CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Program Asimilasi Disebut Transaksional, Arteria: Itu Fitnah, Buktikan !
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ea8f96828c9912f342dd689/program-asimilasi-disebut-transaksional-arteria-itu-fitnah-buktikan

Program Asimilasi Disebut Transaksional, Arteria: Itu Fitnah, Buktikan !

Program Asimilasi Disebut Transaksional, Arteria: Itu Fitnah, Buktikan !

Suara.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menganggap kebijakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengenai pembebasan narapidana dengan program asimilasi sudah tepat dengan melalui pertimbangan yang matang.

Ia menyatakan, kebijakan tersebut juga sempat dibicarakan Yasonna yang kemudian disetujui oleh DPR dalam rapat kerja dengan Komisi III, sebelum akhirnya kebijakan diambil.

Hal itu dikatakannya menanggapi gugatan sejumlah LSM terhadap Yasonna atas program asimilasi. Sekaligus membantah ihwal anggapan, jika kebijakan pembebasan narapidana dampak dari pandemi Covid-19 tanpa pertimbangan dan cenderung transaksional.

"Jadi tidak benar, kalau ada yang mengatakan bahwa sejak awal kebijakan tersebut diambil tidak melalui pertimbangan yang matang dan cenderung transaksional," kata Arteria kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).

Arteria justru menanyakan balik terkait anggapan tersebut. Ia meminta penilaian program asimilasi cenderung transaksional agar dibuktikan.

"Saya malah menanyakan dan minta kepada yang mengatakan untuk membuktikannya. Ini kebijakan publik yang sudah disepakati bersama, jadi jangan sembarang bicara. Apalagi kalau menggiring opini publik seolah mengesankan bahwa kebijakan tersebut diambil atas dasar transaksional. Itu fitnah besar," ujarnya.

Ia berpendapat, kebijakan pembebasan narapidana asimilasi diambil murni karena alasan kemanusiaan. Apalagi, kata dia, lapas atau rutan tidak mampu memberikan dan menyiapkan sarana dan prasarana kedaruratan kesehatan yang memadai, khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan yang disyaratkan terkait Covid-19.

"Jadi pahami tanpa berprasangka mengapa kebijakan tersebut diambil, besar mana manfaat dan mudaratnya, pahami juga kondisi lapas dan karakteristik warga binaan," ujar Arteria.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengaku menghormati langkah sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengajukan gugatan atas kebijakan Menkumham terkait program pembebasan sekitar 30 ribu narapidana akibat pandemi Covid-19 atau narapidana asimilasi.

Suding kemudian menilai pembebasan narapidana tidak memiliki dasar pertimbangan dan seleksi yang ketat. Maka kemudian menjadi wajar apabila usai dibebaskan melalui program asimilasi, para narapidana justru kembali berulah dengan melakukam tindakan kriminal.

"Kebijakan ini dari awal saya lihat tidak didasarkan pertimbangan dan seleksi ketat terhadap para narapidana akan tetapi lebih cendrung karena transaksional dan rekomendasi PBB, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan disaat situasi ekonomi dan lapangan pekerjaan yang sangat sulit seperti saat ini," katanya.

Sumber
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sebelahblog dan 21 lainnya memberi reputasi
buktiin dong. jgn asal cuap2 aja ini pejabat!
duit 5 jeti buat napi yg mau keluar itu duit sodakoh jariyah atau gimana

VIVAnews – Pemotongan masa tahanan narapidana yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM melalui program asimilasi khusus untuk menahan penyebaran virus corona atau covid-19, ternyata tak gratis. Beberapa warga binaan mengaku harus menyetorkan uang kepada oknum di Lembaga Pemasyarakatan agar mendapat program asimilasi tersebut.

Salah satunya adalah narapidana berinisial A, yang terlibat kasus penganiayaan dan dihukum 5 tahun penjara dan menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di kawasan Jakarta Timur. Menurut A, untuk bebas memang harus membayarkan sejumlah uang agar program asimilasi dari kemenkumham dia terima. Uang yang harus diberikan bahkan cukup besar, mulai dari Rp3 juta sampai Rp5 juta.

"Ya kalau nggak bayar nggak bakalan keluarlah. Istilahnya ini "tiket" harganya lumayan," katanya, saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Selasa 14 April 2020.

Ia menjelaskan, para narapidan harus mencari napi lain yang berminat untuk program asimilasi yang diberikan oleh Kemenkumham. Setelah mendapatkan teman yang berminat, para napi harus mendaftar terlebih dahulu dan kemudian menyetor uang ke rekening salah satu narapidan yang dipercaya oleh oknum sipir.

"Kalau uangnya sudah masuk, baru kita dipanggil untuk proses pembebasan," ujar A.

Senada dengan A, narapidana S juga mengaku harus menyetor uang sebesar Rp5 juta ke rekening salah satu narapidana agar bisa bebas lebih awal. Selain itu, S mengaku pada awalnya oknum sipir tersebut meminta uang sebanyak Rp7 juta.

"Awalnya minta Rp7 juta, cuma karena saya sanggupnya Rp5 juta akhirnya dikasih juga," kata S.

S mengaku lebih memilih membayar sejumlah uang untuk mendapatkan asimilasi ketimbang harus menjalani sisa masa tahanan di dalam lapas, apalagi saat ramai wabah corona. Lantaran biaya yang harus ia keluarkan saat menjalani masa tahanan juga terbilang tidak sedikit.

"Kalau di dalam itu paling tidak kita menyediakan uang Rp500 ribu per bulan untuk makan, minum sama rokok doang. Jadi lebih baik saya bayar," ujar S.

Kami masih berupaya menghubungi pihak lapas di Jakarta Timur itu, namun telepon dan pesan singkat yang sudah dikirim belum mendapat jawaban. Konfirmasi terkait berita ini akan segara kami tayangkan setelah mendapat jawaban dari pihak terkait.

link : https://www.vivanews.com/berita/metr...edium=autonext
profile-picture
profile-picture
ksatriabajaputi dan Ariz.Pratama memberi reputasi
Lihat 1 balasan
sila dibuktikan terlebih dulu oleh anda bos!
profile-picture
Ariz.Pratama memberi reputasi
Murni karena alasan kemanusiaan... Lalu apa nggak mikirin kami yang kepingin hidup tenang di tengah situasi seperti ini?

emoticon-Cape deeehh
profile-picture
54m5u4d183 memberi reputasi
Para buzzeRP silakan bela sang arteri dg sekuat tenaga
profile-picture
54m5u4d183 memberi reputasi
Kebijakan super tuolol dari rezim ini...



Semoga cebong dan buzzerp kena getahnya..



emoticon-Cape d...
profile-picture
54m5u4d183 memberi reputasi
Apakah petrus bakal ada lagi buat beresin penjahat kroco dan preman dijalanan?
PDIP sangat beda di era pemerintahan yang mulia jokowi dan di era pemerintahan beye
Dobol mbelgedez

emoticon-Wakaka
mana buzzer Rp ??

belain dong kan kalian sdh dibayar
jgn makan gaji buta
Sepertinya ada agenda terselubung, yg utama adalah membebaskan tahanan koruptor.
profile-picture
novembermann memberi reputasi
kudune yo dpr ne sing investigasi. padune wedi karo panglima mu tho cuk, opo wedi karo mentri hukum mu cuk... orng penjara mewah aja gg bs di brantas koq, msh mau denial asimilasi gg pake transaksi... bullsshit cuk
Transaksional dan rekomendasi PBB...
Gimana gimana....
ahh bocah cadel lagi,udh g usah buat dia makin pansos
1. Napi pada dilepas, biar warga selalu di rumah
2. eks-napi yang dilepas kesulitan makan dan tempat tinggal terus berbuat kejahatan
3. eks-napi ketangkep pak pol, trus dimasukin penjara lagi, karena di penjara makan sama "tempat tinggal" lebih terjamin

repeat ke nomer 1 emoticon-Big Grin
kalo alasan kemanusiaan, masyarakat secara umum ini ketenangannya ngga' dipikirkan, kasian juga loh.
mukenye kyk renhard psiko?
kalo beneran dibuktika dan terbukti bahwa ada transaksi apakah bapak Arteria mau dicopot dari jabatannya?
Bukti apalagi,. Mau gak investigasi


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di