CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Anies Didesak Kucurkan Dana Ke Pekerja Informal di DKI Rp7 T Guna Mencegah Penyebaran
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e7c92b228c99136d52eb0a3/anies-didesak-kucurkan-dana-ke-pekerja-informal-di-dki-rp7-t-guna-mencegah-penyebaran

Anies Didesak Kucurkan Dana Ke Pekerja Informal di DKI Rp7 T Guna Mencegah Penyebaran

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mesti mempersiapkan beragam kemungkinan yang tak murah, terkait penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di Jakarta.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menjelaskan bahwa beberapa langkah Anies sebelumnya memang patut diapresiasi. Namun, batu loncatan berikutnya terkait penanganan Covid-19 sudah menunggu di depan mata.

Menurut Roy, upaya Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp54 miliar demi penanggulangan Covid-19 masih jauh dari cukup.

Oleh sebab itu, Roy berharap Pemprov DKI Jakarta bisa cepat melakukan pengkajian anggaran yang dibutuhkan, "Meneliti, menghitung, mengkaji kebutuhan berapa, untuk apa saja. Ini penting diungkap ke publik sebagai transparansi, supaya masyarakat juga tenang," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (24/3/2020).

"Mekanisme atau instrumen kebijakan sudah ada di Peraturan Menteri Keuangan No 6/2020, daerah bisa mengalokasikan BTT dalam kondisi darurat, di Permendagri No 20/2020 juga. Sekarang, tinggal Pemprov DKI bisa cepat atau tidak," tambahnya.

Namun demikian, memang ada beberapa kemungkinan yang patut diperhatikan. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus solid dan jelas terlebih dahulu.

"Jangan ambigu kewenangan pusat dan daerah. Harus pas. Siapa yang meng-handle pengadaan alat pelindung diri, rumah sakit, dan lain-lain di sektor penanganan. Siapa yang upaya pencegahan, itu harus juga ada dalam penelitian, dibagi. Misalnya buat sosialisasi, bantuan buat masyarakat, dan menggaransi perekonomian masyarakat," jelasnya.

Roy mencoba mengkalkulasi apabila penanganan Covid-19 seutuhnya dibebankan ke daerah. Misalnya, untuk pengadaan infrastruktur dan sarana-prasarana kesehatan, insentif bagi perusahaan dan pekerja yang terdampak pandemi, dan upaya mengembalian perekonomian rakyat dalam situasi lockdown.

"Untuk jangka waktu satu bulan maka anggaran yang dibutuhkan itu sekitar Rp7 triliun sampai Rp14 triliun. Kalau untuk DKI Jakarta artinya sekitar 8 sampai 16 persen dari belanja daerahnya," ungkap Roy.

"Kalau sisi fiskal, sebenarnya DKI Jakarta tidak terlalu bermasalah karena anggarannya besar, sudah tersedia. Silpa [Sisa Lebih Perhitungan Anggaran] setiap tahun saja besar, lebih dari Rp7 triliun. Tinggal apakah gubernur mau memilih APBD tahun ini fokus menangani dampak Covid-19," tambahnya.

Menurut Roy, Pemprov DKI Jakarta bisa mengalihkan belanja nonprioritas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penanggulangan Covid-19, misalnya untuk Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bisa memanfaatkan BTT yang belum terpakai, dan dana perimbangan dari transfer pemerintah pusat untuk daerah yang telah dijanjikan oleh Menteri Keuangan.

Terkait hal ini, Roy berharap pemerintah pusat pun mampu menjamin pencairan dana transfer ke daerah dengan cepat, "Karena untuk daerah di luar Jakarta, kita tidak tahu mereka punya kas atau tidak. Jadi butuh pencairan cepat menilik kecenderungan ketergantungan daerah pada dana perimbangan itu masih tinggi."

Upaya Pemprov DKI Jakarta

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran BTT dalam APBD 2020 sebesar Rp54 miliar untuk penanganan Covid-19.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri sebelumnya menjelaskan apabila menilik bujet BTT sebesar Rp188 miliar dikurangi penggunaan dapur umum ketika Banjir Jakarta Rp4 miliar, maka sisa anggaran BTT yang masih bisa dimanfaatkan, yakni Rp120 miliar.

Terkini, menurut beleid Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No 24 Tahun 2020 tentang Input Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD T.A. 2020, beberapa anggaran darurat akan ditambah untuk penanganan Covid-19.

Di antaranya untuk Dinas Kesehatann yakni investigasi penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) menjadi Rp10,1 miliar, pelayanan kesehatan terstandar dalam KLB menjadi RpRp7 miliar, penyediaan fasilitas kesehatan menjadi Rp33 miliar, dan perbekalan kesehatan pakai habis seperti alat pelindung diri (APD) menjadi Rp69,4 miliar.

Sementara untuk RSUD Cengkareng yang merupakan salah satu RS rujukan Covid-19, Pemprov DKI menambahkan anggaran untuk pengadaan alkes (Rp59,5 miliar), perbekalan kesehatan pakai habis (Rp17,2 miliar), pengadaan peralatan kebersihan kantor (Rp8,2 miliar), penyediaan obat dan bahan farmasi (Rp26,8 miliar) serta penyediaan ATK (Rp8 miliar).

Selain itu, perbekalan pakai habis seperti APD juga digelontorkan untuk Labkesda DKI Jakarta menjadi Rp3,4 miliar dan Ambulans Gawat Darurat (AGD) Rp2,4 miliar, di samping modifikasi ambulans AGD dan modifikasi ambulans eksisting untuk membawa pasien infeksi Rp16 miliar.

Penambahan anggaran yang signifikan tercatat diberikan untuk BPBD DKI yang sebelumnya Rp197,9 juta menjadi Rp920,4 juta demi menambah kegiatan piket siaga kebencanaan.

Terakhir, anggaran unit pengelola Jakarta Smart City dan Diskominfotik DKI Jakarta yang ikut membantu akses informasi dan kampanye penanggulangan pandemi Covid-19 akan ditambah dari semula Rp74,4 miliar menjadi Rp74,6 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pemprov dki jakarta, apbd dki, Virus Corona, covid-19

https://m.bisnis.com/jakarta/read/20...utak-atik-apbd

WAN KURA" KAPAN GERAKNYA?
SEMUA DESAK" AN TUH NAIK MRT DAN KRL SEJABODETABEK TIAP HARI

NINGGU BANTUAN DARURAT DARI JOKOWI YE?
PELIT AMAT LU TAI
DASAR WAN MASKER 300 RIBU
profile-picture
profile-picture
profile-picture
nomorelies dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh iam.cyborg
tenang dana operasional gub ada
belum dana operasional wagub yg udah lama kosong
kalo terkumpul seharus nya bisa
emoticon-Cool

akan kah
emoticon-Ngacir
profile-picture
profile-picture
ATR42 dan gabener.edan memberi reputasi
Lihat 1 balasan
kerja yg keras TS, biar dana 72M buat bazzeRP g sia2 buat bayar lo
emoticon-Traveller
cegah corona 100m?
pekerja infromal 7T?

semoga pekerja informal
bukan tukang demo itu loh

emoticon-Traveller
Lihat 1 balasan
Pak Anies... Kami nantikan kebijakan yg dermawan dari anda....
bicara duit.....
kyakny anis hrs lebih ati2.....
nggk pke terapi kejut klw duit mah...

emoticon-Cool
apa disuruh bayarin yg ga kerja/dirumah aja?wow dah
Bakalan didengerin ato dicuekin kayak yg udah udah ?


Ya mestinya sih dilakukan, APBD Jakarta kan gede banget, bagi gue hal yang begini mesti dilakukan saat ini biar ekonomi masih bisa jalan dan uang terus berputar
nih salah satu pekerja yg nganggur dan dirumahkan karena terdampak corona, minggu depan udah rencana mudik, pulang kampung ke Indramayu dari pada di kosan ga ada kerjaan emoticon-Sorry


{thread_title}
Diubah oleh mahoICEheart
Panggilan mesra wan abud banyak amat, bener2 dah disayangi masyarakat
Diubah oleh bualanmalam
Emang idealny berapa sehh pemda DKI sisihin APBD???

Mending mulai potong gaji aj semua pejabat di negri ini...

Tohhh rakyat d lev plg bawah udah berasa susah, biar engga kebagian virusnya...

emoticon-Big Grin
cebong milih anis aja kagak tapi ngemis ngemia minta duit 7T.
cebok dulu sono
ayo kucurinnnn
1 thread berapaan
Emang bikin thread bahan anies dapat berapa per thread nya ?
Kok sekarang banyak banget, yg bahan pakdhe dikit. Lebih murah kah.
emoticon-Traveller
Quote:

Kekepan high emoticon-Matabelo

Quote:


Siapa tau kejedot semua berubah emoticon-Ngakak
profile-picture
mahoICEheart memberi reputasi
Anies sudah menolak itu ! emoticon-Shakehand2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di