Himbauan setengah hati, kira-kira itu pendapat saya tentang intense-nya himbauan pemerintah (salah satunya lewat sms BNPB) untuk social distancing dan work from home.

Sebagai karyawan, mau tidak mau saya harus mengikuti kebijakan perusahaan, yang dalam penerapan-nya pun masih rancu antara perintah dari pusat ke cabang-cabang.

Ada macam-macam alasan sehingga karyawan yang harusnya bisa bekerja dari rumah pun, masih "dipaksa" untuk masuk kantor. Salah satunya mencegah kecemburuan karyawan lain yang pekerjaaan-nya tidak mungkin dilakukan dari rumah.

Ada juga atasan yang kolot dan piktor, yang curiga bawahan-nya tidak akan bekerja maksimal kakau diijinkan bekerja dari rumah. Belum paham bagaimana menentukan target dan cara ukur yang pas untuk mengukur hasil kerja bawahan.

Di tengah kelambanan-kelambanan inilah himbauan wfh menjadi tidak efektif.

------

Bayangkan seandainya secara tegas pemerintah memaksa agar, kompak diberlakukan work from home secara nasional, atau setidaknya bergantian dari satu kota ke kota lain.

Maka bila utuh 14 hari kegiatan benar-benar berhenti, maka seluruh PDP di wilayah itu bisa ter-identifikasi.

Jika secara bergiliran dilakukan, maka setelah seluruh wilayah mendapatkan gilirannya untuk "lockdown" selama 14hari. Maka kita akan bisa meng-identifikasi seluruh PDP di Indonesia, dan kegiatan bisa kembali normal.

Tentunya dengan catatan bahwa ada pengawasan yang ketat untuk arus masuk dari luar negeri ke dalam Indonesia. Setiap orang yang masuk dari luar negeri harus melewati masa karantina sebelum boleh bebas beraktivitas di Indonesia.

----

Tapi kenyataan-nya negara kita tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Sehingga yang ada hanya himbauan-himbauan, yang pada prakteknya tidak diikuti oleh semua orang.

Ada perusahaan yang menerapkan wfh 14 hari bagi karyawan-nya, tapi juga ada yang masih "memaksa" karyawan-nya untuk masuk kerja.

Yang diijinkan untuk bekerja dari rumah pun, tidak 100% meng-isolasi dirinya di rumah.

Artinya apa? Artinya setelah lewat masa 14 hari itu pun, akan masih banyak PDP yang berkeliaran tanpa bisa di-identifikasi.

Jadi apa gunanya himbauan, dan apa artinya kerugian yang sudah dibayarkan oleh pengusaha yang patuh terhadap himbauan itu?

Bisa jadi justru itulah salah satu keengganan swasta untuk mengikuti himbauan pemerintah, karena rugi sudah pasti, manfaat juga sudah pasti tidak didapatkan, karena himbauan yang setengah hati, hasilnya juga tidak efektif.

----

Sehingga yang saya lihat dari himbauan-himbauan pemerintah, baik pusat maupun daerah, seakan-akan hanya sebuah pemanis mulut untuk menunjukkan pada masyarakat (calon pemilih), bahwa saya peduli, saya berusaha.

Bukan sebuah kepemimpinan yang benar-benar berani mengambil sikap.

Hanya menghimbau, lalu seakan "lepas tangan", bahwa salah rakyat yang sudah dihimbau, tapi tidak mau melaksanakan himbauan itu.

Jika kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada pemerintah, di saat bencana datang hanya melahirkan himbauan-himbauan. Mungkin sekalian saja, kekuasaan yang ada pada pemerintah itu cukup pada hal-hal yang sifatnya administratif dan pencatatan saja.

Maafkan bila saya salah, tapi apa gunanya wfh 14 hari (bagi yang melakukan), bila sebagian besar yang lain masih berkeliaran dan berpotensi menjadi PDP atau carrier di luar sana?