JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kebijakan lockdown benar-benar harus dipikirkan dengan matang. Pasalnya, jika di suatu wilayah diterapkan lockdown, maka hal itu akan mengganggu distribusi ekonominya.

"Belum ada instruksi dari Pak Menko (Airlangga Hartarto) dan kami hanya melihat dari aspek ekonomi. Kan banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan ketergantungan kita dengan keluar masuknya barang terutama provinsi DKI ini pasokan bahan pangan pokok," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Dia melanjutkan, dengan diterapkannya lockdown, maka arus barang-barang dari luar DKI harus dihentikan. "Tapi kami serahkan ke pemerintah dalam hal ini sudah ada gugus tugasnya dan menganalisis dari semuanya, pasti kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah," jelasnya.

Baca Juga:

• Menaker Ida Terbitkan Surat Edaran Pelindungan Buruh dan Kelangsungan Usaha
• Kondisi Kronis Rupiah Bisa Berdampak ke PHK Massal
• Aki Produksi Indonesia Ini Mampu Tembus 6 Besar Pasar Malaysia

Kalaupun lockdown akan diterapkan, kata dia, maka harus dilihat dari sisi ekonomi. Hal ini dikarenakan agar tidak mengganggu ekonomi Indonesia.

"Tapi yang paling penting, dari sisi ekonomi dipertimbangkan semuanya karena struktur ekonomi kita dengan karakteristik masyarakat yang sangat tergantung dengan bahan pangan pokok. Ini harus dilihat ke depannya," jelasnya.


Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/155...omi-1584439251

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pelaku Koperasi dan UMKM Juga Terdampak Pandemi Corona

- BRI Optimis Portofolio Kredit UMKM Capai 80% di 2022

- Hadapi Covid-19, AIA Berikan Proteksi Lebih kepada Nasabah