JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menganggap, langkah pemerintah yang membolehkan usia di bawah 45 tahun bekerja meski pandemi Corona (Covid-19)belum berakhir merupakan kebijakan yang tidak jelas.
"Itulah kalau PSBB tak serentak hanya daerah tertentu. Bagi saya ini sebuah resiko. Bukan hanya Indonesia tapi ini seluruh dunia," kata Jerry kepada SINDOnews, Selasa (12/5/2020).(Baca juga: Cegah PHK, Masyarakat di Bawah 45 Tahun Dipersilakan Beraktivitas Kembali)
Menurut Jerry, di Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand bahkan Myanmar dianggap lebih unggul dalam menangani Corona. Sebagai contoh, Vietnam melakukan lockdown tapi tenaga kerja mereka tetap aman dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga:
- Pemerintah Dinilai Alami Kegamangan dan Dilematis Hadapi Corona
- DPR Pertanyakan Dasar Kajian Masyarakat Berusia 45 Tahun Dibolehkan Beraktivitas
- DPR Akan Sahkan RUU Minerba pada Paripurna Sore Ini
Sebaliknya, kondisi tersebut justru berbeda dan terjadi di Indonesia. Itu karena kebijakan dari pemerintah yang tidak stabil dan berubah-ubah. "Ini bisa saya sebut bunglon policy (kebijakan bunglon). Berganti-ganti," ungkapnya.(Baca juga: Jokowi: Pelonggaran PSBB Harus Hati-Hati dan Tidak Tergesa-Gesa)
Di sisi lain, lanjut Jerry, seharusnya urusan kerja dan ketenagakerjaan merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait, bukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Tidak ada pengaruhnya 45 tahun ke bawah atau ke atas. Corona tak melihat usia, agak rancu jika usia 45 ke bawah bisa kerja. Jelas ada diskriminasi umur. Saya tak paham apa maksud semua ini," ujarnya. (Rakhmat)
Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...mur-1589256356
---
Kumpulan Berita Terkait :
-
DPR Minta Pemerintah Desa Siapkan Karantina untuk 34 Ribu Pekerja Migran-
Selangkah Lagi, DPR Sahkan Perppu Penanganan Corona-
Ide Pemerintah Izinkan Warga di bawah 45 Tahun Kembali Bekerja Blunder
