CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pembiayaan ODP/PDP Covid-19 Ditanggung Oleh BPJS Kesehatan, Ini Syaratnya
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e770ba988b3cb34f1213f6a/pembiayaan-odp-pdp-covid-19-ditanggung-oleh-bpjs-kesehatan-ini-syaratnya

Pembiayaan ODP/PDP Covid-19 Ditanggung Oleh BPJS Kesehatan, Ini Syaratnya

Surabaya, SURABAYAPAGI.com - Berdasarkan Pasal 52 dalam Perpres mengatur tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS Kesehatan.

Tidak hanya akibat wabah, dalam pasal itu juga disebutkan bahwa pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana sudah ditanggung oleh pemerintah secara langsung, tanpa melalui BPJS Kesehatan.

Pembiayaan ODP/PDP Covid-19 Ditanggung Oleh BPJS Kesehatan, Ini Syaratnya

Saat ini, penyebaran virus corona di Indonesia terus meluas. Mulai dari 2 kasus pertama positif corona pada Senin, 2 Maret 2020.

Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya salah satu rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan tes swab COVID-19 melalui Ketua Tim Satgas Virus Corona RSUA dr Prastuti Asta Wulaningrum menyampaikan perkamis, 19 Maret 2020, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan maklumat bahwa pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Namun syarat dan ketentuan tetap berlaku. Tidak semuanya tercover, misalnya jika orang tersebut tidak terklasifikasi ODP/PDP, maka tidak bisa ditanggung. Karena BPJS Kesehatan sendiri tentunya akan meminta bukti-buktinya. Yang mana yang masuk kriteria ODP/PDP dan yang mana yang tidak masuk dalam kriteria, ” ujar Kasatgas RSUA, dalam keterangan Persnya yang dilaksanakan di RSUA Hall lantai 8,Surabaya (19/03).

Sebagai informasi, dalam penyampaiannya, Ketua Tim Satuan Tugas Corona Virus RSUA dr Prastuti Asta Wulaningrum di dampingi oleh Muhammad Ardian Manager Pelayanan Medis RSUA, Dr. Anggraini Dwi Manager Penelitian dan Pengembangan RSUA & dr. Nily Sulistyorini Kepala Seksi Humas & PKRS RSUA.

Tim Satuan Tugas COVID-19 RSUA, dr Prastuti Asta Wulaningrum di dampingi Muhammad Ardian Manager Pelayanan Medis RSUA, Dr. Anggraini Dwi Manager Penelitian dan Pengembangan RSUA & dr. Nily Sulistyorini Kepala Seksi Humas & PKRS RSUA ketika memberikan keterangan persnya, di RSUA Surabaya, (19/03).

Diawali oleh penjelasan Muhammad Ardian Manager Pelayanan Medis RSUA, Ia menyampaikan pada prinsipnya RSUA patuh pada peraturan yang berlaku.

Beberapa diantaranya Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetepan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emergensi Tertentu, Permenkes 59 Tahun 2016 Tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan beberapa Permenkes yang lainnya.

“Memang dalam Permenkes tersebut memang tidak ada petunjuk teknis terkait pembiayaan Covid 19. Siapa saja yang termasuk dalam kriteria dan bagaimana pembiayaannya,” terangnya.

Ardian mengatakan, ada tiga segmen kategori, pertama adalah masyarakat yang memiliki gejala Covid 19 yang berupa panas tinggi, batuk, sesak napas, memiliki riwayat kontak fisik dengan penderita suspect korona, dan memiliki riwayat bepergian dari daerah terjangkit. Kemudian didiagnosa oleh dokter sebagai ODP atau PDP maka pemeriksaan Covid 19 tidak dikenai biaya.

Kedua, bagi masyarakat yang tidak memiliki gejala panas tinggi, batuk, sesak napas, memiliki riwayat kontak fisik dengan penderita suspect korona, dan memiliki riwayat bepergian dari daerah terjangkit dan didiagnosa dokter sebagai non ODP/non PDP atau kebanyakan adalah orang-orang yang panik saja yang ingin memeriksakan dirinya maka untuk hal tersebut akan dikenakan biaya.

Ketiga, Pemeriksaan atas permintaan institusi baik BUMN, BUMD, Pemda, Perusahaan Perbankan atau Perusahaan Swasta maka akan dikenakan biaya sesuai tarif Medical Check Up.

Prastuti mempertegas ODP/PDP pembiayaan untuk pemeriksaan SWAP yakni salah satu tahapan untuk mendeteksi kandungan dalam spesimen lendir pasien dicover oleh BPJS Kesehatan tetapi kriterianya ditentukan oleh dokter yang menangani.

“BPJS Kesehatan saat ini sudah menanggung biaya pasien PDP yang dirawat di RS. PDP yang istilahnya dia cuma flat itu, biayanya ditanggung sendiri. Artinya bila itu positip, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Untuk yang ODP ada yang ditanggung ada yang tidak,” bebernya.

Penting untuk diketahui tentang Perpres No. 82/2018, pasal 52 mengatur tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada pasal 52 huruf O tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin termasuk “pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, Kejadian Luar Biasa atau wabah”.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok memberikan layanan jaminan kesehatan, BPJS kesehatan telah memiliki prosedur baku, jangkauan organisasi hingga seluruh Indonesia dan sumber daya manusia. Karena itu BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi yang siaga.

Di sisi lain, dikutip dari Tempo, Fachmi menyebut, wabah virus corona ini tentu akan memiliki batasan waktu Sehingga, diskresi berupa Inpres atau Perpres ini bisa saja juga memiliki masa berlaku terbatas dengan tujuan tertentu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin menyatakan bahwa pemerintah tengah menyusun Perpres baru terkait program JKN. Ia pun mengatakan kepastian untuk BPJS Kesehatan diperlukan, khususnya guna mendukung langkah penanganan virus corona.

“Kami akan segera menyusun perpres di dalam rangka untuk memberikan kepastian kepada fasilitas kesehatan seperti RS dan dari BPJS untuk bisa mendukung langkah-langkah penanganan COVID-19,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu, 18 Maret 2020. (don)

Sumber : http://surabayapagi.com/read/pembiay...-ini-syaratnya
profile-picture
chisaa memberi reputasi
perasaan pem lg sibuk nyari orang yg terpapar virus...... secara logika nggk mungkin yg positif d biarin..... malah d paksa klw nggk mw d rawat....

emoticon-Cool
BPJS Kesehatan telah mengeluarkan maklumat bahwa pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

agak konyol... secara virus sudah ada dimana mana disekeliling kita

bisa aja pasien ujug ujug datang udah distress napas, jadi bukan odp maupun pdp
kriterianya ditentukan oleh dokter yang menangani.
Post ini telah dihapus oleh KS06
makin amblas bpjs
ane kira ditanggung pemerintah juga,
yg penting mah ada tindakan cepet buat yg udah positiv covid


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di