CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Titah Jokowi Status Darurat Daerah Tak di Tangan Pusat
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e6f56437414f538921695d9/titah-jokowi-status-darurat-daerah-tak-di-tangan-pusat

Titah Jokowi Status Darurat Daerah Tak di Tangan Pusat

Jakarta - 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan status darurat nasional dalam penanganan virus Corona. Kini Jokowi telah bertitah, perkara status bencana diurus kepala daerah masing-masing, bukan dirinya.

Apakah itu artinya saran WHO tak dilaksanakan Jokowi? Yang jelas, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lewat suratnya kepada Jokowi, 10 Maret 2020, menyarankan dengan sangat (strongly recommends) agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional.

Orang yang bisa menetapkan status darurat nasional cuma Presiden, bukan kepala daerah. Itu diatur di Pasal 51 ayat (2), UU tentang Penanggulangan Bencana. Kepala daerah tidak bisa menetapkan status darurat skala nasional, melainkan status darurat skala provinsi, kabupaten, atau kota saja.

Di tengah isu soal status bencana itu, Jokowi bertitah. Dia mengatakan kepala daerah dan BNPB lah yang bakal menentukan soal status bencana Corona ini. Nantinya, jajaran pemerintah daerah akan dibantu TNI, Polri, serta pemerintah pusat dalam melawan makhluk superkecil yang bikin geger dunia itu

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan status darurat nasional dalam penanganan virus Corona. Kini Jokowi telah bertitah, perkara status bencana diurus kepala daerah masing-masing, bukan dirinya.

Apakah itu artinya saran WHO tak dilaksanakan Jokowi? Yang jelas, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lewat suratnya kepada Jokowi, 10 Maret 2020, menyarankan dengan sangat (strongly recommends) agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional.

Baca juga:Tangani Corona, RI Diminta Pertimbangkan Saran WHO Umumkan Darurat Nasional

Orang yang bisa menetapkan status darurat nasional cuma Presiden, bukan kepala daerah. Itu diatur di Pasal 51 ayat (2), UU tentang Penanggulangan Bencana. Kepala daerah tidak bisa menetapkan status darurat skala nasional, melainkan status darurat skala provinsi, kabupaten, atau kota saja.

Di tengah isu soal status bencana itu, Jokowi bertitah. Dia mengatakan kepala daerah dan BNPB lah yang bakal menentukan soal status bencana Corona ini. Nantinya, jajaran pemerintah daerah akan dibantu TNI, Polri, serta pemerintah pusat dalam melawan makhluk superkecil yang bikin geger dunia itu.

Baca juga:Jokowi Harus Umumkan Darurat Nasional Corona, Setuju atau Tidak?

"Kemudian, (kepala daerah) terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggnulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menangani penyebaran dan dampak penyebaran COVID-19," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3) kemarin.

Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penangan COVID-19 yang diketuai oleh kepala BNPB Irjen TNI Doni Monardo. Gugus Tugas tersebut dikatakannya telah bekerja mensinergikan kekuatan pusat maupun daerah, melibatkan TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi.

"Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajadnya bervariasi antara daerah satu dengan daerah lain," kata Jokowi.

Jokowi bertitah, status darurat nasional COVID-19 tidak di tangan pusat, melainkan di tangan daerah. Namun juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, memberikan keterangan agak berbeda. Yuri mengatakan Jokowi sudah mendeklarasikan status darurat nasional, atau lebih tepatnya begini istilah yang dikatakan Yuri.

"Artinya kita saat ini di posisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19. Tidak ada lagi derajat lebih tinggi dari ini, ini sudah paling tinggi," kata Yuri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).

Dia mendasarkan penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana non-alam di sini diartikan sebagai wabah atau pandemi. Sekarang, Indonesia ada di status yang tertinggi, status yang tak bisa ditetapkan oleh kepala daerah melainkan harus Presiden.

"Ada dampak ikutan lebih besar, makanya Presiden sendiri yang mengumumkan," kata Yuri.

Politikus Senayan

Anggota DPR bereaksi atas keputusan Jokowi yang melimpahkan penetapan status bencana Corona ke para kepala daerah. Menurut Ketua DPP PKS yang duduk di Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, itu adalah sikap lepas tangan.

"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan status darurat nasional dalam penanganan virus Corona. Kini Jokowi telah bertitah, perkara status bencana diurus kepala daerah masing-masing, bukan dirinya.

Apakah itu artinya saran WHO tak dilaksanakan Jokowi? Yang jelas, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lewat suratnya kepada Jokowi, 10 Maret 2020, menyarankan dengan sangat (strongly recommends) agar Jokowi meningkatkan mekanisme tanggap darurat (emergency response), termasuk mendeklarasikan darurat nasional.

Baca juga:Tangani Corona, RI Diminta Pertimbangkan Saran WHO Umumkan Darurat Nasional

Orang yang bisa menetapkan status darurat nasional cuma Presiden, bukan kepala daerah. Itu diatur di Pasal 51 ayat (2), UU tentang Penanggulangan Bencana. Kepala daerah tidak bisa menetapkan status darurat skala nasional, melainkan status darurat skala provinsi, kabupaten, atau kota saja.

Di tengah isu soal status bencana itu, Jokowi bertitah. Dia mengatakan kepala daerah dan BNPB lah yang bakal menentukan soal status bencana Corona ini. Nantinya, jajaran pemerintah daerah akan dibantu TNI, Polri, serta pemerintah pusat dalam melawan makhluk superkecil yang bikin geger dunia itu.

Baca juga:Jokowi Harus Umumkan Darurat Nasional Corona, Setuju atau Tidak?

"Kemudian, (kepala daerah) terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggnulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menangani penyebaran dan dampak penyebaran COVID-19," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3) kemarin.

Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penangan COVID-19 yang diketuai oleh kepala BNPB Irjen TNI Doni Monardo. Gugus Tugas tersebut dikatakannya telah bekerja mensinergikan kekuatan pusat maupun daerah, melibatkan TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi.

"Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajadnya bervariasi antara daerah satu dengan daerah lain," kata Jokowi.

Jokowi bertitah, status darurat nasional COVID-19 tidak di tangan pusat, melainkan di tangan daerah. Namun juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, memberikan keterangan agak berbeda. Yuri mengatakan Jokowi sudah mendeklarasikan status darurat nasional, atau lebih tepatnya begini istilah yang dikatakan Yuri.

"Artinya kita saat ini di posisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19. Tidak ada lagi derajat lebih tinggi dari ini, ini sudah paling tinggi," kata Yuri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).

Baca juga:Bila Darurat Nasional Corona Ditetapkan Jokowi, Ini yang Terjadi

Dia mendasarkan penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana non-alam di sini diartikan sebagai wabah atau pandemi. Sekarang, Indonesia ada di status yang tertinggi, status yang tak bisa ditetapkan oleh kepala daerah melainkan harus Presiden.

"Ada dampak ikutan lebih besar, makanya Presiden sendiri yang mengumumkan," kata Yuri.

Politikus Senayan

Anggota DPR bereaksi atas keputusan Jokowi yang melimpahkan penetapan status bencana Corona ke para kepala daerah. Menurut Ketua DPP PKS yang duduk di Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, itu adalah sikap lepas tangan.

"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan.

Bereaksi atas politikus partai oposisi, Partai Golkar tampil membela Jokowi. Ketua DPP Partai Golkar yang duduk di Komisi VIII DPR menilai Mardani tidak etis menyalahkan pemerintah.

"Tak etis di saat semua elemen bangsa bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus Corona dan persebarannnya di Indonesia, ada pihak-pihak yang selalu mencari ruang untuk saling salah-menyalahkan. COVID-19 ini bukan hanya masalah Pemerintahan Jokowi saja, tetapi masalah kita semua. Masalah dunia, masalah global," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dalam keterangannya, Minggu (15/3/2020).

Ace menilai kebijakan menyerahkan status darurat bencana kepada daerah adalah langkah yang tepat. Dasarnnya, karena setiap daerah dinilai berbeda tingkat persebaran Coronanya.


https://m.detik.com/news/berita/d-49...pusat?single=1

Silahkan Berkreasi
profile-picture
nomorelies memberi reputasi
Diubah oleh ladahitam46
Halah lebay judul saja lebay pakai titah titahan segala.modus lu pada emoticon-Ngamuk
Quote:


Terus apa donk judulnya..
profile-picture
ssxun91 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
udah kejot2 tetap hrs inget undang2 emoticon-Betty
tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum jamu, jangan lupa juga cuci tangan gaes
Hmmm minum jamu gaes emoticon-Genit

Titah Jokowi Status Darurat Daerah Tak di Tangan Pusat
Lihat 1 balasan
emang bener kan kalau darurat daerah ya kepala daerah yang lebih tau, kecuali sudah meliputi sebagian besar wilayah dalam satu negara baru lgs kepala negara yang nerapin darurat nasional. kayak kasus malang ya kalo dirasa pemerintah sana harus lock down supaya gampang untuk control penyebaran virus atau mencegah virus masuk ke wilayah nya. ya silahkan saja tapi harus di ingat lock down itu banyak hal yang mesti di persiapkan dengan matang serta konsekuensi nya.

kalo kepala daerah keblinger nerapin darurat nasional ya tidak bisa. Kalo di jakarta beda karena walaupun sebuah provinsi namun juga menjadi pusat pemerintahan. makanya kewenangan pusat dan daerah harus bersamaan berjalan. jangan jalan sendiri2 mengambil keputusan.
Sok gaya lockdown,emang situ dah siap semuanya dari ga boleh keluar rumah,ga boleh bergerombol,ga boleh sholat berjamaah,toko tutup,mall tutup,sekolaj tutup,pabrik tutup,seolah jadi kota mati
profile-picture
Judess memberi reputasi
Diubah oleh Ojodupeh
Quote:


Virus itu penyebarannya masif om.. sudah terdeteksi terkecuali dari masyarakatnya yg melapor...

Bearti boleh yahh klo ada suatu daerah kena musibah besar tp yg memutuskan status bencana nasional daerah yang terdampak..
Diubah oleh ladahitam46
Quote:


Knapa anies menetapkan bencana virus corona di DKI,di bantah sama menkes?
Diubah oleh ladahitam46
lha kok beda ama pas pidato emoticon-Bingung
Sebenarnya bukan masker tapi Face Shield yang benar untuk menangkis droplet air disini droplet air liur yang mengandung corona virus!


Quote:


Buktinya mana? bener kaga 'titah'nya dijalankan?
Setuju sih kalo kepala daerah nentukan status darurat di daerah masing2. Tapi biasanya kalau ada kada yg begitu siap2 aja dimaki maki netijen terutama di kaskus ini. Dibilang ngga koordinasi, merusak sistem, kurang ajar, melangkahi dll.


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di