CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Stafsus Sri Mulyani Ungkap Data Penyumbang Defisit BPJS Terbesar
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ebfc34fc820842fbd030e1e/stafsus-sri-mulyani-ungkap-data-penyumbang-defisit-bpjs-terbesar

Stafsus Sri Mulyani Ungkap Data Penyumbang Defisit BPJS Terbesar

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, mengungkap data penyumbang defisit BPJS Kesehatan yang terbesar. Menurut dia, defisit terbesar berasal dari kelompok peserta bukan penerima upah atau PBPU/BU jumlahnya sekitar 35 juta orang.

Dengan segmentasi terbesar di Kelas III sebanyak 21,6 juta, kata dia, total iuran dari PBPU itu sebesar Rp 12,4 triliun. Namun, klaimnya jauh melebihi total iuran, yakni mencapai Rp 39,8 triliun. "Alias defisit Rp 27,4 triliun," kata Yustinus melalui akun Twitternya, Sabtu, 16 Mei 2020.

Dia pun membeberkan panjang lebar profil kepesertaan BPJS Kesehatan. Per 30 April 2020, total peserta 222,9 juta orang. Penerima Bantuan Iuran (PBI) 96,5 juta, Bukan Penerima Bantuan Iuran 90 juta, lalu penduduk yang didaftarkan Pemda 36 juta orang.

Yustinus menjelaskan, untuk PBI sebanyak 96,5 juta orang itu iurannya dibayar pemerintah, sampai saat ini tak berubah. Lalu BPBI 90 juta, terdiri dari penyelenggara negara 17,7 juta, BUMN 1,5 juta, Swasta 35,6 juta. Sedangkan PBPU/BU sekitar 35 juta orang. Dua kelompok terakhir inilah yang selama ini membayar iuran sendiri atau mandiro.

Sedangkan kinerja keuangan BPJS, untuk PBI (orang miskin dan tak mampu) surplus Rp 11,1 triliun, ASN/TNI/Polri surplus Rp 1,3 triliun, pekerja formal swasta surplus Rp 12,1 triliun. Sedangkan pekerja informal, defisit Rp 20,9 triliun, dan bukan pekerja defisit Rp 6,5 triliun. Secara agak kasar, menurut Yustinus, akumulasi defisit BPJS Kesehatan 2019 sebesar Rp 15,6 triliun.

Adapun dia menilai, skema iuran BPJS Kesehatan terbaru menurut Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 ada pengelompokan yang lebih baik, skema iuran yang lebih baik, dan yang jelas perbaikan kepesertaan dan watak gotong royong agar lebih adil.

"Hal bagus di Perpres 64/2020 syarat pengaktifan kembali diperlonggar. Sebelumnya harus bayar tunggakan 24 bulan. Sekarang, untuk dukungan di masa pandemi, pelunasan cukup smp 6 bulan aja. Pelunasan juga boleh sampai 2021. Pripun, enak njih?" kata Yustinus.

Dalam beleid itu juga ada penurunan denda. Pembayaran denda atas pelayanan sebesar 5 persen dari perkiraan paket INA CBG. Namun untuk dukungan di masa Covid-19, tahun 2020 hanya dikenakan denda 2,5 persen.

"Pesannya jelas: naikin iuran gak asal naikin, ada pertimbangan masa pandemi juga. Adil dan bijak?" ujar Yustinus.

https://bisnis.tempo.co/amp/1342986/...-bpjs-terbesar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
fardeshil dan 36 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
Yustinus Prastowo ini ahli perpajakan... ex PNS DJP kenapa ngomongin BPJS segala yg diluar kompetensinya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 10 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh angga_nero
Lihat 2 balasan
Stafus khusus nyebokin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 7 lainnya memberi reputasi
Lu bohong juga gw gak tau emoticon-Stick Out Tongue
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 7 lainnya memberi reputasi
Solusinya gampang, IURAN NAIK emoticon-Ultah
Biar semua pada mencret gak sanggup bayar atau rame2 pindah ke kelas 3.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 7 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh entecavir
dia mimpi akupun pecaya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 7 lainnya memberi reputasi
Quote:


harus di kejerin ini
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Pekerja bukan penerima upah ini pula yg paling banyak nunggak... dan paling sedikit kontribusi iuran udah langsung pake bpjskes

profile-picture
profile-picture
profile-picture
raafirastania26 dan 11 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh xrm
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Bijimana kalo yg bikin defisit di-cut aja
biar PBPU pake asuransi swasta aja

emoticon-Malu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
raafirastania26 dan 12 lainnya memberi reputasi
Lihat 20 balasan
internalnya dulu woy di benerin
segala macem gaji, tunjangan, rapat n dinas di tertibin noh

jangan bisanya nadah doang
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 11 lainnya memberi reputasi
Dari penjelasan nya kan dah clear tuh.
BPJS nombok bukan karena iuran nya kemurahan, tapi karena sistem penagihannya yang gak bagus.

Buktinya untuk kelompok peserta yang iuran nya dibayarin pemerintah, kelompok pegawai negeri, TNI ma pegawai swasta yang langsung dipotong dari gaji semuanya surplus.
Lebih gede penerimaan dari iuran nya dibanding biaya berobatnya.

Berarti logikanya yang kelompok yang bayar mandiri kalau pada patuh bayar, bakalan surplus juga.

Terus kenapa BPJS malah minta naikin iuran yg ujung ujung nya bakal bikin kelompok yg bayar mandiri ini makin rendah tingkat bayarnya.
Logikanya dari mana itu...

Mestinya dipikirin cara meningkatkan tingkat bayarnya di kelompok mandiri ini..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 20 lainnya memberi reputasi
Lihat 6 balasan
kenapa tidak subsidi silang saja, yang tertib bayar tombokin yang gak tertib?? kan prinsip gotong royong.

emoticon-Malu
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
bener valid ga nih datanya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 6 lainnya memberi reputasi
Quote:


Pemerintah itu pasti punya pertimbangan sendiri. Kalau urusan teknis seperti ini, aku lebih percaya pada eksekutif. Karena mereka realistis. Jangan mudah percaya sama legislatif karena legislatif itu terlalu populis, tapi kurang logis.

Di saat darurat, seharusnya dukung eksekutif memperluas kewenangannya. Mereka lebih paham realitas lapangan.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 6 lainnya memberi reputasi
Kemungkinan data benar. Soalnya temen saya tenaga kontrak kampus klaim.bpjs 4 orang kelas 2 nunggak 4 bulan.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aldonistic dan 6 lainnya memberi reputasi
harta koruptor disita aja buat nutup defisit BPJS
profile-picture
profile-picture
a12s dan AndiniRahma memberi reputasi
Berarti untuk sementara yg bukan penerima upah dihentikan dulu sampai ada terobosan baru menghentikan defisit
profile-picture
profile-picture
ari.n dan a12s memberi reputasi
yah 1 negara mau dibayarin bersih biaya kesehatan, ya mojrot negaranya
profile-picture
profile-picture
ari.n dan a12s memberi reputasi
knp baru skr keluar datanya ??
harusnya udah dari dulu keluar grafiknya.
dianalisa
dibuat solusinya,
dipublikasikan
kelola duit trilyunan kok amatiran...emoticon-Mad
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 3 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh Mas.Brayy
hal basic begini
tanya ja ma stapcus itu
knp bumn banyak korupsi
dan selalu tekor

manejemn ny gmn?
klo untuk urusan rakyat swasta miskin kok kaya gk mw di urusij solusinya

sedangkan BLBI dan bailout century
rela triliunan kluar.dwit
iklas mau rugi
Blum lgi baru2 ni bumn mcem.jiwasraya
Gk jlas tu kasusnya kmn
Tekor brp triliun,
Mw di talangin pulak itu

lawakan gov indon emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sandyarkie dan 5 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh anuku20cm
berdasarkan cerita rekan2 sih
masyarakat yg BPJS PBI alias gratisan itu paling manja, ngeluh pusing dikit, kecapean, badan pegal2, gatal2, tenggorokan perih dikit aja pergi brobat ke pusksmas

mereka ini yg ngabis2in stok obat untuk k3luhan yg ga prlu sampe berobat segala.. mereka kurang kesadaran untuk mnjaga kesehatan karna terlalu bergantung pada obat..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ari.n dan 2 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di