Pandemi Corona memunculkan banyak tokoh ahli dadakan, termasuk TS (hehehe). Setiap orang punya pendapat, dan merasa pendapatnya yang paling benar.

Sebagian orang berusaha membela kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk ketika di awal-awal pemerintah justru "katanya" berusaha memberikan diskon dan menggelontorkan dana bagi influencer untuk menggairahkan kembali industri pariwisata yang terpukul keras oleh pandemi Corona ini.

Salah satu yang sekarang masih diperdebatkan, adalah keputusan untuk dilakukan lockdown daerah-daerah yang dianggap sebagai episentrum dari penyebaran Virus Corona. Termasuk di dalam hal ini, adalah "kekuatiran" akan meledaknya penyebaran Virus Corona, apabila terjadi mudik dari Jakarta ke daerah-daerah.

TS sendiri bukan seorang ahli dan hanya bisa ikutan melemparkan buah pikir, yang mungkin tepat, boleh jadi jauh dari tepat.

Tapi mari coba kita bertanya, jika mau melakukan kebijakan lockdown atau larangan mudik, bagaimana teknis pelaksanaan-nya?

Tidak usah bahas dari berbagai aspek, tapi 1 aspek saja.
Apakah sebelum lockdown dan larangan mudik diberlakukan, pemerintah perlu mengumumkan satu tenggat waktu?

Opsi 1, diberikan pengumuman sehingga masyarakat siap.
Misalnya diumumkan, "Mulai Bulan Mei, maka lockdown akan aktif diberlakukan dan pergerakan manusia dari dan ke Jabodetabek akan dibekukan."

Kira-kira apa yang akan terjadi? Adakah kemungkinan justru terjadi ledakan mudik besar-besaran, karena penduduk Jabodetabek menghindari terjebak di dalam kawasan yg terkena kebijakan lockdown?

Lalu apa gunanya lockdown, kalau itu justru memicu terjadinya migrasi besar-besaran untuk menghindari lockdown? Migrasi yang tentunya terjadi dalam jumlah besar, dan waktu yang singkat. Sehingga justru di jalan raya, akan padat dengan pemudik, di mana social distancing tidak mungkin dilakukan.

Berbondong-bondong, lari keluar dari area lockdown, saling menulari sepanjang perjalanan, membawa hadiah Covid 19 bagi daerah yang jadi tujuan.

Opsi 2, lockdown dilakukan mendadak.
Sekarang, seandainya untuk menghindari terjadinya pengungsian seperti di opsi 1, maka lockdown dilakukan mendadak.

Lockdown, tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan himbauan.

Maka kemungkinan yang terjadi, di wilayah yang akan dilakukan lockdown, masyarakat tiba-tiba akan melihat mobilisasi polisi dan militer di jalan-jalan. Itu kalau lockdown. Kalau hanya karantina wilayah, maka yang terlihat adalah mobilisasi polisi dan militer di pintu-pintu masuk utama.

Di jaman sosial media seperti sekarang, saya bayangkan, bila terjadi mobilisasi seperti itu, saya yakin di sosmed akan mulai beredar berbagai macam berita simpang-siur, yang rawan ditunggangi oleh orang-orang biadab, atau orang-orang paranoid yang demen cerita konspirasi.

Bayangkan kepanikan yang terjadi, dan bukan tidak mungkin, hal yang sama seperti di opsi 1, akan terjadi.

Bahkan kali ini, ada potensi terjadi konflik antara massa dengan pihak polisi dan militer.

Harap diingat, kondisi psikologis seseorang ketika berada di dalam kelompok yang besar, sangat berbeda dengan ketika mereka tidak berada di dalam kumpulan masa. Sudah terbukti, masa itu mudah disulut, dan dalam kondisi merasa terancam, orang cenderung bersikap tidak rasional dan agresif.

-------------

Jadi saya tidak bisa mengatakan kebijakan macam apa yang harus diambil pemerintah.

Hanya saja bagi para ahli dadakan, yang dengan mudahnya mengatakan, "Pemerintah jangan hanya menghimbau untuk tidak mudik. Tapi harus dilarang."

Pikirkan dahulu pelaksanaan dan kemungkinan-kemungkinan komplikasi-nya jika hal tersebut dilaksanakan.