JAKARTA - Anggota Komisi Komisi III DPR M Nasir Djamil mengaku heran terhadap pihak-pihak yang meminta Kapolri membatalkan penunjukkan Irjen Pol Boy Rafli Amar menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sebagai bawahan Presiden, Kapolri tentu telah menyampaikan sebelumnya perihal pergantian Kepala BNPT.

"Mana mungkin Kapolri berani melampaui kewenangannya atau memojokkan Presiden soal pengangkatan Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT. Kalau Kapolri berani melangkahi Presiden itu namanya bunuh diri," ujar politikus PKS itu, Senin (4/5/2020). (Baca juga: Mutasi Polri, Boy Rafli Amar Kepala BNPT, Argo Yuwono Kadiv Humas)

Baca Juga:

• Soal Kepala BNPT, Nasir Djamil: Mana Mungkin Kapolri Langkahi Presiden?
• Jokowi Tekankan Pentingnya Kecepatan Penyaluran Bansos
• Demokrat Kritik Mahfud MD yang Pertimbangkan Pelonggaran PSBB

Dalam pikiran Nasir Djamil, sebelum mencantumkan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT, Kapolri pasti sudah mengajukan nama itu kepada Presiden. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, Kapolri juga menyerahkan nama cadangan jika Presiden menolak Boy Rafli.

Istana telah memberikan lampu hijau akhirnya dalam telegram itu, nama Boy Rafli muncul menggantikan Suhardi Alius."Pihak yang menuduh Kapolri melampaui kewenangannya dan ingin memojokkan Presiden dengan pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT, tampaknya kurang memahami bagaimana hubungan kerja dan komunikasi Kapolri dan Presiden," ujar Nasir.

Nasir menambahkan Komjen Polisi Suhardi Alius pada Juli mendatang, genap empat tahun sebagai Kepala BNPT. Selama memimpin lembaga itu, tidak dinafikan banyak keberhasilan yang dilakukkan bersama jajaran BNPT. Terutama lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Pak Suhardi boleh dibilang sukses. Karena itu, Pak Boy Rafli diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan cerita sukses yang telah dilakukan Pak Suhardi," ujar politikus asal Aceh ini.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...den-1588561559

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Busyro Apresiasi Langkah KPK Ajukan Kasasi Kasus Rommy

- Sering Kritik Pemerintah, PKS: Siapa Lagi yang Mau Menegur Presiden?

- Jokowi Minta Daerah yang Terapkan PSBB Harus Miliki Target Terukur