Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya DKI Jakarta. Mardani menilai seharusnya pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Mensos mestinya kerja sama dengan pemda. Pusat mesti mendorong pemda. Jangan sampai bantuan bertumpuk sementara yang lain tidak dapat," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).

Mardani menilai manajemen data warga penerima bansos seharusnya tidak amburadul. Manajemen data, kata Mardani, mudah jika pemda diberi tanggung jawab.

"Pemerintah pusat cukup monitoring dan evaluasi melalui lembaga independen. Ayo, kerahkan dan beri otoritas pada daerah," ujar Mardani.

Persoalan bansos antara pemerintah pusat dan pemda ini diungkap langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Juliari menyebut hampir semua penerima bantuan sembako Kemensos ternyata sudah menerima bantuan dari Pemprov DKI.

Padahal, menurut Juliari, berdasarkan kesepakatan dalam rapat terbatas, Gubernur DKI Anies Baswedan meminta bantuan Kemensos untuk meng-cover keluarga yang tidak mendapat bansos sembako dari Pemprov DKI. Akan tetapi, fakta di lapangan ditemukan data penerima bantuan dari Kemensos sama dengan yang dimiliki Pemprov DKI.

Juliari pun mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pengurus RT dan warga terkait. Juliari menuturkan, setelah berdiskusi, akhirnya warga yang mendapat bantuan dobel bersedia untuk membagi bantuannya kepada warga yang belum mendapat bantuan.

"Saya menginstruksikan agar bantuan-bantuan sembako tersebut, apabila pada saat diantar ke keluarga yang namanya ada, ditanyakan saja kepada keluarga tersebut, apabila ada tetangganya yang belum terima bantuan apa pun, dari mana pun, apakah boleh dibagi sedikit? Dan hampir semua keluarga yang mau membantu, menyanggupinya. Jadi di level grass root soal data ini tidak terlalu ribut, karena saya berdialog langsung," papar Juliari.

https://m.detik.com/news/berita/d-50...m=wpm_headline