CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Khofifah: Perusahaan Wajib Beri THR ke Pekerja Aktif, Dirumahkan dan Proses PHK
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ebbb0bffacb9538fe2fbae0/khofifah-perusahaan-wajib-beri-thr-ke-pekerja-aktif-dirumahkan-dan-proses-phk

Khofifah: Perusahaan Wajib Beri THR ke Pekerja Aktif, Dirumahkan dan Proses PHK

Khofifah: Perusahaan Wajib Beri THR ke Pekerja Aktif, Dirumahkan dan Proses PHK

11 Mei 2020

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perusahaan di Jawa Timur tidak lepas tangan terhadap kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) pada para buruh dan karyawan. Meski demikian, jika perusahaan tidak mampu membayar tepat waktu, maka diminta untuk mengedepankan proses dialog.

"Perusahaan wajib hukumnya memberikan THR kepada seluruh pekerja/buruh yang masih aktif bekerja, dirumahkan, bahkan yang dalam proses PHK," ungkap Khofifah, Minggu (10/5).

Khofifah menjelaskan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan (PHK terhitung sejak 24 April 2020) berhak menerima THR.


Sedangkan, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) namun hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan maka tidak mendapatkan THR.

Terkait besarannya, diterangkan Khofifah bahwa pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji. Sementara pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan).

"THR sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/industri. Sesuai aturan, wajib dibayarkan pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," imbuhnya.

Jangan sampai, tambah Khofifah, perusahaan menggunakan alasan pandemi Covid-19 untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Mengingat THR merupakan hak bagi setiap pekerja.

Namun demikian, apabila perusahaan tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu, maka Pemprov Jatim mendorong agar dilakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

"Perusahaan dan pekerja harus berdialog secara kekeluargaan dan dengan kepala dingin mengingat saat ini kita tengah dalam situasi darurat. Harus ada transparansi keuangan internal perusahaan agar pekerja pun memahami hal tersebut," imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE tersebut, Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh. Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

"Untuk mengawasi pelaksanaan Pemberian THR ini, saya menugaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk bekerja sama dengan disnaker Kabupaten/Kota bersama Serikat pekerja, untuk bersinergi dalam Pengawasan pelaksanaan pembayaran THR dan melaporkan hasil pengawasannya," tegasnya.


https://m.merdeka.com/peristiwa/khof...roses-phk.html

LBH Jakarta: THR Kerap Jadi Alat agar Perusahaan Tak Bayar Pesangon

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan, tunjangan hari raya ( THR) kerap dijadikan alasan oleh perusahaan untuk membayar kompensasi kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK) akibat Covid-19.

Menurut Arif, dari laporan yang diterima LBH Jakarta, banyak pekerja yang kena PHK tidak mendapat pesangon dan hanya mendapat THR sebagai gantinya.

"Ada pekerja tetap di-PHK tapi tidak diberi pesangon. Menariknya menggunakan momentum Lebaran, sehingga THR yang mestinya jadi pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan perusahaan, dijadikan semacam alat untuk bargaining supaya tidak membayar pesangon," ujar Arif dalam diskusi online, Rabu (6/5/2020).

Arif menuturkan, ada sebanyak 9 kasus ketenagakerjaan terkait THR yang laporannya telah diterima sejak pengaduan dibuka pada 17 Maret 2020.

Dari jumlah kasus tersebut, ada pekerja yang tidak dibayar THR-nya karena alasan Covid-19, ada yang membayar tapi hanya sebagian, dan perusahaan yang mem-PHK karyawan sebelum puasa.Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, soal pembayaran pesangon ada hitungan tersendiri sesuai masa kerja dan lainnya.

"THR digunakan sebagai kompensasi untuk menghindari pesangon. Sembilan kasus itu berkenaan dengan itu," tutur Arif.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR di perusahaan, kata Arif, semestinya THR dibayarkan 100 persen kepada pekerja.

Selain itu, maksimal pembayarannya adalah 7 hari sebelum Hari Raya.

"Namun terkait PHK di masa bulan puasa, THR tetap harus dibayarkan tapi perusahaan menghindar dengan bayar THR dan memberhentikan karyawan sebelum hari raya jatuh," kata dia.

Adapun LBH Jakarta membuka aduan warga via online, baik melalui e-mail maupun telepon sejak 17 Maret 2020.

Hingga Selasa (5/5/2020), pengaduan yang masuk mencapai 154 aduan.

Dari kurun waktu tersebut, pengaduan paling banyak berkenaan dengan kasus gagal bayar untuk pinjaman online sebanyak 53 kasus, kasus ketenagakerjaan sebanyak 35 kasus.

Kemudian kasus utang-piutang sebanyak 13 kasus, masalah perjanjian jual beli sebanyak 6 kasus, dan wanprestasi sebanyak 4 kasus.

https://nasional.kompas.com/read/202...bayar-pesangon

Terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk pekerja/buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun poin-poin penting dalam SE tersebut antara lain:

Khofifah: Perusahaan Wajib Beri THR ke Pekerja Aktif, Dirumahkan dan Proses PHK

Apanya yg ras unggul dan ras majikan? Kerjaan nya cuma bikin THREAD setiap hari...

@soljin7
@juraganind0

Khofifah: Perusahaan Wajib Beri THR ke Pekerja Aktif, Dirumahkan dan Proses PHK
Diubah oleh .noiss.
Hadeh . .
Yg pulang awal uda gw bayar tinggal 6 ga bisa pulkam jd gw ttp kasih makan tanpa kerja emoticon-Big Grin yg kerja uda tak anggap keluarga bbrp pernah ijin aduh nasib kerja keluar pulau setahun balik lg ikut gw katanya enak meski gaji cekak emoticon-Big Grin
profile-picture
.noiss. memberi reputasi
apa yang menjadi hak pekerja ya diberikan
well.. indonesia memang dlm kondisi darurat skrg.

pemerintah dr dulu udah ga bener, skrg diksh kondisi covid keliatan dah borok2nya.

mana insentif pemerintah buat pengusaha dan warga?

bantuan ke warga? gw yakin cma 50% nya yf bener sampe ke warga.
Lihat 1 balasan
Enak banget lu suruh suruh
Khofifah: Perusahaan Wajib Beri THR ke Pekerja Aktif, Dirumahkan dan Proses PHK

Kalo gw kadrun kok gw punya berkas kaya gini ya dirumah??

Quote:
Diubah oleh .noiss.


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di