Sebut Data Pemprov DKI Tak Akurat, DPRD: Orang Kaya Dapat Bansos

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, menyebut data penerima bantuan sosial atau bansos milik pemerintah DKI tidak akurat. Menurut Merry, penerima bansos selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini justru orang mampu.

"Saya dapat laporan, yang dapat (bansos) yang kaya-kaya dan punya mobil," kata Merry saat dihubungi, Rabu, 22 April 2020.

Merry menuturkan penyaluran yang tak tepat sasaran ini terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Namun, dia enggan merinci wilayah yang dimaksud.

Politikus PDIP ini juga tidak mengetahui berapa banyak orang mampu yang menerima bansos dari pemerintah DKI. Hanya saja, dia melanjutkan, mereka telah mengembalikan bansos tersebut.

"Akhirnya mereka pulangkan," ucap dia.

Sebelumnya, beberapa warga RW 07 Kelapa Gading, Jakarta Utara mengembalikan bansos dari Pemprov DKI.

Sebab, mereka merasa masih mampu. Seorang warga di RT 06 RW 11, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat juga masuk daftar penerima bansos dari pemerintah DKI. Warga itu bernama Tony Hartawan. Padahal, Tony tinggal di rumah seluas 286 meter persegi.

Merry menyebut, data DKI yang tak akurat justru berdampak pada pendistribusian bansos dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat memperoleh data penerima bansos dari masing-masing pemerintah daerah. Alhasil, bantuan pemerintah pusat kepada warga DKI juga tak tepat sasaran.

"Semua ini menjadi koreksi. Ketahuan lah kelemahan-kelemahan pemda," ujar dia.

Pemerintah DKI telah membagikan bansos sejak Kamis, 9 April, sehari sebelum PSBB. Bantuan akan dibagikan kepada 1,2 juta warga miskin dan rentan miskin sekali seminggu.