Keputusan Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai keputusan yang bagus dan tepat di saat pandemik Covid-19.
Demikian disampaikan pengamat politik, Emrus Sihombing, menanggapi kesepakatan Presiden Jokowi untuk menunda pembahasan tersebut. "Itu suatu keputusan yang bagus. Suatu keputusan yang bagus dan strategis.
Saya mendukung itu," ucap Emrus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/4). Karena, lanjut Emrus, pembahasan RUU Ciptaker harus melibatkan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi. "Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama-sama rakyat.
Nah kalau dibahas itu sekarang, bagaimana keterlibatan masyarakat, bersama-bersama rakyat membahasnya. Karena masyarakat sekarang fokus kepada Covid-19 kan," jelas Emrus.
Jika pemerintah dan DPR tetap ngotot membahas RUU Ciptaker tersebut, maka akan berpotensi adanya pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh rakyat, karena dibahas tidak berdasarkan keinginan rakyat. "Jadi masyarakat harus dilibatkan dalam pembahasan itu.
Nah kalau itu dibahas terus dituntaskan (tanpa melibatkan rakyat), seolah-olah itu nanti prosesnya proses siluman. Kalau tidak melibatkan masyarakat, maka berarti isinya itu tidak mencerminkan keinginan masyarakat
Sumber :
