Jakarta, investor.id-Kalangan dunia usaha mengapresiasi stimulus ekonomi terbaru dari pemerintah sebesar Rp 405 triliun dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19. Stimulus tersebut bukan saja diyakini mampu memerangi Covid-19 tapi juga untuk membantu mengurangi beban dunia usaha saat ini. Namun demikian, dunia usaha meminta pemerintah bisa memberikan stimulus ekonomi yang lebih luas per sektor usaha demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta Sarman Simanjorang yang juga Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menjelaskan, dunia usaha sangat mengharapkan pemerintah dengan segala daya dan upaya mampu secepatnya mengakhiri penyebaran Covid-19 karena sudah sangat meresahkan bukan saja masyarakat tapi juga dunia usaha. “Kami sangat mengapresiasi stimulus Rp 405 triliun. Tapi dunia usaha masih butuh stimulus yang lebih luas yang mampu menjawab tantangan masing masing sektor usaha sehingga dapat meminimalisir terjadinya PHK,” kata dia di Jakarta, Kamis (2/4).

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta itu menuturkan, dari sisi operasional usaha tentu kembali ke bidang usaha dan kreativitas masing-masing. Dunia usaha saat ini hanya berpikir mampu bertahan saja, itu sudah luar biasa. Masing-masing sektor usaha memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda-beda pada kondisi seperti ini. “Karena stimulus perlu diperluas per sektor usaha. Misalnya, restruktusisasi pinjaman hanya untuk Rp 10 miliar ke bawah, apakah bisa diperluas karena yang punya kredit di atas Rp 10 miliar juga mengalami kondisi yang sama,” kata dia.

Stimulus perpajakan juga harus diperluas lagi, pajak hiburan, hotel, dan restoran juga diharapkan mendapat keringanan dan konpensasi dari pemerintah daerah akibat dari penutupan tempat hiburan dan sepinya pengunjung hotel dan restoran. Juga pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus mobil yang dipergunakan untuk sarana transpotasi umum taksi maupun online. “Para UKM pedagang pasar mereka perlu keringanan retribusi pasar yang merupakan kewajiban untuk dibayarkan setiap bulan kepada pengelola pasar akibat dari berkurangnya pemasukan mereka,” ungkap Sarman.