Omnibus Law merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. Walau ada protes dari sebagian pihak, pemerintah tetap akan memberlakukan kebijakan tersebut, pasalnya skema Omnibus Law dinilai sebagai jalan keluar atas tumpang tindih aturan maupun ruwetnya regulasi di Indonesia. Selain itu Omnibus Law juga akan menjadi payung hukum bagi seluruh aturan yang berlaku.
Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sugiharto memberikan pernyataan, tantangan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun kedepan memang tergolong besar. Karena menurutnya diperlukan tindakan afirmatif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sugiharto turut mengapresiasi langkah pemerintah terkait kebijakan Omnibus Law. Menurutnya, Omnibus Law dapat memicu potensi pertumbuhan ekonomi berupa ketersediaan lapangan pekerjaan.
Selain itu Omnibus Law juga dapat membuat adanya transformasi sistem perpajakan agar menjadi lebih kondusif. Utamanya, terhadap tantangan zaman yaitu industri 4.0 yang penuh dengan arus ketidakpastian.
Pihak ICMI juga mendorong agar kebijakan mengenai Omnibus Law tersebut dapat diakselerasi segera, karena jia terlambat maka bonus demografi bisa berdampak pada tsunami sosial.
