CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Sudah Dibatalkan MA, Pakar Hukum: Langkah Jokowi Tak Bisa Dibenarkan Naikkan Iuran
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ebc0de182d4954461437443/sudah-dibatalkan-ma-pakar-hukum-langkah-jokowi-tak-bisa-dibenarkan-naikkan-iuran

Sudah Dibatalkan MA, Pakar Hukum: Langkah Jokowi Tak Bisa Dibenarkan Naikkan Iuran

 Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai langkah Presiden Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Tindakan itu, kata Feri, dapat disebut sebagai pengabaian terhadap hukum atau disobedience of law.

"Tidak boleh lagi ada peraturan yang bertentangan dengan putusan MA. Sebab itu sama saja dengan menentang putusan peradilan," kata Feri seperti dikutip Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Jokowi diketahui menaikkan tarif iuran BPJS kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, pada akhir Februari 2020 MA membatalkan kenaikan tersebut.

Karena telah diputuskan, maka Feri menilai, putusan MA tersebut bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada presiden.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang tentang MA dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.


"Pasal 31 UU MA menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya dia tidak dapat digunakan lagi, termasuk tidak boleh dibuat lagi," ujar Feri.


Feri mengatakan bahwa putusan MA bernomor 7/P/HUM/2020 itu pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan.

Oleh karena itu, Feri menegaskan, langkah presiden menaikkan iuran BPJS Kesehatan tetap tidak dapat dibenarkan, sekalipun nominal iuran yang tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sedikit berbeda dengan aturan sebelumnya,.

"Seberapapun jumlah (kenaikan iuran)-nya, maka tidak benar kenaikan (iuran) BPJS," ujar Feri.

Justru, Feri menilai, Jokowi sengaja membuat bunyi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sedikit berbeda dari Perpres sebelumnya. 

Ini merupakan sebagai dalih agar Perpres ini tidak dinilai bertentangan dengan putusan MA. Padahal, hal itu merupakan upaya penyelundupan hukum.

"Mungkin di sana upaya main hukumnya. Dengan demikian presiden bisa beralasan bahwa perpres ini tidak bertentangan dengan putusan MA," kata Feri.


Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan iuran untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan. Pasalnya, saat ini BPJS Kesehatan memiliki masalah keuangan cukup besar.

"Tentunya ini adalah utuk menjaga keberlanjutan dari BPJS kesehatan," ujar Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.


Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020). Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34.

Adapun rinciannya iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp80.000. Kemudian, iuran peserta mandiri kelas II meningkat jadi Rp100.000 dari Rp 51.000.

Terakhir, iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp16.500, sehingga yang dibayarkan peserta tetap Rp25.500 selama 2020. 

Namun, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta jadi Rp 35.000.

https://www.kompas.tv/amp/article/80...bpjs-kesehatan

Licik.. emoticon-Big Grin
Bubarin aja MA... Ga guna.
Moga pepres ngaco ini di gugat lg di mk...
Nunggu bbm turun malah bpjs naik, ngaco bener dah.
Klo ga sanggup mundur aja dah pak. Memalukan.
makan tuh 2 periode




To momod...kok akun gw di banned mlulu yak,
Salah gw apa dikit2 banned jd males ngaskus..


Bego u modemoticon-Tai
Mending di twiiter ... Seru .♥️






profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 52 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 3
Sudah Dibatalkan MA, Pakar Hukum: Langkah Jokowi Tak Bisa Dibenarkan Naikkan Iuran
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 4 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
maybe keuangan negara memang terkoyak
profile-picture
introvertpsycho memberi reputasi
Jangan mewek drun
emoticon-Kagets
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 6 lainnya memberi reputasi
gak perlu ngomongin hukum di rezim tai anjing ini, buang2 waktu emoticon-DP
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 11 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Siapa loe ngatur" sang cahaya asia? emoticon-Marah
Mau "dikuliti" buzerp apa mau diseruduk kader banteng? emoticon-Marah


Bat@!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 10 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh cacatsekali
Pantang menyerahSudah Dibatalkan MA, Pakar Hukum: Langkah Jokowi Tak Bisa Dibenarkan Naikkan Iuran
profile-picture
profile-picture
profile-picture
angelo.ogbonna dan 5 lainnya memberi reputasi
negara butuh pemasukan.
udah bingung ngandelin apa lagi.bbm mahal aja pertamin tetap merugi
profile-picture
profile-picture
introvertpsycho dan rizaldi.sarpin memberi reputasi
Lihat 3 balasan
mantappp,,salam 2 periode
emoticon-Entahlah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 3 lainnya memberi reputasi
negara salah urus.
jangan pada ketipu lagi sama muka ndeso tapi planga plongo ya.
udah tau kan partai mana yang harus d blacklist. lol
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 10 lainnya memberi reputasi
Lihat 10 balasan
utang gede2an buat inperahstruktur yg gede cuan aje bisa giliran kesehatan warga bodo amat sue lu jongemoticon-Marah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Aparatkaskus dan 3 lainnya memberi reputasi
Quote:


Halah bacot.

Sudah Dibatalkan MA, Pakar Hukum: Langkah Jokowi Tak Bisa Dibenarkan Naikkan Iuran
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ubingaskus dan 4 lainnya memberi reputasi
Buat kaum kadal gembel melarat . Moampusssss. Sokorrrr

Sok sok protes biji kau itu kadrun , padahal kalo dicek pun cuman kelas 3 doank, Ga naek aja pada nunggak apalagi dinaikkan,

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kuyakzzz dan 10 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh basmi.kompret
Lihat 48 balasan
Mungkin putusan MA ada masa berlakunya berlaku 3 bulan atau 1th kah? Jadi bisa dibuat peraturan yg sama lagi.

Kalau gitu bisa juga donk putusan pengadilan gugatan MA kasus yg lain per3 bln ajukin lagi ke MA sampai lolos atau menang pokoknya.
profile-picture
introvertpsycho memberi reputasi
klo ga pya duit ga usah gaya2an daftar yg mandiri

cocoknya yg kere pake pbi aj
profile-picture
profile-picture
introvertpsycho dan pheeroni memberi reputasi
Lihat 2 balasan
ya sebuah keputusan yang bener² pro rakyat
profile-picture
profile-picture
introvertpsycho dan rizaldi.sarpin memberi reputasi
Quote:


Mup on mas..

Ini klipingan jaman pilpres dulu..

Sekarang saatnya bersatu lawan korona


Tp kekalahan kadang sakitnya itu lho....



Luama sembuhnya,soalnya telak kena jantung sih
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lupis.manis dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memang naiknya ga 100%, tp sedikit di bawahnya. Ini pendidikan ga bagus buat rakyat seakan2 pemerintah mencari celah. Ke depannya banyak yg akan bermain2 dengan hukum.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
introvertpsycho dan 6 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
kodri kodok rimba hidup nya dihutan
profile-picture
profile-picture
introvertpsycho dan jeffm12 memberi reputasi
eleh org bayar pas mau berobat doank aje
entar kalo udah kelar, udah sehat juga nunggak lagi
ato ga mau bayar
profile-picture
introvertpsycho memberi reputasi
Lihat 4 balasan
klw dr sisi pembatalan perpres ny....
trus dbikin perpres baru..... pasti jd bhan perdebatan ahli hukum yg pro dan kontra....

emoticon-Cool

yg jlas menurut ane wiwi kgk punya hati nurani.... dmn sebagian besar rakyat hidupny d topang ama bansos....beras 10 kg + gula dst....
dan blt 600 rebu/perbulan.... n phk dimana2....malah menaikkan bpjs.....
dmn hati nurani mu jok!!!!!
profile-picture
profile-picture
profile-picture
introvertpsycho dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Halaman 1 dari 3


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di