Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggarisbawahi pencetakan uang untuk menambah likuiditas bukan hal yang tepat. Oleh karenanya, BI tidak akan mencetak uang pada saat ini meski banyak pihak yang mendorong hal tersebut.


Adapun metode pencetakan uang berlebih oleh bank sentral disebut dengan Modern Monetary Theory (MMT). Saat ini, bank sentral AS atau The Fed juga didorong untuk melakukan MMT demi menambal defisit fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, mencetak yang bukan kebijakan yang lazim dilakukan pada masa ini. BI akan lebih memilih melakukan operasi moneter untuk menambah likuiditas guna menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktek kebijakan yang lazim, bukan praktik kebijakan moneter lazim dan tidak akan dilakukan di BI," ujarnya melalui teleconference, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, BI lebih memilih melakukan kebijakan moneter seperti menurunkan giro wajib minimum (GWM) hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Ia menambahkan, banyak masyarakat yang juga menginginkan BI mencetak uang dan mengedarkan ke masyarakat. Namun hal itu tidak akan dilakukan, apalagi bisa memacu inflasi tinggi seperti dilakukan pada saat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat 1998.

Oleh karenanya, perluasan operasi moneter demi menambah likuiditas dilakukan BI. Bahkan selama Januari hingga April 2020, BI telah menggelontorkan Rp 503,8 triliun melalui langkah quantitative easing guna mencukupi ketersediaan likuiditas perbankan di tengah pelemahan ekonomi akibat Pandemi COVID19.

Namun, kebijakan moneter BI ini bisa sampai ke sektor riil dinilai tugas dari kebijakan fiskal pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karenanya, koordinasi terus diperkuat demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

"BI kan mandatnya kendalikan inflasi dan stabilkan nilai tukar rupiah, tentu saja kami pertimbangkan, kami juga ingin pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pertumbuhan ekonomi ini kan fungsi fiskal," jelasnya.

sumber

Entah kenapa makin banyak teori teori nyleneh macam cetak uang secara bebas untuk mengatasi krisis ekonomi. Tuh sampai Gub BI ngasih klarifikasi resmi akan isu yang beredar. Mungkin sudah pada terpapar marketingnya pedagang cyronium ya?



Sangat bahaya jika Indonesia melakukan kebijakan asal cetak uang sebab gak punya rencana jangka panjang. Kebijakan yang ada cuma kebijakan populer lima tahunan.

Nanti rupiah dicetak besar-besaran bukannya jadi infra megah yang merata & alutsista high-tech, malah digarong sama sebagian orang. Ditukar rupiahnya jadi dolar dan diparkir hasil garongan di luar negri. Rakyat cuma dapat inflasi saja nantinya.

Belum levelnya ikut-ikutan negara industri maju apalagi negara superpower. Selesaikan dulu masalah yang ada seperti intoleransi, terorisme, radikalisme, & separatis. Kalau masalah itu selesai, baru berlanjut selesaikan masalah korupsi dan pemborosan anggaran. Kalau sudah selesai itu semua, baru bikin kebijakan jangka panjang dan rupiah bisa dicetak seenak udel untuk disalurkan ke infra, pertahanan, dan sektor produksi.

Kita ngelirik bangsa lain yang dilirik cuma yang enak doang tapi gak lihat perjuangan jatuh bangun bangsa lain seperti apa