CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5eb4637ff4d69508071b42d8/ridwan-kamil-kritik-keras-pemerintah-pusat-soal-data-bansos

Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil meminta pemerintah pusat membenahi data warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, itu masalah yang harus lekas diperbaiki.

"BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri," kata Emil mengutip Antara, Kamis (7/5).

Jika pemerintah sendiri tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, kata Emil, maka wajar jika data pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Emil meminta pemerintah pusat membenahi masalah itu.

"Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah," kata Emil.
Emil juga menyinggung soal pembagian sembilan jenis bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. Mengenai hal itu, Emil mengatakan bahwa masyarakat menjadi bingung dan berpotensi terjadi kekacauan dalam penyaluran dana bansos.

Diketahui, ada sembilan jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jabar, yakni bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.

Masyarakat akan bingung, lanjut Emil, karena bantuan tidak datang secara bersamaan. Sementara pihak yang menjadi bulan-bulanan warga yang kecewa adalah Pemprov Jabar.

"Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar), kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data," kata Emil.

Sebelumnya, Emil juga meminta pemerintah pusat memberikan 38 juta warga Jawa Barat yang terdampak virus corona. Sejauh ini, pemerintah pusat hanya memberikan bansos kepada 9,4 juta warga Jabar.

"Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa," tuturnya saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5).

Mantan wali kota Bandung itu menuturkan bahwa Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar. Namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.

"Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19," kata Emil.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...al-data-bansos

Kritik yang bagus biar masyarakat tau real masalahnya.
Cuman uangnya darimana kalo mintak 38 juta jiwa di bantu pempus.
Yang terkena dampak co19 bkn cuman jabar doang.
Kalo semuanya ke pusat yaaa bakal ambyaremoticon-Ngakak

Terlebih di wilayah ente terkenal banyak kadrunnya yg selalu menghina2 Pakde.
Menganggap rezim skrg blablabla.
Skip lah bagaimana pun mereka juga rakyat Indonesia sih.emoticon-Traveller

Quote:
profile-picture
profile-picture
profile-picture
1nd0n3s14m3t4l dan 25 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh extreme78
Halaman 1 dari 2
cicing mil!! bisi di gulung siga wan abud maneh emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Yg kayak.gini gak bisa top down...
Harus percaya ma yg di bawah yaitu RT RW...
Atau kalau mau pakai data dr pusat, Pemda atau mna itu... Pake aja, tp silakan fleksibel penerapan di lapangannya...
Dan yg di lapangan, warga yg teenyata mmapu harus fair dan meneruskan ke yg memerlukan...

Ane sih msh liat mrk yg msh teeima penghasilan normal tetep terima itu bantuan, dan yg memang gk berpenghasilan ada yg gk terima, dan ada yg terima tp pasti kurang buat sebulan...
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Diubah oleh xrm
Ini yang saya bingung, mestinya ranah validitas data (apapun data soal kependudukan) dan statistik kalau tanpa intervensi politik sangat mudah dilakukan
Kenapa sampai ada 2 data (pemerintah pusat dan pemerintah daerah)?
Ahli IT mestinya tau bahwa seperti ini tidak efektif, memperbesar kemungkinan data yang ga valid, crosscheck data membutuhkan waktu yang lama, database membengkak dsb
Apapun kalau sudah ada intervensi politik jadi konyol.

Apapun yang dilakukan percuma kalau data sebagai pondasinya tidak valid. Ga usah mewah, ga perlu wah, ynag penting valid.
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Diubah oleh m4rs08
Beda data karna beda metode yg di pake "samplingnya" beda

Pasti ada ketidak cocokan data antar satu kementerian.

Tp soal data mesti pake yg kemensos. Yg jadi masalah data kemensos di lapangan banyak yang gak sesuai. Mau lapor lapor ke mana...
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Lihat 1 balasan


yaelah mill DKI yg datanya singkron aja kemensos mencak2 nyalahin abud,apalagi data lo yg gak singkron.udahlah jgn ngarep pusat,,urus sendiri warga loo...
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Quote:


Makanya sm pemerintah di kasi BLT dana desa. Ini yg gak tercover sm data kemensos.... Pemerintah sadar di lapangan banyak yang gak sesuai..


Pokoknya dekat sm aparatur desa bisa aja dpt bantuan kek begituan
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
kalau ente andelin data instansi pusat ya gitu
ego sektoral masih tinggi
mana ada data yang singkron

disaat krisis seperti ini pemerintah desa yang paling berperan karena pasti ada warga miskin baru akibat efek ekonomi dari wabah ini
profile-picture
profile-picture
sav.grezza dan extreme78 memberi reputasi
kmrn DKI VS PEMPUS
skrg JABAR VS PEMPUS

bsk siapa lg ?

lgian tiap kementrian data nya beda2
BPS yg tugas nya ngumpulin data jg beda dgn kmentrian
RI 1 Tlg lah d bnerin JOB Desc pembantu nya
profile-picture
profile-picture
sav.grezza dan extreme78 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Emil siap-siap di Anies kan!
Take emoticon-Angkat Beer
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Quote:


Tiap kementerian pasti beda data soalnya ada tujuannya biasanya cmn pengumpulan survei + beda metode. Gak mungkin hasilnya sama. Sampelnya aja udh beda. Pasti ada erornya gak bakalan sama. Tp data tujuan gini ya kemensos
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Quote:


Pemdes juga sering luput... udh tau warganya ada yg miskin banget. Knapa gak di ajuin ke kemensos buat di perjuangankan dpt bantuan BLT
RK ngapain protes protes hah? Pemda ya kerja aja yang bener...

Protas protes itu kewenangan sri mulyani, menteri, dan istana alias pemerintah pusat emoticon-Traveller
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Gak daerah gak pusat sama aja. Klo gak terpusat dan terintegrasi serta akurat, semua kebijakan jadi rancu. Semua badan yg punya data kependudukan mending disatuin dan jadi basis data pertama yg terintegrasi, supaya kejadian kaya gini gak ada lgi dimasa mendatang
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
kemaren menko PMK ngaku bentak2 anies karena beda data dengan pemprov.
cobalah itu menko PMK bandingin data punya dia dengan data kementerian lain. gw yakin datanya beda2. emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
snoopze dan 2 lainnya memberi reputasi
Bakal dimaki2 gak ni emoticon-Big Grin
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Quote:


makanya aneh
semua penjabat pusat sampe wereng nyerang si abud
eh daerah lain jg protes data pusat g beres
makin keliatan emang mau matiin karir si abud karna takut kesaing

emoticon-Ngakak
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
ini dampak kades2 yg protes Emil dan JKW d youtube
trus bnyak diamini kadrun d komennya
eh Emil protes juga k atasnya
tp knp lewat webminar?
----
covid ini jadi fenomena gunung es
ketidakberesan d negeri yg selama ini gk keliatan/gk dipedulikan
langsung nongol semua
semoga setelah berakhir bisa memperbaiki khususny pendataan penduduk.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 2 lainnya memberi reputasi
Yang dimasalahin tumpang tindih bansos atau data bansos?

Kalau yang dimasalahin tumpang tindih bansos emang bansos banyak ragamnya. Dan bertambah banyak semenjak ada wabah.

Soal data, kalau data Pemprov Jawa Barat baik, patut diapresiasi dan didengar.
Kalau amburadul kayak Jakarta ya di skip.
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Karena kita gak punya rencana bakal terjadinya disaster non alam, harusnya ada dana cadangan disaster non alam yg ternyata sangat besar sekarang saja sudah habis ratusan triliun ambil pos yg lain, DKI habis setengah anggarannya dari 70an triliun, bandingkan dana cadangan alam cuma 10triliun
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan Nibrashilmy2 memberi reputasi
Diubah oleh nohuman
Quote:


Nah itu dia masalahnya.... Masalahnya ada di situ.... Kenapa kok blm update2 besar2an. Okelah gak ada instruksi dari pusat


Nah ada desa atau kelurahan gak bisa memperjuangkan warganya sendiri
Diubah oleh andrikfk
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di