Jakarta - Anggota DPRD DKI Jhonny Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memikirkan strategi baru agar relaksasi PSBB bisa diterapkan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.

Tujuannya, lanjutnya, agar roda perekonomian di ibu kota kembali berjalan dan tidak bangkrut, sehingga pendapatan untuk mengatasi corona tetap ada. Dengan relaksasi disertai pembatasan berikut denda, masyarakat bisa kembali bekerja tanpa khawatir terpapar virus asal Wuhan, Tiongkok itu.

Baca: Presiden Tegaskan Lagi Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

"Kemampuan pemerintah untuk PSBB kan sekarang terbatas, semua bidang ekonomi juga enggak jalan. Sedangkan yang keluar itu kan orang-orang yang menyangkut urusan perut, kalau lapar bisa kenyang sendiri? Untuk dapat pendapatan pajak contohnya restoran bisa dibuka dengan aturan jaga jarak dan pembatasan jumlah dari dulunya 100 kursi menjadi 50 kursi," kata Jhonny.

Ia juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melonggarkan atau merelaksasi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, aturan tersebut mempengaruhi perekonomian di ibu kota, dimana banyaknya jumlah warga Jakarta tak bisa mencari nafkah akibat harus berdiam diri di rumah.

"Pemprov DKI sudah harus bersiap untuk relaksasi PSBB agar warga bisa mencari nafkah, tapi sekarang gunakan sanksi apabila melanggar. Ibukota yang padat penduduknya 10 juta itu rata-rata pekerja, jangan disamakan dengan provinsi lain," ucap Jhonny, Senin (18/5).

Terlebih, ia menilai selama ini Anies dan jajarannya tak tegas dalam menjalankan aturan yang ada.

Berbagai aturan yang dibuat Anies pun disebut Jhonny hanya sebagai pencitraan lantaran sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan tak dijalankan dengan baik.

"Aturan-aturan (yang dibuat Anies) sifatnya lebih kepada pencitraan saja, tidak betul-betul dilaksanakan di lapangan. Lihat aja kerumunan di pasar-pasar dan masjid, bawahannya Anies itu hanya memberikan informasi ABS (Asal Bapak Senang)", ujarnya.

Jhonny mengakui, sampai saat ini kurva penyebaran Covid-19 di Jakarta masih cukup tinggi.

Namun, Anies juga harus memikirkan sektor ekonomi agar Pemprov DKI tidak mengalami kebangkrutan imbas pandemi Covid-19.

"Kita sepakat bicara kesehatan, tapi sisi lain juga harus dipertimbangkan, " ujarnya. 

"Peningkatan di Jakarta ini artinya belum ada penurunan, belum landai karena memang penegakan aruran itu tidak tegas," ungkapnya. 

"Nah kalau ekonomi gimana? Mau bangkrut kita?," tutur dia.

https://www.gesuri.id/pemerintahan/a...baru-b1YMdZt0P