CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Saat BPK 'Bela' Anies Baswedan Soal Utang DBH Sri Mulyani
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eb9fd9a9a972e6505761dbf/saat-bpk-bela-anies-baswedan-soal-utang-dbh-sri-mulyani

Saat BPK 'Bela' Anies Baswedan Soal Utang DBH Sri Mulyani

Saat BPK 'Bela' Anies Baswedan Soal Utang DBH Sri Mulyani
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut buka suara perihal polemik dana bagi hasil (DBH) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketua BPK Agung Firman Sampurna bilang kewajiban pembayaran kekurangan DBH Kemenkeu kepada Pemprov DKI Jakarta tidak ada hubungan dengan BPK.

Menurut Agung, secara prosedur dan dasar perundang-undangan di Indonesia, tidak ada satu pun yang mengatur pembayaran kewajiban yang dilakuakan pemerintah pusat untuk menunggu hasil audit BPK, khususnya mengenai masalah DBH.

"Ketentuan UUD, undang-undang yang terkait dengan pemeriksaan ataupun undang-undang keuangan negara, undang-undang terkait perbendaharaan negara, tidak ada satu pun yang mengatur pembayaran kewajiban yang dilakukan Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat, menunggu hasil audit BPK," ujar Agung dalam video conference, Senin (11/5/2020).

Apalagi, menurut dia, terkait DBH. Itu artinya, lanjut Agung, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak ada hubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan kewajiban Kemenkeu terkait DBH ke pemerintah daerah.

Lagi pula, kata Agung, wabah pandemi Covid-19 atau virus corona terjadi pada 2020. Sementara yang dipersoalkan saat ini adalah mengenai DBH kurang bayar yang terjadi pada 2019, di mana belum terjadi wabah itu.

"Jadi tidak ada hubungannya. Silakan saja Kementerian Keuangan untuk membuat keputusan masalah bayar atau tidak bayar di tangan Kementerian Keuangan, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan pemeriksaan oleh BPK," kata Agung.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan KB DBH tahun 2019 sebesar Rp 14,71 triliun kepada seluruh daerah di Indonesia. Namun, hingga April 2020 yang telah disalurkan Rp 3,85 triliun untuk lima provinsi dan 113 kabupaten kota termasuk DKI Jakarta.

Percepatan pemberian DBH kurang bayar tahun 2019 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20 tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan telah mencairkan KB DBH untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2,6 triliun. Ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, KB DBH yang diberikan hanya sekitar 50% dari total DBH DKI sebesar Rp 5,16 triliun. Adapun DBH ini terdiri dari sisa KB 2018 sebesar Rp 19,35 miliar dan potensi KB 2019 sebesar Rp 15,6 triliun.

"Untuk DKI Jakarta sendiri dari Rp 5,16 triliun kita sudah bayarkan DBH 2018 masih kurang dan untuk 2019 kita sudah salurkan Rp 2,58 triliun," ujar Sri Mulyani melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

Ia menjelaskan, pemerintah mencairkan 50% terlebih dahulu karena masih menunggu hasil audit dari BPK. Sebab, jika mengikuti mekanisme, maka seharusnya DBH kurang bayar pemerintah ke daerah dibayarkan pada bulan Agustus atau September tahun berikutnya, setelah selesai audit LKPP oleh BPK.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pun buka suara perihal polemik KB DBH ini. Hal itu disampaikan Prastowo di akun Twitter pribadinya @prastow seperti dikutip, Minggu (10/5/2020).

"Jadi polemik dan kesimpangsiuran ini tak perlu terjadi ketika waktu meminta pembayaran DBH 2019 ini, jika Pemprov DKI tidak terkesan seperti orang menagih utang jatuh tempo dan belum dibayar. Faktanya, meski ini hak, tapi aturan dan mekanismenya jelas, tak ada mengemplang utang," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Surat itu terkait pencairan DBH sebesar Rp 7,5 triliun.

"Kita berharap dana bagi hasil itu segera di-transfer. Saya juga sudah menyampaikan secara resmi melalui surat kepada Menteri Keuangan," kata Anies Baswedan di sela video conference bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Jakarta, Kamis (2/4/20).

Dia memerinci, Kemenkeu masih menyisakan piutang tahun lalu. Anies menyebut, semula piutang pada 2019 mencapai Rp 6,4 triliun, setelah ada beberapa penyesuaian, angka itu berubah menjadi Rp 5,1 triliun.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...h-sri-mulyani#

Bepeka telah terpuapuar radiokalisme, sarang thoiyiban, markas kadrun....

Pasukan....... Serang bepeka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
saeful07 dan 19 lainnya memberi reputasi
Emang BPK masih bisa dipercaya kredibilitasnya?
emoticon-Leh Uga
Pendapatan Ribuan IMB pulau reklamasi yang ga ada dasar hukumnya mereka biarin aja emoticon-Embarrassment
Masa masih mau didengar bacotannya?!emoticon-Big Grin
emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
king.aslan dan 7 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Mana yg bener jd nya emoticon-Hammer2

Smua pny argumentasi masing2 emoticon-Malu
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
semuanya saling serang gini, koplak ya pejabat indo, kasian banget jadi warga nya emoticon-Betty
profile-picture
Aparatkaskus memberi reputasi
Sebab, jika mengikuti mekanisme, maka seharusnya DBH kurang bayar pemerintah ke daerah dibayarkan pada bulan Agustus atau September tahun berikutnya, setelah selesai audit LKPP oleh BPK.


Sekarang masih bulan mei

Btw audit BPK di perlukan untuk menentukan jumlah pasti DBH
Bukan ngasih duit harus ijin BPK ini yg banyak salah paham karena dana DBH yg ada masih estimasi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 3 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh kakeksaya
Lihat 1 balasan
Becus kagak sih ngurus negara
Semua lembaga goblok tanpa terkecuali.

profile-picture
I.Just.Run memberi reputasi
dimana kata yang nyebutin BPK bela wan abud emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan bontakkun memberi reputasi
Quote:


selama pro anis.. anti kebasukian.. islam.. anti cina.. gak ada yg bs dipercaya.. emoticon-Leh Uga
Quote:


lo masuk ke lembaga2 itu jg belom tentu lolos.. sok ngatain semua lembaga goblok.. emoticon-Leh Uga
profile-picture
bontakkun memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Quote:


Jawab aja dulu bisa dipercaya ga?
emoticon-Leh Uga emoticon-Ngakak emoticon-Leh Uga emoticon-Ngakak
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Hahaha..lempar2an deh..dah jadi kadrun ya bpk berani2nya kamu membelain si abud...hmm..cebongerp..seraaaang..
profile-picture
yxgk memberi reputasi
monggo, itu hak bepeka
tapi sebelumnya
bepeka bereskan dulu soal sumber waras:

1. alamat RSSW
mengapa bepeka bersikeras RSSW itu beralamat di Tomang Utara padahal BPN Jakbar sudah jelas sebut di Kyai Tapa

2. NJOP RSSW
mengapa bepeka bersikeras mengacu NJOP RSSW tahun 2013, padahal lahan RSSW dibeli tahun 2014 yang otomatis pakai NJOP 2014

3. 191 Miliar atau 173 Miliar?
mana yang benar?
bepeka sebut kerugian di lahan RSSW itu 191 miliar,
tapi Benny K. Harman (saat itu (2016) masih Wakil Ketua DPR Komisi lll) sebut 173 miliar

(Baik Benny dan bepeka sendiri gak bisa jelaskan, dan kasus RSSW pun hilang begitu saja)



profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh cacarakan
Kok ribet benar, BPK bilang tidak ada UU yg mengatur tata cara pembayaran DBH yg berhubungan dengan audit BPK sedangkan pihak Menkeu bilang ada mekanisme pembayaran yg terkait dengan hasil audit BPK

Sekarang tinggal pihak Menkeu meberikan UU atau aturan pemerintah ke publik atau kirimkan ke BPK kl memang ada.

So simpel
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Lihat 6 balasan
hmmmmm.....
duitny tak pinjam dulu....
buat ngatasin korona....
ntar psti d bayar kok.....
kan blum jatuh tempo....
emoticon-Cool
sampeyan pkai duit yg ada dulu lah....
tuh blanja modal.... ama dana tak terduga msh nganggur....blum blanja pegawai yg thr ny di potong..... ama bansos ormas2...kumpulin.....
profile-picture
profile-picture
yxgk dan extreme78 memberi reputasi
"Ketua BPK Agung Firman Sampurna bilang kewajiban pembayaran kekurangan DBH Kemenkeu kepada Pemprov DKI Jakarta tidak ada hubungan dengan BPK."




Panjang bener, tapi intinya cuma secuil simpel emoticon-Embarrassment



BPK hanya meluruskan kesalahan statemen menkeu yg bawa2 BPK dlm urusan DBH, skrg sudah diluruskan tidak ada kaitannya emoticon-shakehand





profile-picture
cacarakan memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Bpk bang cit , mau cari perkaraaaaa yaa

Lastcarrr seranggggggg...


































Udah mirip nasbung belum iniii.........





























Tapi boong....
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Sori yeee, seujung kuku pun ane gak percaya bepeka......
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Yg dimasalahin bukannya hasil audit DBH untuk thn 2019 yg blm keluar kan? Klo BPK dah ada hasil auditnya tinggal dikirim ke menkeu juga beres.emoticon-Traveller
BPK sudah disusupi kadrun khilafah.
Bikin malu catut nama BPK... Alasan ngeles orang gak mau bayar utang


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di