CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eb50f83349d0f67ea5288bc/gelagat-ridwan-kamil-tuntut-pemerintah-pusat-soal-bansos

Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah hal yang ditujukan kepada pemerintah pusat mengenai bantuan sosial (bansos) kepada warganya yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Dia merasa ada yang perlu dibenahi agar penyaluran bansos berjalan optimal di daerah, termasuk Jawa Barat.

Ridwan atau yang akrab disapa Emil mengatakan sejauh ini ada tiga lembaga yang memiliki data penerima bansos. Akibatnya, kata Emil, data tersebut tidak sinkron satu sama lain.

"BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri," kata Emil di Bandung, mengutip Antara, Kamis (7/5).

Emil mengatakan hal itu berakibat data warga penerima bansos menjadi tidak padu. Terlebih, pemerintah daerah juga memiliki data penerima bansos yang belum tentu sama dengan milik 3 lembaga negara tersebut.

"Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah," ujarnya.

Emil kemudian meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 38 juta warganya di Jawa Barat. Jumlah itu setara dua per tiga dari total 50 juta warga Jawa Barat.

Menurutnya, bantuan yang sebelumnya diberikan kepada 9,4 juta masih kurang. Masih banyak warga Jawa Barat yang membutuhkan bantuan akibat pandemi virus corona.

"Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa," tuturnya saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5).

Emil melihat ada ketidakadilan ihwal dalam pemberian anggaran oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurutnya, sejauh ini Pemda Jabar tidak mendapat anggaran dengan nominal yang sesuai jika dilihat dari jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat tak hanya memberikan bansos kepada 9,4 juta, tetapi 38 juta warganya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat tak hanya memberikan bansos kepada 9,4 juta, tetapi 38 juta warganya

Emil menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar, namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.

"Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19," kata Emil.

"Anggaran sedikit penduduk kita banyak, sementara provinsi lain penduduknya sedikit anggarannya lebih banyak, maka menolong orangnya akan lebih berkualitas," ucapnya.

Masih di kesempatan yang sama, Emil turut mengungkit soal pembagian sembilan jenis bantuan kepada masyarakat. Emil mengatakan masyarakat berpotensi menjadi bingung. Bahkan ada potensi terjadi kekacauan.

Diketahui, ada sembilan jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jabar, yakni bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.

Menurut Emil, masyarakat akan bingung karena bantuan tidak datang secara bersamaan. Sementara pihak yang akan menjadi bulan-bulanan warga yang kecewa adalah Pemprov Jabar.

"Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data," kata Emil.
Lihat juga: Ridwan Kamil Minta Pusat Beri Bantuan 38 Juta Warga Jabar
(bmw)


https://m.cnnindonesia.com/nasional/...at-soal-bansos




udah di cover 9,4 juta warga skrg minta di cover 38 juta, yg DKI aja cuma di cover 3,6 juta nambah 1,1 juta di nyinyirin gak punya uang emoticon-Stick Out Tongue



Kang emil waras???? emoticon-Ngakak





Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos
profile-picture
profile-picture
profile-picture
fatqurr dan 27 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh sniper2777
Halaman 1 dari 2
Refly Harun: Larangan Mudik Itu Karantina Wilayah, Warga Harusnya Diberi Makan


Pemerintah telah menetapkan larangan mudik bagi warga di wilayah PSBB dan zona merah corona sejak 24 April. Artinya, warga di wilayah PSBB seperti Jabodetabek tidak boleh pulang ke kampung halamannya. Namun kebijakan larangan mudik itu bukan tanpa persoalan.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyatakan larangan mudik bukan instrumen PSBB sesuai UU Kekarantinaan Kesehatan.

Refly berpendapat, larangan mudik sama dengan konsep karantina wilayah, artinya warga dilarang keluar atau masuk wilayah tertentu.

"Kalau kita melarang orang keluar dan masuk di suatu tempat itu namanya karantina wilayah. Tapi pemerintah kan tidak menerapkan itu, tapi PSBB. Jadi yang diterapkan PSBB tapi substansinya karantina wilayah," ujar Refly dalam channel YouTube-nya. Refly mempersilakan kumparan mengutipnya.

Refly menambahkan, dengan konsep yang sama antara larangan mudik dengan karantina wilayah, seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok warga di wilayah yang dilarang mudik. Hal itu sesuai Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi:

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Ia pun mengkritik pemerintah yang hanya menerapkan larangan mudik, namun tidak memenuhi kewajibannya memberi makan warga di wilayah yang dikarantina.


"Ada paradoks, pemerintah lakukan karantina wilayah dengan melarang orang mudik, tapi di sisi lain pemerintah tidak mau memenuhi kebutuhan pokok (warga) yang dikarantina," kata Refly,

"Pemerintah seharusnya memastikan setiap orang makan ketika terjadi pelarangan mudik. Di situ pemerintah harus tanggung jawab untuk memastikan makan mereka tiap hari, bukan hanya bantuan langsung tunai, pemotongan tarif listrik, dan bantuan lainnya yang tugas umum pemerintah," lanjutnya.

Lebih lanjut, Refly meminta Presiden Jokowi untuk konsisten melaksanakan UU Kekarantinaan Kesehatan yang diteken pada 2018. Sehingga warga yang dilarang mudik bisa tetap tenang berada di Jabodetabek karena kebutuhan sehari-hari dipasok.

"Presiden Jokowi harus tanggung jawab melaksanakan UU ini walau berat. Jangan pemerintah hanya cari sisi enaknya dari UU, sisi tidak enak tidak mau diterapkan," tutupnya.

https://kumparan.com/kumparannews/refly-harun-larangan-mudik-itu-karantina-wilayah-warga-harusnya-diberi-makan-1tJMI4c968w







profile-picture
profile-picture
54m5u4d183 dan darmawati040 memberi reputasi
Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos


Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos


emoticon-Ngacir Tubrukan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jonitamvan dan 2 lainnya memberi reputasi
Buah jatuh tidak jauh dari Pohonnya
profile-picture
profile-picture
profile-picture
54m5u4d183 dan 2 lainnya memberi reputasi
38 juta warga Mil??? Jangan ngadi2 lu Mil minta segitu emoticon-Mademoticon-Mad



emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
54m5u4d183 dan 2 lainnya memberi reputasi
"BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri,"
kata Emil di Bandung, mengutip Antara, Kamis (7/5).

akh elah bro; untuk bansos kepresidenan nyuruh kelurahan ambil data dan itu dikasih deadline mendadak,bahkan yang ngerjainnya pun ngeluh, gg kmrn",ujug-ujung minta.. jgn salahin yang dibawah untuk ambil data, sedangkan yang diatas presure kgk karuan, maklum lah bnyk yang miss, krn corona juga suasana lingkung lapangan jg berbeda...

kl mau bansos diplan dulu, bnyk.yang miss minta sekejap tp tak mau ambil pusing kl itu tak tepat sasaran. kan goblok..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
54m5u4d183 dan 4 lainnya memberi reputasi

Negeri ini negara dan pemerintahnya demokrasi
Tapi rakyatnya komunis sudah... emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kelabang.Hitam dan 3 lainnya memberi reputasi
padahal basis data udah ada sensus, udah ada ektp, udh ada data dukcapil dan BPJS PBI, dunia IT udah masuk AI sebegitu maju tetep aja ga jelas soal data penduduk.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kelabang.Hitam dan 2 lainnya memberi reputasi
Kesimpulan :..

dimana mana provinsi sarang kadrun bisanya emang cuma jadi beban negara.. emoticon-Malu (S)

giliran urusan bansos teriak paling kenceng.. emoticon-Malu (S)

Sejak kapan keadilan bantuan fiskal mesti jumlah penduduk ??.. tapi giliran kewajiban fiskalnya d tanyain langsung pada pura2 bego.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kelabang.Hitam dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 5 balasan
anies minta 1 juta aja dibully mil
emoticon-Ngakak
profile-picture
darmawati040 memberi reputasi
Serius nanya gan bro.........Itu TS nya nggak tau Dulu sekolah dimana.......... emoticon-Bingung

Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos

A/ dulu waktu sekolah........doi nggak ikut sekolah malah ginian......... emoticon-Cape d...

Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos


Ridwan Kamil itu lagi Sarkas TS..........Otak di pakai dong........jangan simpan di lutut emoticon-Cape d...

Itu tanggapan atas pernyataan Gub DKI.........DKI sudah lempar handuk putih soal bansos
Kalau DKI dibantu Menkeu........apa tidak Kacau nanti.........otomatis semua daerah yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya kecil.......minta dibantu juga........ padahal pengangaraan bantuan sudah disepakati bersama PEMPROV dan PUSAT.......sebelum pemberlakuan PSBB


Otak di pakai TS.......dan teman seperjuangannya..........kasihan kalau itu otak ente taruh dilutut terus....... emoticon-Cape d...

Gelagat Ridwan Kamil Tuntut Pemerintah Pusat soal Bansos
profile-picture
profile-picture
profile-picture
twiratmoko dan 4 lainnya memberi reputasi
Lihat 10 balasan
DKI yg anggarannya banyak, penduduknya sedikit sampai dibantu pempus bakal berujung masalah. Propinsi yang lain akan bakal nuntut perlakuan yg sama. Emang anis nih biang kerok, trouble maker.
profile-picture
profile-picture
Kelabang.Hitam dan jonitamvan memberi reputasi
Gara-gara Anies minta bantuan Pempus, semua nanti ikut. emoticon-Cape d...
profile-picture
profile-picture
Kelabang.Hitam dan jonitamvan memberi reputasi
dulu nasbung jadi junker
sekarang buzzerp yang jadi junker/spammer....

emoticon-No Hope
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Jalan Cinta dan 4 lainnya memberi reputasi
BuzzeRp Balekota sedang bekerja emoticon-Big Grin
profile-picture
Kelabang.Hitam memberi reputasi


pempus mah gak mikirin rakyat lo mil. yg penting ekonomi jalan.

liat jateng jatim tuh..anteng anteng aje daerahnya outbreak.
profile-picture
Kelabang.Hitam memberi reputasi
11 Triliun kantong kiri, kantong kanan ada lagi 10T
Ilang lah sekarang duit segitu banyaknya
profile-picture
Kelabang.Hitam memberi reputasi
Intinya pempus gak ingin ngeluarin dana besar... Hitung untung rugi kali kang
profile-picture
Kelabang.Hitam memberi reputasi
Ane melihat polemik ini melampaui sekedar anggaran.

Ini politik kok emoticon-Big Grin

Ekskalasi kontra keduanya sudah dibangun mulai dari sekarang

Karena dua-duanya kandidat kuat capres.

Yang harus pinter kita. Jgn mau digiring lagi pakai politik identitas.
bingung ya zer mau bela siapa, mending nyalahin anies ajah
profile-picture
Jalan Cinta memberi reputasi
muhajir mana muhajir.
kagak bersitegang lu sama emil?
apa milih milih lawan?
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di