituntut membongkar kasus pidana.

“Kenapa Kejagung? Karena kewenangannya ada di mereka. Kalau saya, OJK yang menangani kasus ini, nanti jadi tabrakan dengan Kejagung.

Bisa diomeli saya kenapa OJK ngurusi pekerjaan instansi orang,” tuturnya seperti dikutip dari detikcom Minggu 16 Februari.

Seharusnya kalau OJK bekerja dengan baik maka Jiwasraya tidak masuk pasien Kejagung. Bagi saya dan logika orang awam pun, dalam skandal Jiwasraya ada digaan peran lembaga pengawasan OJK.

Bagaimana perannya? Itulah yang harus diperiksan dan diumumkan secara terbuka ke publik (transparan), apakah di periode OJK ini, atau periode sebelumnya?

Jadi Pak Hoesen yang dituntut dari anda dan lembaga anda adalah pengawasan, bukan penegakan hukum pidana. Tugas lembaga anda adalah memastikan industri keuangan seperti Jiwasraya itu sehat.

Toh, kasus itu dibongkar juga berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terus OJK ngapain? Bagaimana dengan tugas OJK selama ini?

Oh ya, saya juga tidak setuju tuntutan OJK dibubarkan. Kita harusnya menuntut OJK bekerja maksimal.

Selama ini semestinya dalam industri keuangan fokus ke pencegahan daripada penindakan (kasus pidana), inilah tugas utama OJK.

Bagaimana sistem bekerja dalam pengawasan agar orang tidak bisa jadi maling, atau kemalingan. Inilah kunci kesuksesan OJK.

Ini juga menjadi fokus Presiden Jokowi, bagaimana ekonomi terus tumbuh dan industri keuangan sehat, dengan lebih membangun sistem yang kuat, transparan, melalui pengawasan dan pencegahan.

Tapi dengan masuknya skandal Jiwasraya ini ke Kejagung, justru memperlihatkan gagalnya OJK.

Sumber :beritamoneter.com
profile-picture
profile-picture
profile-picture
neranai dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh beritamoneter
nyalahin korupsi besar2an jiwasraya dan nyalahin OJK terhadap pengawasan sama aja bohong, kita bahas dari awal aja pemerintah bikin BUMN pasti ada tujuannya kan. konsep dasarnya itu apa.?
dan ketika konsep dasarnya udah jadi, masuklah ke system perusahaannya seperti apa, pengembangannya dari tahun ketahun bagaimana, dan di system ini juga terdapat system pengelolaan keuangan. kalau mau cari dimana awal kesalahannya bisa dicek disini, kalau menurut gw, system ini seharusnya dihandle sama kementrian BUMN, walaupun masalah keuangan, ini adalah ranah kementrian BUMN, kementrian BUMN bertugas mengontrol, manage BUMN sesuai namanya, termasuk kontrol ketat masalah keuangan yang harusnya menjadi fokus utama mereka.
Tapi kan sudah ada OJK, terus kalau ada OJK kementrian BUMN bisa nyantai2 aja tenang2 aja, tinggal tunggu report terus stemple oke gitu..

Nah sekarang kalau menurut gw, kesalahan siapa, trace aja korupsi atau penyelewengan dananya itu dimulai dari tahun berapa, siapa mentrinya, mentri beserja jajarannya saat itulah yg bersalah, apakah ikut serta atau tidak, terjadinya tindakan korupsi disaat itu membuktikan kelalaian dalam tugas sebagai mentri. Dan bisa dibilang juga kan mentri2 selanjutnya juga kaya tutup mata, ga ada niat sedikit buat cek problem ini kan ( dan sekarang lu harusnya mulai bgg terus selama ini mentri BUMN kerjanya ngapain aja, maskot doank kali ya).
Ya kalau rakyat jeli sih sebenernya kebobrokan system dinegri kita ini banyaak bgt, kalau indonesia mau masih ada didaftar nama negara, mendingan segera stop system yg berjalan 10 tahun sekarang karena system yg dibuat banyak sekali celahnya, mulai kumpulkan orang2 berintegritas menghentikan korupsi dan ciptakan undang2 anti korupsi yg memiliki hukuman yg jelas dakwaan yg berat sehingga tidak seperti sekarang undang2 anti korupsi udah kaya undang2 yg dibikin oleh koruptor dan dimodif ama koruptor juga sesuai keadaan
profile-picture
profile-picture
Klovvor dan fr4nk3nst3in memberi reputasi
Salah Mukidi, asal suntik dana tapi nggak diawasi.
Ya jelas saja dikorupsi.

Harusnya sebagai pemimpin tertinggi rutin memanggil anak buahnya menanyakan yg ini untungnya berapa, ada masalah tidak, pengawasannya sesuai tidak, laporannya seperti apa, pertanggungjawabannya bagaimana dan sebagainya.

Kalau cuma suntik2 dana, kemudian plonga-plongo, ya jelas saja kebobolan.

emoticon-Ngakak


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di