CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / ... / SINDOnews.com /
Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi Bansos
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ec376e9facb95139d7527ab/jokowi-libatkan-kpk-kejaksaan-dan-bpkp-untuk-cegah-korupsi-bansos

Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi Bansos

Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi Bansos

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan salah satu kesulitan bantuan sosial (bansos) cepat tersalur kepada masyarakat adalah banyaknya kendala yakni prosedur berbelit-belit. Dia pun meminta KPK, Kejaksaan, dan BPKP dilibatkan agar penyaluran bansos lancar tapi tetap akuntabel.

"Padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary. Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," katanya saat membuka rapat terbatas, Selasa (19/5/2020).

Namun, hal tersebut harus dibarengi keterbukaaan untuk menjaga akuntabilitas. Dia juga mengatakan bahwa perlu pendampingan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk mengawasi penyaluran yang tidak berbelit-belit tapi akuntabel. (Baca juga: Menko PMK Minta Daerah Terus Lakukan Sinkronisasi Data Bansos).

Baca Juga:

"Keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK, BPKP, dari Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," tuturnya.

Lebih lanjut dia meminta jika ada yang tidak sinkron agar segera dituntaskan. Hal ini untuk mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat. "Dilibatkan RT/RW, desa. Dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan. Sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai. Saya kira itu ditunggu masyarakat," pungkasnya.(Baca juga: Jangan Jemawa, Korona Makin Dekat dengan Kita).


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...sos-1589861146

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi Bansos Jokowi Sebut Tak Ada Larangan Ibadah, Hanya Diatur Sesuai Protokol Kesehatan

- Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi Bansos Respons Pemerintah Sikapi 'Indonesia Terserah' Dinilai Kurang Tepat

- Jokowi Libatkan KPK, Kejaksaan, dan BPKP untuk Cegah Korupsi Bansos DPR Minta Kemendikbud Buat Skenario Tahun Ajaran Baru



GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di