Impelementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara bisa dikatakan sangat penting untuk ditanamkan kepada masyarakat. Hanya saja, hingga saat ini belum ada pedoman yang jelas bagaimana menerapkan falsafah nilai-nilai Pancasila ditengah berkembangnya dinamika sosial masyarakat saat ini. Selama ini, panduan nilai-nilai Pancasila masih terjebak pada doktrin lama yang dulunya dikembangkan di zaman orde baru. Pasca reformasi, panduan Pancasila inipun berangsur-angsur kurang diperhatikan lagi.

Hal inilah yang kemudian mendasari inisiatif pemerintah melalui DPR RI untuk merancang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini telah selesai dibahas ditingkat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR. Selanjutnya, RUU tersebut akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I.

Fraksi Partai NasDem melalui siaran persnya pada Senin (11/05/2020), menyambut baik sekaligus mengapresiasi progres tersebut. Sebagai produk hukum, RUU HIP ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi bangsa ini sebagai panduan dalam implementasi pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila di era perubahan seperti saat ini. Namun demikian, Fraksi Partai NasDem melihat masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam RUU HIP sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama pemerintah. Misalnya dalam konsideran dalam RUU yang dipandang masih belum komprehensif.

Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga mencermati berbagai pandangan yang muncul di tengah masyarakat terkait RUU HIP. Ada yang positif menyambut, tapi ada pula yang skeptis terhadapnya. Hal semacam ini adalah biasa di alam demokrasi kita. Namun, akan sangat disayangkan jika menyangkut dasar dan falsafah kehidupan bernegara kita, berbagai suara dan pandangan yang beragam ini demikian tidak mendapat atensi dan akomodasi.

Fraksi NasDem menilai, pengesahan RUU HIP ini sebagai langkah maju dalam menerjemahkan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya layak didukung oleh masyarakat demi tegaknya falsafah nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Lebih lanjut, Fraksi Partai NasDem juga mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam logika atau dikotomi antara Orde Lama dan atau Orde Baru terkait RUU HIP. Layak diketahui bahwa konteks kehidupan masyarakat hari ini dengan masa lalu itu berbeda karena memang dinamika sosial masyarakat yang terus berubah. RUU ini adalah sebuah cara pandang terhadap Pancasila di abad 21. Keterjebakan kita dengan pandangan dan tendensi semacam itu hanya akan akan melahirkan lingkaran setan dan perdebatan tanpa ujung yang menghabiskan energi anak bangsa tanpa progres yang jelas.

Namun demikian, Fraksi Partai NasDem belum bisa mendukung berlanjutnya RUU HIP ke fase pembahasan berikutnya sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU dimaksud. Dalam pandangan NasDem, konsideran ini tetap harus dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan politik DPR.