CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Resmi! Sri Mulyani Kenakan Pajak ke Netflix dan Zoom, Berlaku 1 Juli 2020
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ec0060cc0cad75ab666693a/resmi-sri-mulyani-kenakan-pajak-ke-netflix-dan-zoom-berlaku-1-juli-2020

Resmi! Sri Mulyani Kenakan Pajak ke Netflix dan Zoom, Berlaku 1 Juli 2020

Resmi! Sri Mulyani Kenakan Pajak ke Netflix dan Zoom, Berlaku 1 Juli 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk impor digital dalam bentuk barang tak berwujud maupun jasa mulai 1 Juli 2020. Ada pun tarifnya sebesar 10 persen.

Aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut, akan dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yaitu pedagang atau penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE dalam negeri yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

“Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam keterangan resmi, Jumat (15/5).

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film seperti netflix, aplikasi, dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Untuk teknisnya, pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan, ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Ditjen Pajak sebagai pemungut PPN.

Sementara pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria, tapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Ditjen Pajak.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya.

Sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id.

Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

“Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah COVID-19,” tambahnya.

sumber

**********
Di Eropa pajak tinggi, asuransi mahal, tapi hidup terjamin sejak zigot sampe dikubur, demokrasi berjalan dan bebas kritik. Di sini mah pajak mahal, asuransi mahal, hidup ga terjamin, kritik juga masuk penjara
emoticon-Nohope
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sarkaje dan 14 lainnya memberi reputasi
Lama2 jadi eneg ama si sri mulyani
Segala dipajakin
Lama2 kentut juga bisa dikenakan pajak
profile-picture
pinkypatrick memberi reputasi
Diubah oleh AA.Gym.Over

Asalkan adil, produk lokal macam vidio nya telkomsel juga sama2 dipajakin. emoticon-Salaman
profile-picture
masih.abu.abu memberi reputasi
dipajakin ato dipalakin emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
qavir dan pinkypatrick memberi reputasi
apa kabar iflix?
TerrswrahResmi! Sri Mulyani Kenakan Pajak ke Netflix dan Zoom, Berlaku 1 Juli 2020
profile-picture
profile-picture
qavir dan pinkypatrick memberi reputasi
Diubah oleh BestID
Giliran pajak aja gagah berani merintah-merintah.


Giliran penanganan Covid-19 cuma bisa mengimbau emoticon-Hammer2 .
profile-picture
pinkypatrick memberi reputasi
Sbenarnya bukan pajaknyaemoticon-Hammer (S),
Coba deh disidik emoticon-Big Grin,
Banyak uang pemeritah yg mubazir dan ga tepat gunaemoticon-Bingung (S),
Ngarep proyek gali lubang dan tutup lubang aja yg nerimanya,
emang apa ga ada lagi ya emoticon-Big Grin org pemerintahan yang Cerdas sekaligus bijak yg keputusanya diambil bersama
emoticon-Leh Uga
profile-picture
pinkypatrick memberi reputasi
Ya kali gw nonton tipi dimana acaranya kebanyakan sampah, kocak ama emoticon-Ngakak
Kasian ni mentri, malakin orng buat tutup utang, dia pasang badan depan sendiri yg dibelakang malah pada hambur uang.
lah, ppn 10% nih keknya
emoticon-Bingung
Jadi inget ormas yg kemarin malakin toko minta thr
Pojak pajak, katanya birokrasi mau dipermudah, lah kok gini

Bakal naik semua belanjaan item

Mentri taik
profile-picture
pinkypatrick memberi reputasi
Zoom kena pajak? Bukannya layanan gratis yah itu?
profile-picture
pinkypatrick memberi reputasi
Lihat 2 balasan
mayan dong bisa dapat pemasukan dari netflix dan zoom
netflik di buka ga nih ama si homo, kan udah kena pajak emoticon-Bingung


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di