JAKARTA - Rencana rapid test massal virus corona atau COVID-19 bagi para anggota DPR RI beserta keluarga terus mendapatkan kritikan. Kali ini, kritikan dari Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

"Sungguh memalukan jika anggota DPR dan keluarganya minta didahulukan rapid test untuk COVID-19. Ini jelas tidak sensitif dan tidak mempunyai rasa empati dengan kepentingan publik yang lebih luas," ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2020).

(Baca juga: Soal Rapid Test Anggota DPR, Ini Respons Jokowi)

Baca Juga:

• Perlu Komitmen Bersama Baik Pemerintah dan Swasta untuk Atasi Corona
• Nasdem Usulkan 50% Gaji DPR Dipotong untuk Penanganan COVID-19
• Hari Raya Nyepi, Menag: Momentum Merawat Kemanusiaan

Maka itu kata dia, YLKI meminta agar rapid test massal COVID-19 itu dihentikan. "Dan mendahulukan kepentingan publik yang lebih mendesak, apalagi yang jelas-jelas sudah merasa terkontaminasi," ungkapnya.

Apalagi, kata dia, petugas medis jauh lebih mendesak, mengingat sudah tujuh orang dokter yang wafat karena terkontaminasi COVID-19 saat melayani pasien. "Dengan fasilitas dan kapasitas yang dimiliki, seharusnya anggota DPR bisa melakukan test secara mandiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju dengan rencana rapid test massal COVID-19 atau virus corona bagi para anggota DPR beserta keluarga. Presiden Jokowi menegaskan rapid test itu akan diutamakan untuk dokter, tenaga medis dan keluarga.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...iri-1585094391

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Gaji DPR dan Dana Reses Bisa untuk Rapid Test Massal di Dapil

- Jokowi 'Tolak' Rapid Test Corona DPR, PKS: Alhamdulillah

- Hari Raya Nyepi, 1.152 Narapidana Beragama Hindu Dapat Remisi Khusus