Kajian skenario the new normal telah dibicarakan oleh pemerintah di tengah pandemi virus corona Covid-19 untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sektor Berskala Besar (PSBB).

New Normal sendiri bisa diartikan sebagai penyesuaian pola hidup normal ditambah dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. New Normal dapat diartikan sebagai tatanan hidup baru normal.

Ahli Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengingatkan new normal ini bisa dilaksanakan apabila pemerintah tetap konsisten melakukan intervensi pandemi melalui testing tracing dan isolasi secara masif serta agresif.

"Bila intervensi mengendur dan pelaksanaan Pola Baru tidak didukung keberadaan aturan, kegiatan dan sarana yang diperlukan, maka potensi terjadinya kluster baru dan penambahan kasus kesakitan yang dapat berujung kematian sangat mungkin terjadi," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Dicky juga menyinggung pentingnya keberadaan dan kejelasan Strategi Nasional dan Daerah yang komprehensif dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi hal penting.

"Sehingga posisi dan peran Pola Baru dalam bekerja, sekolah, pelayanan dan lainnya akan terlihat jelas dan sekaligus dapat terus dimonitor & dievaluasi perkembangannya," kata Dicky.

Lihat juga:

 Epidemiolog Dukung JK, Herd Immunity Tak Bisa Atasi Corona

Untuk pola kerja baru, Dicky menyarankan agar diberlakukan batasan usia 45 tahun ke bawah. Pemerintah juga disarankan untuk  diberlakukan screening zona dan lokasi tempat tinggal.

Screening zona dan lokasi tempat tinggal yang dimaksud adalah identifikasi zona tempat tinggal karyawan. Karyawan dengan zona merah harus dipisahkan,disarankan bekerja di lokasi kantor terdekat.

"Screening riwayat dan kondisi kesehatan karyawan dengan Obesitas, Diabetes, penyakit/kelainan pada Ginjal, Jantung, Paru & Pembuluh darah, Kanker, daya tahan tubuh lemah dan kehamilan serta penyakit lain yang akan ditentukan oleh dokter tidak disarankan untuk masuk atau bekerja," kata Dicky.

Setelah lolos screening, pemerintah juga harus melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesa riwayat gejala saat ini dan riwayat kontak.

Dicky menyarankan agar pemerintah memberlakukan tes PCR Covid-19 sesuai standar WHO. Apabila ada keterbatasan biaya atau reagen, dapat dilakukan pooling test dengan jumlah sampel di bawah 30 orang.

Lihat juga:

 Menristek: Daya Tular Covid-19 20 Kali Lebih Kuat dari SARS

Lebih lanjut, pemerintah juga disarankan memberikan identitas pada karyawan yang telah lolos tahapan screening. Misalnya dengan kartu Hijau seperti yang diterapkan di China apabila lolas tes.

Dicky mengatakan pemerintah secara berkala dan berkelanjutan juga harus melakukan screening atau monitoring.

"Harian suhu harus di bawah 38 derajat celsius, gejala kesehatan harian, update riwayat kontak. Tiap bulan dilakukan PCR atau Rapid Test lain sesuai rekomendasi WHO, dilakukan secara sampling," ujar Dicky.

Dicky menyarankan pemerintah harus menggalakkan protokol kesehatan dalam pola hidup baru untuk menekan penyebaran Covid-19.

Protokol kesehatan termasuk kewajiban penggunaan masker, pengecekan suhu, pengaturan jarak di lift, eskalator, ruang kerja dan ruang rapat. Selain itu juga dipastikan penyiapan hand sanitizer pada beberapa titik dan ruang kerja.

Lihat juga:

 Eijkman Ungkap 5 Fase Klinis Pasien Covid-19 hingga Tewas

Dipastikan juga pertemuan virtual, pengaturan alur masuk dan keluar karyawan atau tamu,  serta posisi antrean atau duduk. Pemasangan informasi pencegahan dan peringatan bahaya Covid-19 juga diperlukan untuk menambah perhatian.

Dicky kemudian menganjurkan agar pemerintah  atau pengelola fasilitas membersihkan fasilitas dengan menggunakan desinfektan.
     
Dicky mengatakan pemerintah harus mengimbau agar masyarakat memiliki moda transportasi kendaraan pribadi. Kantor atau sekolah juga bisa memfasilitasi antar jemput.

"Atau memberikan opsi bekerja di zona terdekat dengan tempat tinggalnya," tutur Dicky.

Dicky juga menyarankan agar pemerintah harus menerapkan aturan larangan berkumpul  lebih dari lima orang. Pemerintah juga harus mengeluarkan larangan bepergian ke luar kota dan ke luar negeri kecuali untuk hal yang sangat mendesak dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Terakhir, Dicky mengimbau agar diberlakukan absensi digital yang terintegrasi dengan GPS dan aplikasi monitoring seperti PeduliLindungi atau Covid Track.

https://m.cnnindonesia.com/teknologi...-normal-corona

MASIH PANJANG JALAN CERITA BUKA ERA NEW NORMAL (hidup berdampingan dgn corona)

JGN AMPE JADI SIMALAKAMA

RAKYAT JADI TUMBAL REZIM

BANTUAN GA MERATA, CARI UANG GA BISA, YG ADA MALAH KELAPARAN