CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / Entertainment / The Lounge /
BAYANG BAYANG KASUS KORUPSI SELAMA AHOK MENJABAT GUBERNUR DKI
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e71743288b3cb590604f6ed/bayang-bayang-kasus-korupsi-selama-ahok-menjabat-gubernur-dki

BAYANG BAYANG KASUS KORUPSI SELAMA AHOK MENJABAT GUBERNUR DKI


BAYANG BAYANG KASUS KORUPSI SELAMA AHOK MENJABAT GUBERNUR DKI

Suara.com - Pengamat energi Marwan Batubara tidak terima soal rencana Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menjabat di salah satu perusahaan BUMN.

Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres) itu menilai Ahok memiliki beberapa rekam jejak dugaan korupsi. Ia bahkan mengklaim memiliki bukti kuat soal keterlibatan Ahok dalam kasus korupsi dan sudah melaporkannya ke KPK.

"Berikut adalah berbagai dugaan Kasus Korupsi Ahok yang telah dilaporkan kepada KPK pada tanggal 17 Juli 2017," ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).
Meski sudah melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut ke KPK, Marwan mengatakan kasus Ahok itu tidak pernah ditindaklanjuti. Alasannya berdasarkan keterangan KPK, kata Marwan, Ahok tidak memiliki niat jahat.
"Bagaimana KPK mengukur niat seseorang yang telah terbukti terlibat dan merekayasa kejahatan korupsi?" kata Marwan.


RS Sumber Waras

Kasus pertama yang mengindikasikan Ahok telah melakukan korupsi adalah soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya pada kasus ini, Ahok telah jelas merugikan negara dan malah dilepaskan oleh KPK.

Berikut bukti yang diungkap Marwan soal kasus RS Sumber Waras:
1. Merubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated;
2. Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004;
3. Berpotensi merugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang No.2/2012 dan Pasal 2 Perpres No.71/2012;
4. Bepotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sisanya digelapkan;
5. Berpotensi tambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, dan bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan UU No 17/2003.

"Tampaknya KPK bertindak absurd dan berhasil ditaklukkan Ahok," kata Marwan.


Kasus Taman BMW
Kasus kedua adalah lahan Taman BMW yang kini bakal dibangun menjadi Jakarta International Stadium. Berikut buktinya menurut Marwan:

Tanah BMW yang diklaim Agung Podomoro (AP) akan diserahkan pada Pemda DKI sebagai kewajiban, bukanlah miliknya; lahan berstatus bodong, tidak ada satu dokumen yang secara hukum sah kalau lahan BMW menjadi milik Pemda DKI;
1. Telah terjadi pemalsuan tandatangan dalam proses pemilikan lahan oleh AP;
2. Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW dengan melanggar hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya dilakukan oleh AP. Terjadi manipulasi pembuatan sertifikat atas sebagian lahan, bukan seluruh lahan;
3. Hal di atas melanggar PP No 24/1997 dan PMNA No 3/1997, tanah yang sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan. Dokumen alas hak sertifikasi tidak sah;
4. Pada APBD 2014 rencana pembangunan stadiun BMW ini ditolak DPRD DKI. Ahok tetap menganggarkan dana pembangunan stadion dalam APBD 2015.



Marwa menyebut kasus tersebut membuat negara rugi puluhan miliar rupiah. Selain itu beberapa nama lain, jelas Marwan, juga ikut terlibat.

"Pejabat yang dinilai terlibat adalah Jokowi - Ahok dan gubernur-wagub periode sebelumnya, dan Ahok salah satu yang sangat berperan," ucap Marwan.


Kasus Lahan Cengkareng Barat
Untuk kasus ketiga adalah Lahan Cengkareng Barat yang ia klaim berpotensi merugikan negara sebesar Rp 668 miliar. Ia menyebut Ahok membeli lahan milik Pemda sendiri dari Toeto Noezlar Soekarno. Buktinya sebagai berikut:
Terjadi penyalahgunaan dana APBD yang melanggar UU No.20/2001, tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor;
1. Dalam proses pembelian lahan terdapat pelanggaran gratifikasi oknum PNS Pemprov DKI Rp10 miliar, yang melanggar Pasal 12 UU No.20/2001;
2. Sebagai kepala daerah, Ahok bertanggung jawab atas kerugian negara dan pelanggaran hukum karena berperan mengeluarkan disposisi untuk mengeksekusi pembelian lahan;
3. KPK telah berperan menetralisir kasus dengan memeroses dan menerima pengembalian gratifikasi Rp 10 miliar, namun menghentikan kasus korupsinya sendiri, Rp 668 miliar.



Kasus Dana CSR
Marwan menyebut Ahok diduga terlibat pada pemberian dana CSR melalui Ahok Centre. Ia menyebut Ahok Center dipimpin dan dikelola oleh Ahok bersama tim sukses. Beberapa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan kasus ini adalah:
1. Dana CSR diperoleh dari puluhan perusahaan bernilai puluhan-ratusan miliar Rp, ternyata oleh Ahok tidak dimasukkan kedalam APBD, tetapi dikelola Ahok Centre;
2. Pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center diluar APBD antara lain melanggar 1) UU No.40/2007 tentang PT; 2) PP No.47/2012 tentang TJSL; 3) Pemern BUMN N0.5/2007 tentang Kemitraan BUMN; 4) PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
3. DPRD DKI Jakarta telah mendesak audit dana CSR yang dikelola Ahok Centre, namun tidak jelas kelanjutannya. Pada Februari 2016 diberitakan KPK telah mengusut kasus ini. Tapi, hingga Juni 2017 KPK tak mengungkapnya kepada publik.

Kasus di Belitung Timur

Kasus kelima adalah korupsi Ahok saat sebelum dan sesudah menjadi Bupati Belitung Timur. Menurut Marwan, Ahok terlibat dalam beberapa kasus korupsi, di antaranya adalah:


1. Kasus pengadaan/anggaran ganda pada revitalisasi muara di Beltim. Proyek Pemda ini fiktif karena proyek revitalisasi dilakukan oleh PT Timah;
2. Kasus penambangan Kaolin dan Pasir Kuarsa secara ilegal di Hutan Lindung Gunung Noya melalui 4 perusahan Ahok. Kasus ini telah diusut oleh Mabes Polri pada 2010;
3. Berkat pendekatan oleh Ahok sebagai Anggota DPR saat itu, pada awal 2011 Mabes Polri melimpahkan pengusutan kasusnya Polda Bangka Belitung.Polda Babel sudah menyatakan kasus penambangan ilegal berstatus “P-21”, untuk diteruskan ke Kejati Babel.


Kasus Reklamasi
Keenam adalah kasus Reklamasi. Ia mengumpulkan informasi dari persidangan M. Sanusi dan Ariesman Wijaya, serta analisis sejumlah pakar. KKN Ahok dalam kasus reklamasi menurut Marwan adalah sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan wewenang guna memperkaya diri sendiri dan orang lain, yang melanggar Pasal 12 UU No.20/2001 tentang Tipikor;
2. Mendirikan bangunan tanpa Amdal, yang melanggar Pasal 22 UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Menerbitkan izin reklamasi tanpa adanya Perda Zonasi, yang melanggar UU No.1/2014 berupa perubahan atas UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
4. Menerbitan izin reklamasi diluar kewenangan Pemprov DKI, dan bertentangan dengan PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Menerbitkan izin reklamasi tanpa landasan hukum, karena Kepres No. 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dicabut melalui PP No. 54/2008;
6. Mengabaikan peraturan kepentingan publik, yang melanggar UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.



Kasus Korupsi Bus Transjakarta
Penetapan dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada kasus pengadaan bus Trans Jakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) berkarat memunculkan berbagai spekulasi.
Koordinator Traffic Demand Management (TDM), Ahmad Syafrudin, mengatakan kasus tersebut tidak lepas dari kebijakan hulu. Menurut dia, dokumen pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Tidak mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui gubernur dan wakil gubernur," kata pria yang akrab disapa Puput itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/3/2014).

Pengadaan bus Trans Jakarta dan BKTB sebagai salah satu program unggulan ibu kota seharusnya mendapat pengawasan intensif dari pimpinan daerah. Puput menjelaskan, apabila ada tim pengawas maupun gubernur dan wakil gubernur yang mengawasi proses pengadaan bus, mulai dari kegiatan lelang tender, maka tidak akan ada komponen bus yang berkarat.

Ia menengarai Jokowi-Basuki sengaja melakukan pembiaran proses tender berjalan begitu saja. Dengan itu, maka ada pembiaran terjadinya pelanggaran hukum.

Target pengadaan bus itu terbilang cepat dengan jumlah bus yang fantastis pula. Tahun ini, Jokowi-Basuki menargetkan pengadaan Transjakarta hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Dengan keadaan yang terdesak itu, proses pengadaan bus tidak sempurna dan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Anggaran pengadaan bus itu, kata Puput, mencapai 2 persen dari total APBD DKI 2013, yang mencapai Rp 50,1 triliun.

Ia mengimbau Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik lebih dalam kasus tersebut. Sebab, di balik DA dan ST (dua tersangka) ada yang lebih mendapat keuntungan dari persoalan ini.

Hal senada disampaikan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III.

Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai "boneka" saja.

"Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu," kata Uchok.

Uchok lebih menunggu hasil penyidikan KPK. Sebab, kasus yang selama ini ditangani oleh Kejagung, banyak intervensi politiknya. Kasus ini mestinya tidak hanya berhenti di Dinas Perhubungan DKI saja. Soanya, pengadaan ribuan bus itu telah dirancang di DPRD DKI, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta para pengusaha



Kedekatan ahok dengan penguasa rezim seolah membuat image ahok adalah pemimpin yang bersih dan transparan namun licin dalam hal penegakan hukum karena terbukti banyak UU yang telah dia langgar selama ahok berkuasa di DKI. Jadi masih pantaskah ahok menjadi ketua OTORITA IKN?
















profile-picture
profile-picture
profile-picture
DeviMp dan 3 lainnya memberi reputasi
Wow.. menduga-duga. emoticon-Big Grin

Laporin polisi atau KPK aja, gan. emoticon-Selamat
Lihat 1 balasan
terbukti kaga nih? atau hanya dugaan dugaan semata? emoticon-Malu
Lihat 1 balasan
BAYANG BAYANG KASUS KORUPSI SELAMA AHOK MENJABAT GUBERNUR DKI
Lihat 1 balasan
hmm... klo menurut ane kita ga boleh menduga2 / berasumsi, klo emang ada bukti2 yg cukup kuat...silahkan laporkan aja ke KPK atau lembaga lain nya yg bisa urus emoticon-2 Jempol
solusinya kilapak bukan? emoticon-Wakaka
profile-picture
DeviMp memberi reputasi
sebelum bergerak lebih jauh



gimanakah nasib dana penanggulangan banjir yang dipotong serta monas

kenapa ini juga dilepas



nasbungg nasbungg
mohon dilaporkan aja ke pihak berwenang , biar gak ribet
Memang ada yg salah dengan orang itu..emoticon-Big Grin
Cuma sekarang belum kena saja..emoticon-Big Grin


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di