Jakarta -
Perekonomian nasional saat ini dihantam oleh Corona, hasilnya sisi penawaran dan permintaan (supply and demand) terdampak. Hal ini sudah tercatat pada realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97% pada kuartal I-2020.

Mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengatakan salah satu yang terdampak adalah pelaku UMKM. Di mana utang kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.100 triliun butuh direstrukturisasi.

"Utang para pengusaha UMKM yang ada di neraca perbankan nasional sekarang kurang lebih Rp1.100 triliun. Permintaan oleh para debitur UMKM untuk melakukan restrukturisasi dan modal kerja akan terus meningkat dalam waktu dekat mengingat keterbatasan mobilitas dikarenakan kebijakan PSBB," kata Gita seperti yang dikutip dari paparannya, Jakarta, Selasa (19/5/2020).

"Ini belum mencakup para pengusaha UMKM yang belum tertangkap atau berada di sistem perbankan nasional," tambahnya.
[table][tr][td]Baca juga: Cara UMKM Selamat dari Badai Corona[/td]
[/tr]
[/table]
Pinjaman di perbankan yang membutuhkan restrukturisasi, Gita memperkirakan ada sekitar 25% dari total Rp 6.000 triliun. Angka ini bisa semakin bertambah jika krisis kesehatan ini belum selesai.

"Selama ketidakpastian mengenai isu kesehatan terus berlangsung, diperkirakan angka 25% tersebut akan beranjak ke sekitar 40% sampai 45% atau Rp 2.400-Rp 3.000 triliun dari total pinjaman perbankan dalam beberapa bulan ke depan," ujarnya.

Kecepatan penyelesaian restrukturisasi ini, dikatakan Gita akan dihadapkan oleh ruang fiskal dab moneter yang terbatas.

"Upaya pendanaan untuk paket stimulus lewat pengalokasian ulang anggaran dan pinjaman di pasar dalam maupun luar negeri diperkirakan hanya bisa membuahkan sekitar Rp 200 triliun. Kapasitas meminjam di pasar dalam dan luar negeri sangat ada keterbatasan mengingat semakin ketatnya likuiditas di dalam maupun luar negeri," katanya.
[table][tr][td]Baca juga: Dahlan Iskan dan Tanri Abeng Blak-blakan soal Kondisi BUMN[/td]
[/tr]
[/table]
"Dibanding dengan beberapa negara, persentase paket stimulus terhadap PDB yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pun masih jauh lebih kecil," tambahnya.