POJOKSATU.id, JAKARTA – Bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan miskin di tengah wabah corona atau Covid-19 menuai polemik.


Terbaru, banyak pihak yang mengeluhkan bansos yang tidak sesuai dengan data yang diajukan.

Keluhan itu datang dari kepala daerah hingga ke tingkat paling bawah yakni RT/RW.

Karena itu, tak sedikit pula yang menilai bahwa data penerima bansos yang dimiliki pemerintah amburadul.

Hal itu diamini pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta (UNJ), Saiful Anam.

“Data bansos pemerintah amburadul, angka pasti tidak ada, akhirnya masyarakat suruh mendaftar,” ucap Saiful Anam kepada RMOL, Selasa (5/5).

Dengan tidak meratanya bansos yang diterima masyarakat miskin akibat wabah corona, dinilainya akan sangat membahayakan pemerintah.

Pasalnya, kondisi itu bisa memicu kemarahan masyarakat sehingga memberontak.

“Karena mereka yang tidak kebagian bansos tidak hanya akan berteriak, tapi juga akan memberontak,” tegas Saiful Anam.



“Itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah,” ingatnya.

Dengan distribusi bansos seperti saat ini, dirinya ragu pemerintahan Jokowi bisa mengatasi wabah corona dengan cepat.

“Ini juga menandakan pemerintah tidak siap. Data bansos saja tidak jelas, gimana mau membasmi corona?” heran Saiful.

Apalagi kata Saiful, pembagian bansos kerap kali menjadi perkumpulan massa.


Baik yang dibagikan langsung dari Presiden Jokowi dengan urun ke jalan maupun pembagian sembako dari pada kepala daerah.

Kondisi dengan pengumpulan massa dalam jumlah banyak itu tentu memperlambat penanggulangan wabah virus asal Kota Wuhan itu.

“Ini salah satu yang akan menyebabkan penanganan corona di indonesia akan berlangsung lama,” kata Saiful.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Development Review, Muhamad Rifai Darus menilai, aksi Jokowi bagi-bagi sembako itu menjadi contoh yang buruk.

Yakni, mengabaikan imbauan pemerintah yang selama ini meminta masyarakat menerapkan physical distancing.

“Pemimpin adalah suritauladan. Pemimpin kita terkadang tidak memberikan suritauladan itu dengan paripurna,” ujarnya.

Menurutnya, bagi-bagi sembako itu justru memicu berkumpulnya masyarakat banyak.

“Bahkan keliling bertemu masyarakat yang sebenarnya enggak perlu karena sudah ada tugas yang lain,” katanya.


Direktur Eksekutif Indonesia Development Review mengajak kepada seluruh pemimpin negara baik pusat dan daerah untuk bergotong royong membantu rakyat dan negara.

Bahkan, ia mewanti-wanti kepada Jokowi, pejabat pembantu dan seluruh pemimpin di berbagai daerah agar fokus menangani wabah dan menjauhkan politik pencitraan.

“Jauhkan politik pencitraan dengan masuk gang dan lorong yang malah membuat protokol corona tidak berjalan dengan sempurna,” tegasnya.


“Tiga hal penting pemerintah harus jujur, melibatkan rakyat dan hilangkan ego sektoral dan pencitraan,” pungkas Wasekjen Partai Demokrat ini.

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...-dihentikan/3/