- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pemerintah Tak Peka, Rakyat Dibatasi PSBB Tapi 500 TKA China Boleh ke RI
TS
.r4hma.
Pemerintah Tak Peka, Rakyat Dibatasi PSBB Tapi 500 TKA China Boleh ke RI
Quote:
Merdeka.com - Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Utara. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta memandang kedatangan para TKA itu sebagai ketidakpekaan pemerintah akan perasaan rakyat.
"Pemerintah pusat seperti tidak peka dengan suasana kebatinan masyarakat saat pandemi Covid-19 ini. Harusnya yang diprioritaskan adalah kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat dan Forkopimda sebagai tuan rumah juga tegas menolak. Harusnya pemerintah pusat sejalan dengan pemikirannya sendiri," kata Sukamta melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/4).
Pemerintah, kata dia, harusnya membatasi pergerakan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menambahkan bahwa terlepas dari para TKA China ini memegang visa kunjungan atau visa kerja, harusnya pemerintah pusat tidak menerima TKA China terlebih dahulu.
"Apalagi dalam Permenkumham No. 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia pasal 3 diatur bahwa pengecualian bagi warga asing pemegang KITAS atau KITAP disyaratkan dalam 14 hari sebelumnya berada di negara yang bebas dari Covid-19," paparnya.
1 dari 1 halaman
Bertentangan dengan Aturan
Menerima masuknya TKA dari negara China, kata Sukamta yang merupakan negara asal virus, jelas bertentangan dengan aturan tersebut.
Dia memandang bahwa pemerintah pusat harusnya sensitif dengan perasaan dan kondisi masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan pergerakan harus dibatasi, tetapi bantuan sosial belum maksimal.
Kemudian pendataan warga yang kacau, hingga tidak meratanya pembagian bantuan sosial. Kata dia, banyak yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal sangat membutuhkan.
"Isu TKA China sendiri sebelumnya sudah sensitif, terkait hubungan perusahaan asing dengan lingkungan dan masyarakat sekitar termasuk soal penyerapan tenaga kerja lokal. Ditambah lagi dengan kondisi akibat pandemi ini, kita tidak ingin eskalasi masalah ini meningkat, karena bisa menimbulkan ketegangan dan gesekan sosial. Kita ingin hindari itu. Karena jika kerusuhan terjadi, maka efek ekonomi bisa lebih parah lagi," tandasnya.
Sumber https://www.merdeka.com/peristiwa/pe...leh-ke-ri.html
Opini TS
Sangat hebat kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, sungguh luar biasa. Bahkan saya bisa nilai prestasi mereka sempurna.
Belum selesai wabah corona menghadang, belum selesai problem negeri ini namun sudah ada kebijakan yang luar biasa. Kebijakan yang hebat dan tak akan pernah ada kebijakan seperti itu di negara lain, sebuah kebijakan yang saya rasa sangat-sangat sempurna.
Yaitu mendatangkan TKA sebanyak 500 orang dari Cina, untuk di pekerjakan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Anehnya Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepakat menolak kebijakan yang sempurna itu, padahal ini adalah sebuah kesempatan kita menunjukkan pada dunia bahwa negara kita baik-baik saja, PHK dan penyebaran corona tak berpengaruh pada indonesia.
Melawan perintah pusat bisa disamakan dengan melawan perintah Tuhan, entah apa yang ada di pikiran pemprov dan DPRD ini apa mereka ingin makar? Sungguh terlalu bila itu terjadi.
Bapak Gubernur Sultra Ali Mazi pun sudah bersuara tak elok bila mendatangkan TKA ditengah wabah, walau kebijakan itu dari pemerintah pusat. Kalau bisa ya ditunda, karena 49 TKA yang masuk saja sudah banyak di demo apalagi ini 500 yang masuk.
DPRD Sultra pun cari panggung, menurut salah satu anggota DPRD Sultra Fajar Ishak Daeng Jaya memasukkan TKA kembali ke Sultra adalah bentuk ketidak adilan.
Ketika banyak orang dirumahkan tanpa gaji, di phk, di larang mudik pemerintah pusat malah ingin mendatangkan TKA Cina dengan jumlah fantastis.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, juga menyatakan hal yang serupa. Bahkan bila pemerintah pusat tetap memaksakan kebijakan itu ia akan memimpin demo secara besar-besaran.
Duh sepertinya, DPRD, Gubernur, dan masyarakat Sultra tidak tahu kalau negara ini harus mengikuti kata pusat? Kalau masih ingin demo juga Sultra bisa saja di jual pada Cina. Masih mau melawan pusat, masih anti dengan TKA Cina?
Cina itu superpower baru, semua negara nantinya akan menyembah Cina kalau bisa duluan nyembah Cina kan bisa dapat cuan. Malah mau demo, masa kebijakan pusat ga dianggap oleh Gubernur dan DPRD Sultra.
Sungguh terlalu...
*************
Referensi https://m.cnnindonesia.com/nasional/...rona-di-sultra
Gambar google
Diubah oleh .r4hma. 30-04-2020 08:41
crazzyid dan 45 lainnya memberi reputasi
44
2.6K
59
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan