Pemerintah Filipina memerintahkan agar media penyiaran televisi dan radio ABS-CBN untuk menghentikan operasinya. Dikarenakan ijin lisensi kepenyiarannya telah habis. Tapi, penutupan ini tidak jauh dari muatan politik, dimana, ijin lisensi ini telah diajukan perpanjangan pada tahun lalu. Namun, sampai sekarang juga belum dibahas, apalagi dengan adanya corona virus ini, mengakibatkan lembaga parlemen belum dapat bertemu. 

ABS-CBN telah ditargetkan oleh Presiden negara itu Rodrigo Duterte sejak 2016, ketika ia menuduhnya tidak menayangkan iklan kampanye politiknya. Jaringan perusahaan juga menjelaskan tentang perang brutal Duterte terhadap narkoba, di mana kepolisian dituduh mengeksekusi ribuan pengguna dan pengedar narkoba.

Sementara Konstitusi Filipina secara khusus menyerukan pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif, Duterte secara de facto mengendalikan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui sekutunya.


Yang ditakutkan sekarang adalah kebebasan pers akan dibatasi dengan kejadian ini, media indpendent akan dihalangi pemerintah dengan berbagai macam kekuasaan. Dan akan ada penggiringan berita terhadap media kepada masyarakat. 

Tapi disisi lain, pemerintah menuduh ABS-CBN melakukan praktek curang dalam hal ijin waralaba yang mengudara dengan bayaran diluar waralaba legislatifnya, serta kecurigaan kepemilikan modal asing yang menguasai ABS-CBN melalui jaringan yang rumit, yang memungkinkan investor asing untuk mengambil bagian dalam kepemilikan perusahaan.

Sekian berita dari depan laptop ane.