Jakarta, CNBC Indonesia - Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) di bidang pasar modal yakni "Holding Foreign Companies Accountable Act" yang digulirkan pada Rabu (20/5/2020) waktu AS.

RUU ini akan menekan perusahaan-perusahaan China yang tercatat di bursa AS seperti Alibaba Group Holding Ltd. dan Baidu Inc. terdepak dari bursa saham AS di tengah hubungan kedua negara yang makin tegang.

RUU itu sebelumnya diajukan oleh John Kennedy, senator Louisiana dari Partai Republik, dan Chris Van Hollen, senator Demokrat dari Maryland dan disetujui secara bulat oleh senat.


Regulasi ini nantinya akan mengatur agar perusahaan-perusahaan yang akan masuk bursa AS menyatakan bahwa mereka tidak di bawah kendali pemerintah asing, sebagaimana dilansir CNBC International, Kamis (21/5/2020).

Hanya saja, menurut sumber Bloomberg, sejauh ini, belum ada tindaklanjut dari DPR AS (House of Representatives) atas RUU ini. Lazimnya setelah Kongres AS sepakat (baik senat/DPD dan DPR), RUU tersebut nantinya masuk ke Gedung Putih, menunggu persetujuan Presiden AS Donald Trump yang akan mengesahkan atau memvetonya.

"SEC [Securities and Exchange Commission] bekerja keras untuk melindungi investor Amerika agar tidak ditipu. Ini sama saja bahwa kita memberi perusahaan-perusahaan China kesempatan mengeksploitasi warga Amerika yang bekerja keras - mereka yang menempatkan uang pensiun dan tabungan mereka di bursa kita," kata Senator John Kennedy, dalam situs resminya, kennedy.senate.gov, dikutip CNBC Indonesia.

"Ada banyak pasar [saham] di seluruh dunia yang terbuka untuk [berbuat] curang, tetapi Amerika tidak bisa menjadi salah satu dari mereka. China sedang mencoba mendominasi dan curang di setiap kesempatan. Saya berharap kolega saya di DPR akan segera mengirimkan RUU ini meja presiden sehingga kita dapat melindungi orang Amerika dan tabungan mereka [dari investasi di perusahaan China]," tegas Kennedy.

CNBC International melaporkan dalam beberapa waktu, parlemen AS memang menyoroti investasi miliaran dolar sebagian besar dana pensiun AS dan dana abadi perguruan tinggi ke perusahaan-perusahaan China.

Kesadaran ini muncul di tengah upaya AS membiayai raksasa teknologi mereka untuk menjadi yang terdepan dalam segala hal, mulai dari kecerdasan buatan, hingga data internet.

Meskipun RUU ini nantinya dapat diterapkan kepada semua perusahaan asing yang mencari akses pendanaan ke pasar modal AS lewat Bursa New York Stock Exchange (NYSE) dan Nasdaq, tapi anggota parlemen mengatakan regulasi ini memang membidik perusahaan asal Beijing.

Hingga kini Gedung Putih menolak berkomentar terkait informasi ini.

"Partai Komunis China curang, dan RUU Holding Foreign Companies Accountable Act [Undang-Undang Akuntabilitas Perusahaan Asing] akan menghentikan mereka dari kecurangan di bursa saham AS," tegas Kennedy yang juga anggota Komite Perbankan Senat, dalam cuitan di Twitter.

[Gambas:Twitter]


"Kita tidak bisa membiarkan ancaman asing terhadap dana pensiun Amerika berakar di bursa kita."

Secara khusus, undang-undang tersebut akan mewajibkan perusahaan asing untuk menyatakan tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing. Perusahaan asing wajib diaudit oleh Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (Public Company Accounting Oversight Board) jika perusahaan tersebut sebelumnya menggunakan perusahaan akuntansi asing yang tidak dapat diperiksa oleh dewan.

Jika dewan tidak dapat memeriksa kantor akuntan perusahaan selama 3 tahun berturut-turut, saham perusahaan terkait tak bisa diperdagangkan di bursa.

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik yang diawasi oleh otoritas bursa Securities and Exchange Commission (SEC) ini adalah badan nirlaba yang mengawasi audit semua perusahaan AS yang ingin mencari dana di pasar saham.

Pengesahan RUU melalui persetujuan bulat sekitar tengah hari di senat ini mencerminkan ada kemarahan yang tumbuh di antara para anggota parlemen AS terhadap China, akibat penanganan terhadap wabah Covid-19 dan tidak transparannya standar pengungkapan keuangan di AS.


"Mudah-mudahan, ini adalah seruan untuk China mereka bisa menyesuaikan diri dengan seluruh dunia dan memungkinkan transparansi dalam audit perusahaan-perusahaan China," kata Clete Willems, mantan penasihat perdagangan administrasi Trump dan partner di Akin Gump, kepada CNBC.


Sebelumnya, sebuah surat pendukung yang ditulis oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional Larry Kudlow dan penasihat keamanan nasional Robert O'Brien juga memperkuat pandangan Gedung Putih bahwa investasi perusahaan China dapat "'memicuu masalah keamanan nasional dan kemanusiaan yang signifikan bagi AS."



SEC, sebagai pengawas pasar modal dan keuangan, juga baru-baru ini memperingatkan bahwa investasi pada perusahaan berbasis asing dapat menimbulkan risiko luar biasa.



"Di banyak pasar negara berkembang, termasuk China, ada risiko yang jauh lebih besar bahwa pengungkapan akan tidak lengkap atau menyesatkan dan, dalam hal kerugian investor, jauh lebih sedikit akses ke bantuan, dibandingkan dengan perusahaan domestik AS," kata Ketua SEC, Jay Clayton, dalam siaran pers 21 April.



SEC mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan rapat pada 9 Juli mendatang untuk mendengarkan pandangan para investor.



Sebelumnya, pengelola bursa Nasdaq, Nasdaq Inc, juga dikabarkan mengatur pembatasan baru bagi perusahaan yang ingin melepas saham perdana lewat mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) alias go public. Rencana ini akan menyulitkan beberapa perusahaan China melakukan debut di bursa saham AS.



Saham-saham IPO dari perusahaan China tersebut sering diperdagangkan tipis karena sebagian besarnya dipegang oleh beberapa orang dalam. Likuiditasnya juga rendah sehingga membuat saham-saham tersebut tidak menarik bagi banyak investor institusi besar yang ingin dilayani oleh Nasdaq.



Selain Nasdaq, perusahaan China juga bisa mencatatkan saham di NYSE yang dioperasikan Intercontinental Exchange (ICE). Baik NYSE maupun Nasdaq biasa dikenal dengan bursa Wall Street, kendati Wall Street mengacu pada NYSE.



Aturan baru yang akan diterapkan Nasdaq akan mewajibkan perusahaan dari beberapa negara, termasuk China, untuk meningkatkan nilai penawaran sahamnya minimal sebesar US$ 25 juta atau setara dengan Rp 373 miliar dalam IPO mereka atau setidaknya seperempat dari kapitalisasi pasar pascapencatatan mereka, kata sumber tersebut.



Ini adalah pertama kalinya Nasdaq memberikan nilai minimum pada ukuran IPO satu perusahaan. Perubahan itu akan menekan beberapa perusahaan China yang saat ini terdaftar di Nasdaq. Mengacu data Refinitiv, dari 155 perusahaan China yang terdaftar di Nasdaq sejak 2000, 40 IPO bruto menghasilkan nilai di bawah US$ 25 juta.



Aturan yang diusulkan juga akan mensyaratkan perusahaan melakukan audit untuk memastikan bahwa waralaba internasional mereka mematuhi standar global. Nasdaq juga akan memeriksa audit perusahaan-perusahaan kecil AS yang mengaudit akun para calon emiten China untuk IPO di AS.



Berdasarkan informasi dari sumber CNBC, perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil di China ini mengejar IPO di bursa Wall Street karena para pendiri dan investornya menyuntikkan modal dengan kucuran dolar AS, sesuatu yang tidak dapat diakses dengan mudah karena kontrol modal negara asalnya.



Perusahaan-perusahaan itu juga menggunakan status mereka yang terdaftar di Nasdaq guna meyakinkan para pemberi pinjaman di China untuk mendanai mereka dan seringkali mendapatkan subsidi dari otoritas lokal China untuk diperdagangkan secara publik.


Dalam wawancara bersama Fox Business pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump terlihat "sangat solid" mendorong kewajiban perusahaan China yang tercatat di Wall Street untuk mengikuti standar akuntansi AS. Tetapi Trump menegaskan, bila perusahaan China tak setuju, mereka dapat memutuskan untuk masuk ke bursa efek lain di London atau Hong Kong sebagai gantinya.



sumur

https://www.cnbcindonesia.com/market...sa-as-kok-bisa


hahaiyaa cilakaa luewaaa welass waa