CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPK Tak Mematok Batas Waktu Tangkap Buronan Kasus Korupsi
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eb625b9c8208472235a6fa7/kpk-tak-mematok-batas-waktu-tangkap-buronan-kasus-korupsi

KPK Tak Mematok Batas Waktu Tangkap Buronan Kasus Korupsi

KPK Tak Mematok Batas Waktu Tangkap Buronan Kasus Korupsi

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan lembaganya tidak mematok batas waktu untuk menangkap para buronan kasus tindak pidana korupsi.

“Kami tidak mematok batas waktu, akan tetapi tetap yakin untuk bisa segera menangkap para DPO (Daftar Pencarian Orang (DPO) ini,” kata Ali melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5) malam.

Ia mengatakan KPK sampai saat ini masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menemukan pada buronan tersebut.

“KPK hingga saat ini tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya kepolisian untuk tetap memantau keberadaan para buronan tersebut dan segera melakukan penangkapan,” kata dia.

Untuk diketahui, terdapat lima tersangka yang masuk dalam status DPO sejak Firli Bahuri cs menjabat, yakni eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota. DPR RI periode 2019-2024. Harun ditetapkan dalam status DPO sejak 17 Januari 2020.

Kemudian, tiga tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016, yakni mantan Sekteraris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rezky Herbiyono swasta atau menantunya, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. Ketiganya dimasukkan dalam status DPO sejak 11 Februari 2020.

Selanjutnya, pemilik perusahaan pertambangan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan, tersangka kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Samin Tan ditetapkan dalam status DPO sejak 17 April 2020.

Sebelum Firli menjabat, tercatat terdapat tiga tersangka yang juga telah masuk status dalam DPO, yaitu Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim serta Izil Azhar.

Diketahui, Sjamsul dan istrinya telah dimasukkan dalam status DPO sejak September 2019. Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi terkait pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).



sumber: http://www.wartaregional.com/2020/05...kasus-korupsi/

KPK sekarang santuy Gan.....
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nurulnadlifa dan 10 lainnya memberi reputasi
Tidak ada deadline yah
Pantes sekarang ott makin sepi,ternyata udah pindah haluan jadi DPO emoticon-Ngakak
Bener" KPK sekarang udah sangat kuat sekaliemoticon-Ngakak


Bat@!
profile-picture
profile-picture
infolooker dan altara96 memberi reputasi
Pernah liat di editorial media indonesia metro, kpk janji 1 minggu nangkap nurhadi. Janji yg diucapkan sekitar 2 bulan yg lalu. Ngibul, terpaksa deh tdk ada deadline lagi.
awalnya ane milih jokowi karena jujur
apakah skrg sdh berubah ???

mudah2an tidak
profile-picture
infolooker memberi reputasi
Diubah oleh daroi
Memperkuat KPK katanya emoticon-Ngakak
Setuju...
Kalo banyak yang ditangkep, indikator korupsi negara bakal meroket.
Jadi santuy aja biar indikator korupsi nya turun kurvanya.

Apalagi kalo nilai yang dikorupsinya retjeh kayak Harun Masiku... emoticon-Hammer
koruptor pesta pora jadinya bre emoticon-Hammer (S)
manteb sekali ni rejim. sekarang lah saatnya garong duit negara2. berbahagialah buzer2 ebong yg udah dpt jatah. yg belum silahkan antri. krn ini kan yg kalian cari2
Lihat 1 balasan
ya semampunya aja, sedapetnya aja, santai ajalah


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di