CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Opini: Gelar Tak Lagi Menjamin Kompetensi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ede536d2525c30e8e7686c9/opini-gelar-tak-lagi-menjamin-kompetensi

Opini: Gelar Tak Lagi Menjamin Kompetensi

Opini: Gelar Tak Lagi Menjamin Kompetensi

Presiden Jokowi mengatakan bahwa, “Semua Negara sekarang ini persaingannya ada di situ. Bukan ijazahmu apa. Bukan adu ijazah, bukan. Adu keterampilan. Adu skill. Adu kompetensi. Inilah sekarang yang hamper semua Negara mengasah skill dan keterampilan”.

Senada dengan hal tersebut, beberapa waktu sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim lebih dulu mengatakan bahwa Di era digital ini gelar tidak lagi menjamin kompetensi. Bahkan menurutnya gelar kelulusan tidak lagi menjamin kesiapan seseorang dalam bekerja.

Pernyataan ini disampaikan mantan Bos Gojek tersebut pada saat memberikan pidato pelantikan Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024 di Balai Purnomo, UI, Depok, Rabu (4/12/2019).

Dari berbagai sitiran yang dilontarkan oleh para millenial, ada yang bernada mendukung ada pula yang mengecam. Ya, semua berhak untuk berpendapat. Apalagi ini menyangkut hajat hidup para pelajar yang sedang menempuh pendidikan maupun yang sudah melewati jenjang pendidikan dan sedang bertarung di pasar tenaga kerja. Akan tetapi semuanya menurut saya masih sebatas komentar, karena sifatnya spontanitas. Tidak ada yang berbentuk kritik untuk mengurai permasalahan.

Sebenarnya kita perlu mengurai terlebih dahulu apa yang melatarbelakangi pernyataan Presiden Jokowi dan Mendikbud tersebut.

Setidaknya ada dua isu yang menjadi latar belakang dari pernyataan mereka berdua. Pertama, gagalnya penyelenggaraan pendidikan formal dalam mencetak SDM berkualitas. Kedua, tidak mampunya Negara dalam member akses pendidikan murah.

Saya mencoba mengawali dengan berbaik sangka dahulu terhadap Presiden dan Mendikbud ketika melontarkan pernyataan kontroversial tersebut. Bisa jadi ini adalah kritik atas penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia yang hanya berorientasikan ijazah, bukan kualitas lulusannya.

Sejak awal masuknya pendidikan formal di Indonesia melalui Politik Etis Kolonial Belanda hingga hari ini hampir 75 tahun Indonesia merdeka, sistem pendidikan kita masih sama yaitu sebagai pabrik tenaga kerja. Sekolah dan Perguruan Tinggi dijadikan tempat untuk mencetak buruh-buruh siap kerja, bukan sebagai tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dulu, Kolonial Belanda mendirikan sekolah hanya untuk menghasilkan tenaga birokrat (sesuai dengan level pendidikannya) yang kemudian dapat direkrut dalam jabatan-jabatan teknis di pemerintahan colonial Belanda. Sebagai contoh, sejak 1864 oleh Belanda telah diintroduksi sebuah program ujian yang disebut Klein Ambtenaars’ Examen, yaitu sebuah program ujian pegawai rendah yang harus ditempuh agar seseorang dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah.

Oleh karena itu, nampak jelas bahwa program untuk menciptakan birokrat rendahan yang cukup menonjol, apalagi setelah tahun 1900 diperkenalkan sekolah Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren(OSVIA), yaitu sebuah sekolah yang dipersiapkan untuk menjadi pegawai pemerintah bagi kalangan pribumi. Dengan demikian terdapat kesan kuat bahwa kegiatan pendidikan adalah untuk kelancaran ekonomi dan politik Belanda.

Saya rasa hal itu pun masih berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia hari ini. Hal ini ditandai dengan ijazah dan IPK menjadi syarat mutlak dalam bersaing di pasar tenaga kerja.

Ditambah lagi dengan fakta bahwa semakin tingginya akreditasi atau reputasi suatu sekolah dan perguruan tinggi akan berbanding lurus dengan semakin besarnya peluang alumnus dalam memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja.

Maka dari itu para siswa berlomba-lomba dengan berbagai cara (termasuk membeli kunci jawaban UN dan UTBK) untuk masuk di sekolah favorit agar nantinya juga masuk ke Universitas favorit di tanah air.

Ada paradigma yang berkembang di masyarakat secara umum yang mengatakan bahwa kalau kuliah di UI, ITB, IPB, ITS, UB, UGM atau kampus favorit lainnya nanti akan gampang cari kerja. Hal ini pun dimanfaatkan oleh kampus favorit tersebut untuk meninggikan biaya perkuliahannya dari tahun ke tahun.

Rumusnya sederhana, “Supply dan Demand berbanding lurus dengan Price”.Permintaan masuk semakin tinggi sedangkan jumlah kursi yang tersedia hanya sedikit, maka harga harus dinaikkan untuk menekan permintaan. Logika yang dipakai menjadi logika bisnis. Komersialisasi pendidikan pun terjadi disana.

Akhirnya, skill pun menjadi nomor sekian dalam output seorang pelajar dalam menempuh pendidikan, yang penting background nya berasal dari kampus ternama. Inilah yang menjadi kritik keras dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air selama ini.

Kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah bias jadi pernyataan dari Presiden Jokowi dan Mendikbud tersebut dilatarbelakangi oleh tidak mampunya Negara dalam member aksespendidikan murah.

Untuk menghibur masyarakat yang tidak mampu melanjutkan sekolah akhirnya pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan ijazah dan gelar sebagai syarat untuk masuk kedunia kerja.

Disamping itu, kebutuhan Negara untuk menggenjot perekonomian nasional mengharuskan terciptanya jumlah tenaga kerja yang  besar. Untuk memotong proses penciptaan tenaga kerja tersebut maka pendidikan yang harus menjadi tumbal.

Sebagai penutup, pada tulisan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak dalam posisi untuk pro atau kontra secara buta terhadap kebijakan untuk menghapuskan ijazah sebagai syarat untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Akan tetapi kita harus sadari bahwa Negara kehilangan tujuannya. Kita ini ingin menjadi bangsa yang seperti apa? Apakah bangsa produsen, konsumen atau malah bangsa kuli seperti yang pernah disampaikan Bung Karno?

Pendidikan memang tidak bias terlepas dari tujuan Negara atau pemerintah. Kurikulum pendidikan nasional menjadi alat yang fundamental untuk mencapai tujuan Negara tersebut. Pada masa kepemimpinan Bung Karno, pemerintahannya menginginkan pembentukan masyarakat sosialis Indonesia. Untuk itu tujuan pendidikan disesuaikan dengan tujuan negara. Jika dibandingkan dengan sekarang, tidak ada kejelasan tujuan pendidikan yang dilaksanakan dan cenderung diwarnai arus menyambut globalisasi serta mengesampingkan akar kebudayaan bangsa.

Pada prinsipnya pendidikan itu adalah landasan dalam konstruksi suatu bangsa. Pendidikan merupakan kerja budaya untuk membangun peradaban, bukan kerja yang berorientasi profit dan berujung pada penciptaan baut-baut imperialisme. Konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara harus kembali diterapkan untuk menghidupkan Trisakti Jiwa (cipta, rasa dan karsa) dalam rangka membentuk SDM yang maju di Indonesia.

Finlandia sebagai Negara denga ntingkat pendidikan terbaik di dunia (WMLN, 2018) juga ternyata merupakan negara yang masyarakatnya paling bahagia di dunia (PBB, 2018). Di dalam amanat Pembukaan UUD 1945 juga mengatakan bahwa tujuan didirikannya Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan janganlagi diremehkan hanya sebagai syarat untuk mendapat pekerjaan.

Ijazah dan Gelar memang bukan untuk menandakan seseorang siap kerja atau tidak agar pendidikan tak salah orientasi. Pemerintah dan masyarakat harus mengubah cara pandang dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

profile-picture
profile-picture
profile-picture
fias17 dan 3 lainnya memberi reputasi
Kalo mau jadi presiden butuh skill apa aja pak
Lihat 3 balasan
skill plonga plongo dan ngomong jorok plus nyinyir ke mantan memang bisa bikin die hard fans..
profile-picture
gilang9474 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Contohlah Fazlur Rahman dan ngabalin punya skil yg mengantarkan jadi komisaris perusahaan BUMN
Lihat 1 balasan
Kalau jd anggota dpr adunya adu sogokan.
profile-picture
nowbitool memberi reputasi
betul sekali..
makanya kadang yg otodidak lebih jago dibanding yg belajar dikampus doank..
mahasiswa skrg gak bisa cuman ngejar IPK doank..
profile-picture
nowbitool memberi reputasi
Semua loker level entry to middle, ijazah sangat dibutuhkan, karena job desknya sangat spesifik.
Apalagi kalo lu fresh graduate, karena konyol lu sarjana ekonomi ngelamar q.c farmasi.

ketika ada pengalaman, nanti bos bilang lu gak ada gelar jadi no kenaikan gaji
ketika lu ada pengalaman dan gelar, bos bilang lu ketuaan udah gak kompetitif

jadi apa yang menjamin ni emoticon-Bingung

ujung2nya anak2 pada bilang "Mending Ternak lele saja"
Diubah oleh tupaisql
Lihat 7 balasan
Pendidikan Indonesia memang menyedihkan standar kandang ayam dibalut guru yang kebanyakan tidak punya jiwa menjadi guru emoticon-DP


output pendidikan antaran sekolah pemerintah dan swasta internasional sangatlah jauh emoticon-Busa


ditambah tiap periode peserta didik selalu jadi percobaan emoticon-Busa
Yang penting berani ngibul dan

yg tidak kalah penting berani gak malu walau ketahuan ngibul
Hal sekarang yang paling menentukan adalah Koneksi/ relasi,
percuma ijazah tinggi jika saingannya memiliki relasi/ koneksi dengan perusahaan yang dilamar. Seakan ijazah tidak berguna sama sekali...

emoticon-Mewek
Diubah oleh riendzy92
Lihat 6 balasan
Lucu sih. Harusnya yg namanya gelar/ijazah/nilai itu kan hasil konsekuensi dari apa yg dilakukan selama menempuh pendidikan. Nilai mencerminkan tanggung jawab, gelar menunjukkan dia menempuh bidang apa. Dgn kata lain, itu semua mutlak jadi jaminan kompetensi.

Kalo itu semua ga bisa dijadikan patokan menilai kompetensi, ya udah hapus aja gelar itu. Atau kebalikannya, semua orang dikasih gelar, termasuk yg ga kuliah dan ga berpendidikan.

Ibarat, jika surga & neraka tak pernah ada, apa kamu masih menyembah tuhan? Sama. Jika gelar/ijazah/nilai ga ada, apa kamu masih mau menempuh pendidikan?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
elefana dan 3 lainnya memberi reputasi
Untuk skilled jobs, skill yang paling penting.

Perekrut pegawai rugi dong bayar pegawai belasan juta kalau pegawai nya nggak punya skill.

Pegawai kan seperti penjual jasa. Kalau kita ingin benerin ledeng, listrik, komputer, motor, kita bayar tukang yang terbukti punya skill atau yang punya gelar tapi skill nya belum jelas?

Tapi bukan berarti gelar nggak ada manfaatnya juga. Selain gelar memberikan bukti kalau kita punya skill (meski agak diragukan jika belum dibuktikan ketika bekerja), gelar juga membuktikan kalau kita bisa disiplin dan memiliki etos kerja kerja bagus karena untuk lulus pendidikan butuh kedisiplinan dan etos kerja bukan males-malesan, gelar juga menunjukkan kalau kita fast learrner dan efficient learner. Skill-skill "soft" tersebut juga dicari sama perekrut pegawai, selain skill utama yang dipakai ketika bekerja.

Jika punya kombinasi gelar + skill, kita bisa nego gaji ke perekrut pegawai hingga 30+ juta per bulan, karena supply pegawai-pegawai yang seperti kita semakin sedikit. Sesuai prinsip ekonomi, semakin sedikit supply dan semakin tinggi permintaan/demand, maka produk barang/jasa akan dihargai semakin mahal. Tingkatkan terus harga jual produk jasa kita dengan mengumpulkan skill dan gelar + sertifikat setinggi-tingginya.
profile-picture
bagask memberi reputasi
Diubah oleh kampret.strez
kebanyakan pelajaran agama
profile-picture
Abc..Z memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Emang
ga heran kalo bahas kompetensi, sekolah dinegara ini orientasi nilai, lagian sistem pendidikan negara ini terumit di dunia.

dah gitu PTN dan sekolah emang rajin bakar duit buat hal ga penting, kemdikbudnya sendiri juga masih banyak yang amburadul pejabat2 lamanya walau ada pns2 muda yang mulai ngelurusin.

rahasia umum di Sekolah dan PTN

- sekolah orientasi nilai skrng gurunya sibuk adminstrasi, malah di sdn dki gurunya disuruh sensus keluarga murid buat kjp wkwkwk, kerjaan staff diserahin ke guru, seharusnya dukcapil yang urus ginian.

- UN jadi patokan padahal un ini ngabisin anggaran doank, buat soal, jawaban, distribusi, ngoreksi.

- 5 tahun sekali akreditasi, akreditasi ini emang paling ngabisin anggaran buat cetak berkas2, ngabisin waktu sampe lembur2 staf dan dosennya. untungnya menteri sekarang hapus akreditasi, di pihak PTN dan PTS girang luar biasa, karena bisa fokus ke tridarma. tapi yang biasa ngaudit akreditasi pada mencak2.

- serdos ini nih masih berjalan sampe sekarang, dosen udah lama kerja mau dapetin tunjangan aja dipersulit pake ujian dan ujian ini harus pake toefl keliatan ini tukang sertifikat toefl laris manis lum lagi tenaga penilainya dapet duit lagi, di negara sebelah ga ada pake ginian, dosen langsung dikasih tunjangan yang penting penelitian meningkat. nadiem belum berani menghapus serdos ini.

- jafung dosen aja dari 2007 - 2020 masih Rp.375.000 jangan heran dosennya juga ogah-ogahan seharusnya pemerintah sadar diri, dinaikkin kek minimal 2 juta, bukannya cuma ngasih tanggung jawab sejibun dengan duit ala kadarnya seperti sekarang.

- diluar negeri kualitas kampus ditentukan dari alumni pada kerja dimana apa jadi pengangguran, akreditasi kampus ditentukan dari ini zaman sekarang.

- dana penelitian ini juga masih kacau, khususnya kampus model satker dan blu disana like dan dislike ngasih dana penelitian buat dosennya, kalo ada dosen yang ga disuka ga bakalan dikasih dana penelitian, jangan heran kampus negara ini gitu2 aja perkembangannya. tantangan ini buat dikbud beresin manajemen keuangan penelitian.

- dana penelitian juga dipangkas pemerintah ya makin ribet peneliti dan dosen nyari dana, dah gitu nambahin syarat mulu kerjaannya emoticon-Gila

- paling parah PTN negara ini masih pake kasta : Satker, BLU dan PTNBH emoticon-Wakaka mungkin negara kita doank kampusnya pake kasta.

makanya negara ini lambat maju SDM nya dan mentalnya masih kerja doank bukan jadi pengusaha.

btw sumber mana ?

emoticon-Leh Uga

Diubah oleh rajin.meremas


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di