CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / ... / SINDOnews.com /
BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan Masyarakat
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ebadfb9f4d6950cf27c542e/bpjs-watch-sebut-perpres-64-tahun-2020-memberatkan-masyarakat

BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan Masyarakat

BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan Masyarakat

Jakarta - Pemerintah resmi mengubah iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri yakni pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) melalui Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Meski terdapat perubahan iuran, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menilai aturan ini masih memberatkan masyarakat. Pasalnya iuran peserta mandiri kelas I dan II dianggap tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya.

Timboel menyimpulkan ada dua kesalahan pemerintah dalam Perpres ini. Pertama, pemerintah melanggar ketentuan UU SJSN yang menyatakan pemerintah membayar iuran JKN rakyat miskin, tetapi di Perpres 64 ini kelas 3 mandiri yaitu PBPU dan BP disubsidi Rp16.500 oleh pemerintah sejak 1 Juli 2020. Bahwa ada peserta PBPU dan BP yang mampu tapi iurannya disubsidi pemerintah.

Baca Juga:

Kedua, lanjut dia, pemerintah dinilai tidak memiliki kepekaan sosial terhadap rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini, Putusan MA hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020, setalah itu peserta kelas 1 naik lagi jadi Rp150.000 per orang per bulan dan kelas 2 menjadi Rp100.000, sementara kelas 3 disubsidi Rp16.500. Untuk tahun 2021 peserta kelas 3 iurannya naik jadi Rp35.000 sehingga subsidi pemerintah menjadi Rp7.000.

"Peserta mandiri adalah kelompok masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak ekonominya oleh Covid-19 tetapi pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran kelas 1 dan 2 yang tidak berbeda jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75," ungkap Timboel dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Ada hal lain yang memberatkan peserta, salah satunya adalah denda yang naik menjadi 5% di 2021, yang awalnya berada di angka 2,5%.

"Pemerintah sudah kehabisan akan dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Padahal di pasal 38 di Pepres ini menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat," pungkasnya.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/263...kat-1589299548

---

Kumpulan Berita Terkait :

- BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan Masyarakat Untuk Pertama Kalinya, KKP Lantik Pejabat Fungsional PELP Ahli Utama

- BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan Masyarakat Tingkatkan SDM, PUPR Gelar 4 Pelatihan Serentak Secara Online

- BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan Masyarakat BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan Masyarakat

profile-picture
profile-picture
profile-picture
anasabila dan 2 lainnya memberi reputasi


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di