Kegagalan Physical Distancing mulai terlihat di mana-mana. Nyatanya penyebaran covid-19 tidak menunjukkan angka penurunan. Malah kian hari pasien positif corona kian bertambah, dan menyebar hampir ke seluruh wilayah RI. Apa yang terjadi?


Reaksi dari masing-masing kepala daerah ya g tidak seragam menyikapi physical distancing di daerahnya memicu penyebaran covid-19 kian tak terkendali.


Padahal ketika pertama kalau status social distancing/Physical distancing diinstruksikan oleh pemerintah harusnya pada saat bersamaan daerah juga melakukan hal yang sama.


Contoh sederhana saja, ketika edaran tentang libur sekolah di dinas pendidikan yang meminta agar siswa diliburkan, ternyata guru masih wajib turun ke sekolah seperti biasa. Itu pun dalam satu provinsi saja berbeda.


Ketika SD dan SMP libur, SMA dan Madrasah masih aktif turun seperti biasa. Setelah berselang seminggu baru madrasah dan guru tidak diwajibkan hadir ke sekolah lagi.


Masa libur yang tidak sama adalah kesalahan fatal, seharusnya dalam 14 hari, masa observasi dengan kita tinggal di rumah secara bersamaan akan menunjukkan hasil yang menggembirkan.


Namun instruksi yang diberikan sampai ke pemerintah daerah dan diterima oleh sekolah lewat surat edaran menyatakan bahwa SD dan SMP libur mulai tanggal 16-31 Maret. Sementara untuk SMA dan Madrasah baru libur pada tanggal 23 Maret - 5 April. Ketidak seragaman ini pasti akan memnuat efek libur 14 tidak berarti sama sekali.


Jeda libur yang sama hanya berlangsung selama satu minggu. Dan kondisi ini tidak akan mampu mengenali seseorang terpapar covid-19 atau belum.


Kesalahan inilah yang nantinya memaksa masa libur akan diperpanjang hingga batas tak ditentukan. Kesalahan tindakan awal yang dilakukan. Instruksi tidak berjalan secara tegas. Hanya bersifat anjuran. Akhirnya ditafsirkan oleh kepala daerah secara berbeda.


Setelah keadaan kian memburuk barulah semua pihak berteriak untuk minta lockdown diberlakukan. Padahal kita tahu koneskuensi lockdown sangat berimbas pada masyarakat ekonomi lemah. Langkanya bahan makanan dan sulitnya mencari penghasilan memaksa tindakan lockdown sangat hati-hati diberlakukan.


Kondisi ini diperparah dengan santuynya warga masyarakat menanggapi physical distancing di daerahnya. Bagi masyarakat jika masih berupa anjuran, pilihannya ada dua. Bisa dilaksanakan bisa juga diabaikan.


Terbukti setelah satu minggu diberlakukannya physical distancing tetap saja kerumunan massa seperti merasa tak terjadi apa-apa. Pengertian mereka adalah ketika tidak ada orang asing dari luar daerah yang datang ke desa atau kampungnya maka kampung dan desanya aman dari penyebaran covid-19.


Mereka tidak menyadari bahwa di pasar, di tempat umum, covid-19 menempel dan siap menyebar melalui siapa saja yang telah melakukan kontak.


Begitu terdengar atau mendapat berita bahwa di kabupaten atau kotanya ada pasien positif covid-19 baru siap-siap melakukan self isolation. Terlambat! Pasien yang terindikasi positif telah berinteraksi dengan sekian banyak orang di sekitarnya.


Dan penyebaran covid-19 beraifat eksponensial. Artinya jumlahnya tidak lagi dalam bilangan kelipatan, melainkan perpangkatan. Jumlah yang tertular bisa berlipat-lipat dari jumlah yang ada.


Tidak hanya itu saja. Teelambatnya APD yang diterima pihak rumah sakit dan puskesmas juga mengakibatkan sekian banyak dokter dan perawat yang menjadi korban. Mereka adalah garda terdepan yang melakukan perawatan pasien positif covid-19.


Jumlah APD yang kurang memaksa para petugas kesehatan memakai apa saja yang dianggap bisa digunakan sebagai pelindung diri. Nyatanya banyak yang belum berhasil.


Kecemasan tentang pelaksanaan physical distancing terhadap masyarakat yang disambut dengan damai, seolah-olah tak terjadi apa-apa hingga sebagian besar masih berkeliaran dan melakukan kerumunan mengakibatkan penyebaran covid-19 semakin hari semakin bertambah.


Maka dari itu wajar ketika PB IDI dalam.setengah mangkel mengancam akan melakukan mogok terhadap perawatan pasien postif covid-19.


Seperti dirilis Rmco.id, PB IDI, Daeng M Faqih, mengatakan, Pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil. "Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan, satu social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi, dua karantina rumah itu betul betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.(rmco.id, 26/3/2020)


Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejumlah organisasi profesi bidang kesehatan lainnya mengeluarkan surat pernyataan bersama, meminta pemerintah menjamin ketersediaan alat perlindungan diri (APD) yang memadai dalam penanganan pasien virus corona. Mereka meminta tenaga medis yang tak dilengkapi APD memadai untuk tidak menangani pasien corona.


Demikian juga pada kesempatan terpisah seperti dirilis inews.id Menyebutkan bahwa, Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih mengonfirmasi kebenaran surat itu, Jumat (27/3/2020). Imbauan itu meminta agar setiap tenaga medis memperhatikan APD yang dipersiapkan untuk dirinya dalam menangani pasien corona.(inews.id, 27/3/2020)


Kondisi terburuk adalah lockdown farsial bagi daerah yang rentan penularan covid-19 diberlakukan. Jangan hanya berupa himbauan tapi harus dalam bentuk instruksi yang tegas.


Sementara itu pemerintah lewat juru bicara pemerintah khusus penanganan Covid-19, Achmad Yurianto meminta orang kaya dan orang miskin saling menolong dalam menghadapi pandemi virus corona. Pemerintah telah memperpanjang masa darurat virus corona sampai 29 Mei 2020.


"Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya," ujar Yurianto dalam siaran langsung di BNPB, Jumat (27/3). (Cnnindonesia, 27/3/2020)


Memang sudah selayaknya yang kaya berusaha sebisa mungkin membantu tetangganya dalam mengatasi masalah ekonomi saat ini. Dengan berbagi bahan makanan pasti akan sangat membantu kehidupan tetangga yang miskin dan kekurangan.


Tak ada lain, tak ada bukan. Pemerintah tegas mengambil kebijakan, dan masyarakatnya bahu membahu saling membantu menjaga keselamatan dan keamanan lingkungam sekitar dengan cara semaksimal mungkin.