Jakarta -

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia mengungkapkan situasi terbaru di perairan Natuna. Aan mengatakan selama satu bulan terakhir kapal-kapal ikan dari Vietnam sudah mulai beroperasi di wilayah overlaping perairan Natuna.

"Izinkan saya cerita sedikit situasi di Laut Natuna sekarang. Jadi, di situ ada unsur kita, ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada KKP. Kemudian di situ ada daerah overlaping yang belum sepakat antara kita dengan Vietnam," kata Aan dalam webinar bertajuk 'Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia', Jumat (5/6/2020).

"Dan di situ permasalahannya, Vietnam saat ini sudah setiap hari hadir di sana, di daerah overlaping yang belum clear dengan Indonesia. Lalu mereka sudah mengoperasikan kapal-kapal ikannya di sana," sambungnya.
Baca juga:
KKP Ringkus 5 Kapal Asing Illegal Fishing di Laut Natuna & Sulawesi

Aan juga menyinggung terkait keberadaan 30 kapal nelayan dari Pantura yang dikirim untuk melaut di Natuna. Dia menyebutkan para nelayan tersebut memilih untuk dipulangkan kembali, bahkan sebelum 30 hari melaut di perairan tersebut.

"Kita kemarin sudah mencoba mengirimkan 30 nelayan dari Pantura yang mempunyai gross ton antara 100 hingga 150. Kenyataanya belum sampai sebulan dia sudah minta kembali. Sedangkan mereka (kapal ikan Vietnam) bisa tiap hari di situ. Permasalahannya juga saudara-saudara kita, nelayan di Natuna itu kapalnya hanya 5 hingga 10 ton. Jadi, intinya kita belum bisa memanfaatkan sumber daya alam di Natuna," tutur Aan.


Selain kapal Vietnam, menurut Aan, kapal-kapal milik China juga kembali memasuki perairan Natuna. Dia juga menyebutkan pada bulan lalu, China telah menentukan dua distrik baru dan menamakan 80 fitur di Laut China Selatan.

"Permasalahan berikutnya China sekarang kapalnya sudah hadir di sana (perairan Natuna). Selain kapal induknya yang baru, kemudian ada kapal-kapal destroyer-nya, lalu ada kapal cost guard-nya, kemudian ada kapal-kapal ikannya. Yang menarik kapal ikan China ini diawasi oleh China Maratime Militia (CMM) di dalamnya, atau kalau di kita seperti anggota wajib militernya," terang Aan.
Baca juga:
Jurus KKP Berantas Illegal Fishing di Tengah Pandemi COVID-19

Aan menjelaskan langkah China tersebut harus diwaspadai. Dia mengatakan kebijakan China tersebut bisa membuat mereka menarik wilayah teritorinya lebih masuk lagi ke wilayah Indonesia atau negara tetangga lainnya.

"Jadi, bulan lalu mereka juga telah menentukan dua distrik baru di Laut China Selatan. Kemudian dia juga sudah menamakan 80 fitur di Laut China Selatan. Yang kita takutkan, kalau sudah dilakukan seperti itu, mereka bisa menarik teritorinya lebih overlap lagi ke wilayah negara kita atau negara tetangga lainnya," pungkas Aan.


https://m.detik.com/news/berita/d-50...-laut-natuna/1

Miris lihat +62 dikadali kuminis nggak bisa ngapa-ngapain.