Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan para ulama di banyak negara sedang menelaah ulang pandangan keagaman atau fatwanya terkait cara beribadah untuk menyesuaikan dengan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Salah satu fatwa yang telah ditelaah oleh ulama dunia ialah terkait dengan cara menghadapi Covid-19 yakni dengan mengutamakan keselamatan rakat.

"Penetapan suatu fatwa kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menjadikan menjaga keselamatan jiwa jadi pertimbangan paling utama dalam menetapkan fatwa, karena [nyawa] tidak ada penggantinya," kata dia, dalam sambutannya di Simposium Ekonomi Islam ke-40 Al Baraka yang diselenggarakan secara daring dari Arab Saudi, Sabtu (9/5).

"Sedangkan menjaga keberlangsungan agama jadi urutan berikutnya karena ada alternatifnya," Ma'ruf melanjutkan.

Menurutnya, nantinya fatwa-fatwa baru yang terlebih dahulu melalui proses ijtihad atau usaha untuk mencapai simpulan keagamaan tersebut akan menjadi panduan bagi umat Islam di negara masing-masing.

Beberapa kalangan terdampak Covid-19 pun akan disentuh dalam fatwa-fatwa tersebut, misalnya tenaga medis, penderita, dan juga umat Islam pada umumnya.

"Fatwa baru tersebut menjadi panduan umat Islam di negara masing-masing, gimana melaksanakan ibadah di tengah pandemi Covid-19," kata Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]
"Baik tentang tata cara pemulasaran jenazah pasien positif Covid-19 yang sesuai protokol kesehatan, dan fatwa terkait instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai mitigasi dampak pandemi COVID-19," tambah dia.

Ia pun menegaskan bahwa pada dasarnya ajaran Islam diturunkan bukan untuk menyulitkan pemeluknya. Oleh sebab itu, menjalankan ibadah dapat menyesuaikan kondisi.

"Kondisi tidak normal tersebut bisa berupa masyaqqah ataupun dharurah syar'iyyah, dua-duanya menjadi alasan adanya keringanan (rukhshah) dalam menjalankan ajaran agama," lanjut dia.

Kedua hal itu, kata dia, dapat menjadi alasan terhadap keringanan dalam menjalankan agama Islam yang harus mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah tegas dan tidak membuat masyarakat bingung dalam penanganan Corona.

Pasalnya, pemerintah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembukaan bandara, hingga izin operasi semua moda angkutan umum di tengah larangan mudik dan klaim pengutamaan kesehatan.

Ketegasan itu, katanya, "Sangat penting bagi MUI untuk dijadikan dasar menjelaskan dan menentukan tentang sikap dan tindakan mana yang harus dilakukan oleh umat terkait dengan fatwa yang ada".

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku mengutamakan faktor kesehatan dalam penanganan Corona. Namun, ia dan bawahannya terus mengungkit-ungkit persoalan ekonomi. Beberapa pihak menyebut kebijakannya tak konsisten dan setengah hati dalam penanganan Corona.

link


Ketegasan itu, katanya, "Sangat penting bagi MUI untuk dijadikan dasar menjelaskan dan menentukan tentang sikap dan tindakan mana yang harus dilakukan oleh umat terkait dengan fatwa yang ada".