CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ebcfc23c0cad7361d4fd06b/antara-anies-reklamasi-aguan-dan-meja-hijau-ptun

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

CNN Indonesia

Kamis, 14/05/2020 10:50

Bagikan :

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN


Jakarta, CNN Indonesia -- Episode reklamasi di teluk Jakarta kembali berlanjut setelah PTUN Jakarta mengabulkan permohonan gugatan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang reklamasi Pulau G. Pada 30 April lalu, hakim memutuskan memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Putusan itu sendiri terungkap pada 13 Mei lalu.

Selain itu, tiga hari sebelumnya, terungkap bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Perpres tersebut diteken Jokowi pada 13 April dan telah diundangkan pada 16 April lalu.

Dalam salinan Perpres yang dikutip dari situs JDIH Sekretariat Negara, Minggu (10/5), beleid tersebut turut menyinggung soal pulau reklamasi yang ada di kawasan pantai utara Jabodetabekpunjur.

Terkait putusan PTUN Jakarta atas Pulau G tersebut, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan Pemprov DKI berencana mengajukan peninjauan kembali (PK). PK menjadi langkah hukum yang bisa diambil karena sudah tak ada ruang buat banding dan kasasi.

Lihat juga: DKI Bakal Ajukan PK Terkait Putusan Izin Reklamasi Pulau G

Kekisruhan reklamasi di utara Jakarta itu sendiri sebetulnya sudah menjadi 'cerita panas' sejak era gubernur sebelumnya, terutama pada masa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Isu reklamasi pula yang menjadi salah satu faktor Anies terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 di mana Ahok adalah pesaing utamanya. Salah satu janji kampanye Anies kala itu adalah menghentikan reklamasi.

Alhasil, ketika mulai menduduki jabatan Gubernur DKI karena memenangi Pilkada, sepanjang 2018 lalu perkara reklamasi Jakarta menjadi perbincangan hangat. Perlahan Anies terlihat mulai menepati janjinya membatalkan reklamasi di Teluk Jakarta.

Langkah awal yang dilakukan Anies adalah menarik draf Raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (RTRKSP) dari DPRD DKI pada awal Desember 2017.

Saat itu, Anies mengaku memiliki keleluasaan untuk menyiapkan raperda yang lebih matang. Menurut dia, isi raperda tersebut harus menjamin kawasan pantai utara Jakarta agar dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Pada 7 Juni 2018, ia membuktikan dengan menyegel Pulau D. Sebanyak 932 bangunan disegel karena tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Pulau D ini salah satu hasil reklamasi yang dikerjakan perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Pembangunan di pulau itu dan Pulau C dihentikan lantaran pengembang belum mengantongi IMB.

Langkah penyegelan yang dilakukan Anies diikuti dengan keluarnya Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lewat aturan itu dibentuk Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau BKP Pantura Jakarta.

Lalu, tiga bulan setelahnya atau tepatnya pada 26 September 2018, Anies kembali menegaskan reklamasi dihentikan. Sebanyak 13 izin pulau reklamasi dicabut dan pengurukan dihentikan.

Kala itu dengan tegas mantan Mendikbud itu menyatakan reklamasi telah menjadi bagian dari sejarah, tetapi bukan bagian dari masa depan Jakarta.

Sebanyak 13 pulau yang izinnya dicabut di antaranya, izin Pulau A, B, dan E yang dipegang PT Kapuk Naga Indah; izin Pulau J dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol; izin Pulau L dan M oleh PT Manggala Krida Yudha; izin Pulau O dan F oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro); izin Pulau P dan Q oleh KEK Marunda Jakarta; izin Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah; serta izin Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi.

Sedangkan empat pulau yang tetap dipertahankan adalah Pulau C dan D milik PT Kapuk Naga Indah; Pulau G milik PT Muara Wisesa Samudera; dan Pulau N milik PT Pelindo II. Khusus Pulau N, Pemprov DKI tak ikut campur lantaran daratan buatan itu khusus untuk pelabuhan.

Lihat juga: PTUN Perintahkan Anies Perpanjang Izin Reklamasi Pulau G

Dua bulan berlalu, Anies menunjuk PT Jakarta Propertindo alias Jakpro untuk mengelola kawasan reklamasi melalui Pergub 120 pada November 2018.

Dalam Pasal 2 Pergub 120 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PT Jakpro berhak mengelola lahan kontribusi sesuai dengan panduan rancangan kota. Selain itu, PT Jakpro juga diperbolehkan melakukan kerja sama pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum lainnya pada pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada Pemprov DKI.

Tak berselang lama, Anies membuat kebijakan dengan mengubah nama tiga pulau yang telah terbentuk, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Pulau C, D, dan G. 

Menurut Anies, sebuah lahan yang merupakan hasil reklamasi disebut dengan kawasan pantai. "Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama," katanya di Balai Kota, Jakarta, 26 November 2018.

Pada 12 Juni 2019, Anies memberikan IMB kepada 932 bangunan di Kawasan Pantai Maju, yang sebelumnya ia segel lantaran tak memiliki IMB.

Anies mengatakan IMB yang terbit berbeda dengan kebijakan soal penghentian Pulau Reklamasi. Ia menjamin tetap konsisten untuk menghentikan pulau reklamasi.

Anies menuturkan bangunan yang ada di pulau reklamasi legal karena aturan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut dia, Pergub yang dibuat Ahok saat menjabat Gubernur DKI tersebut menjadi dasar hukum pengembang atas bangunan yang ada di pulau reklamasi.

Kebijakan Anies menerbitkan IMB berdasarkan Pergub 206 itu lantas mendapat sorotan dan kritik.

LBH Jakarta mengungkapkan setidaknya ada empat syarat yang tidak terpenuhi dalam pemberian IMB, yakni RZWP3K, Amdal Kawasan, Izin lingkungan dan Sertifikat Hak Bangun. Sementara itu, Anies mengatakan ada prinsip fundamental dalam hukum tata ruang yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak berlaku surut. Alhasil, akan ada implikasi kepastian hukum jika dirinya tetap mencabut pergub tersebut.

Pada suatu waktu, Anies menilai Pergub 206 yang diterbitkan Ahok sebagai langkah cerdik untuk reklamasi. Ia menerangkan dalam pergub tersebut, terdapat perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan pengembang pulau reklamasi. Mantan Mendikbud ini mengatakan posisi DKI dalam PKS itu bukan sebagai pembuat kebijakan atau regulator.

Hal ini, kata dia, yang membuat DKI tak mampu berbuat banyak.

Kemudian, Anies menyinggung soal draf kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang dikenakan kepada pengembang. Pada zaman Ahok, kontribusi tambahan masuk sebagai salah satu pasal raperda RTRKS Pantai Utara Jakarta.

Lihat juga: Kasus Reklamasi, Gubernur Kepri Nonaktif Divonis 4 Tahun Bui

Seiring waktu berjalan, empat pengembang pulau reklamasi menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 tentang pencabutan izin 13 pulau reklamasi, tertanggal 6 September 2018.

Pihak yang menggugat itu di antaranya PT Jaladri Kartika Eka Pakci sebagai pengembang pulau I; PT Manggala Krida Yudha sebagai pengembang pulau M; PT Taman Harapan Indah sebagai pengembang pulau H; dan PT Agung Dinamika Perkasa sebagai pengembang pulau F.

Dengan demikian, Pemprov DKI telah kalah melawan empat pihak swasta pengembang pulau reklamasi. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga sudah kalah melawan PT Agung Dinamika Perkasa selaku pengembang Pulau F. Untuk Pulau H, saat ini Pemprov DKI tengah mengajukan banding atas kekalahan dan belum ada putusan final.

Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah tentang pencabutan izin pelaksanaan reklamasi pulau H. Putusan ini tercatat dengan nomor perkara 24/G/2019/PTUN JKT dan diputuskan pada 9 Juli 2019.

Sementara untuk Pulau M, Pemprov DKI saat ini sedang menghadapi proses kasasi yang diajukan oleh PT Manggala Krida Yudha.


Teranyar, Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan gugatan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang reklamasi Pulau G. Hakim memerintahkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Merespons putusan ini, Pemprov DKI Jakarta berencana mengajukan PK. (ry)

Sumber
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...eja-hijau-ptun

PENIES KALAH DI PENGADILAN HARUS BAYAR RATUSAN MILYAR DARI PAJAK DKI
KE
PENGEMBANG YG DIRUGIKAN



BANGKRUT DKI KARNA PENIES KORUP HILANGKAN KONTRIBUSI 15 PERSEN,

PENIES KETAWA DAPAT PERSENAN RATUSAN MILYAR IZIN IMB DARI KOH AGUAN PEMILIK PULO C,D,E,N YG KETAWA GAK KENA KONTRIBUSI TAMBAHAN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN


BARU INI SEJARAHNYA ADA GUB OPOSISI DI INDONESIA INI. SYG NYA TOLOL

"Regulasi menyebutkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa pemerintah pusat itu punya perwakilan namanya gubernur," 

"Lebih jelas lagi regulasinya menyebutkan gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari presiden."


KEPRES LU LAWAN DASAR YMEN TOLOL KORUP, UANG PAJAK RAKYAT KAO HAMBURKAN RATUSAN T AKIBAT KALAH DI PENGADILAN SAMA 6 PERUSAHAAB PENGEMBANG

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN


Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN
profile-picture
profile-picture
profile-picture
zafinsyurga dan 20 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh iam.cyborg
Halaman 1 dari 2
Peraturan padang pasyir mau dibawa kemari emoticon-Gila
profile-picture
tukangbeling7 memberi reputasi
ts ngaco emoticon-Blue Guy Bata (L)
mn ada gub dki tolol. liat aja tuh gelarnya berderet2. tiap kata yg muncul dr dia pun adlh cerminan cendekiawan.

utk sepak terjang atau kerjaan itu lain soal. bukan spesialis niy orangemoticon-Ngacir2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
MWIMRSNAIL dan 2 lainnya memberi reputasi
Gobloook
Pemimpin zalim tenanemoticon-Marah
Pdhal kontribusi dr reklamasi yg 100triliun juga bakalan dipakai untuk org miskinemoticon-Marah
Sekarang menguap entah kmn tuh kontribusi

Barang sapa zalim thdp org miskin maka ganjarannya autokerak nerakaemoticon-Marah

T
profile-picture
profile-picture
pheeroni dan tukangbeling7 memberi reputasi
Diubah oleh albetbengal
Kepres mo d lawan pake pergub.... Emang tolol yemen ini, jokowi aja ga bs hapus kepres yg d buat soeharto

emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
pheeroni dan tukangbeling7 memberi reputasi
goblok ts, gubernur sampai dicari" keluar negeri

kmrn aja di wawancara di aussie

presidennya aja kgk diundang wawancarq
profile-picture
profile-picture
profile-picture
syahali dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 6 balasan
yg kontribusi 15% itu yg ratusan triliun yg skg jadi pertanyaan, skg kemana itu duitnya?
Kontribusi tambahan 15% setara ratusan triliun lenyap gak berbekas

Sedapppp emoticon-Ngakak
tomy kan mafiaemoticon-Ngakak
semoga beliau selalu mendapat perlindungan Tuhan dari nyinyiran haternya

karena setau saya beliau adalah salah satu gubernur yg dekat dengan warga

gubernur yang rela blusukan ke pelosok2 untuk mengecek keadaan real warganya

gubernur yang santun dan berjiwa sosial




semoga bunda khofifah di beri kesehatan dan di lindungi tuhan dari hal2 negatif
AMIINNN
profile-picture
profile-picture
alif0503 dan mavve512 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
ya inilah contoh peninggalan gubernur sebelumnya. lol
Kadrun asu ga ada yg bisa jwb yak

Kmn kontribusi 15%
Bajingan laknat kau kadrunemoticon-Marahemoticon-Marah
profile-picture
pheeroni memberi reputasi
Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN
profile-picture
pheeroni memberi reputasi
Lihat 1 balasan
drama queen

minta PKemoticon-Big Grin

Padahal sdh main dibelakangemoticon-Big Grin
Diubah oleh Skyland999
ternyata wan abud cincai sama pengembang dibikin skenario biar ga bayar pajak
Lihat 1 balasan
2024 pasti pendukung wan abud dr cendana ini
Gabener pengembang atau pengembang gabener, yg katanya bernyali besar emoticon-Big Grin

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Setelah dikemplang pakai kardus

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN

Sdh ada yg dapat komisi yah om jk emoticon-Big Grin

Antara Anies, Reklamasi, Aguan, dan Meja Hijau PTUN
profile-picture
profile-picture
pheeroni dan syahali memberi reputasi
Diubah oleh casper69
Ganti plongo dengan si anus biar kerja nyata.
profile-picture
syahali memberi reputasi
Lihat 2 balasan

Dalam Pasal 2 Pergub 120 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PT Jakpro berhak mengelola lahan kontribusi sesuai dengan panduan rancangan kota. Selain itu, PT Jakpro juga diperbolehkan melakukan kerja sama pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum lainnya pada pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada Pemprov DKI.

____

Dasar beruk .
Mau enaknya aja.
baru kali ini ada gubernur tolol, kontribusi pemasukan ke kas DKI 15% dia tolak mentah-mentah, terus kalah dipengadilan malah harus nerbitin ijin gratis plus bayar denda ratusan milyar ke pengembang, blon lagi kasus formula eek, bayar ratusan milyar buat dp trus ujung-ujungnya batal....
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di