CARI
KATEGORI
KATEGORI
Informasi! Baca info terupdate seputar virus corona di sini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Omnibus Law Memiliki Peranan Penting Dalam Sektor lingkungan Hidup
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5e6ef97c2525c31bf14bab45/omnibus-law-memiliki-peranan-penting-dalam-sektor-lingkungan-hidup

Omnibus Law Memiliki Peranan Penting Dalam Sektor lingkungan Hidup

Omnibus Law Memiliki Peranan Penting Dalam Sektor lingkungan Hidup
 

Omnibus law merupakan metode yang dapat digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mencabut/menegaskan/mengubah/ mereformulasi pasal-pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara sekaligus tanpa harus merevisi satu persatu peraturan perundang-undangan, melainkan cukup membuat satu peraturan perundang-undangan baru.

Konkretnya, omnibus law dalam sebuah UU yaitu adanya penyatuan berbagai substansi (norma) hukum dalam berbagai UU ke dalam satu undang-undang. Ciri-cirinya Pertama , multisektor dan terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema sama. Kedua, terdiri dari banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup. Ketiga, menegaskan/mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain.

Omnibus law di sektor lingkungan hidup sangat penting, karena ada empat masalah legislasi/regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, Masalah pembentukan peraturan. UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup (UU PPLH) menjadi peraturan yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Namun, tingkatan UU PPLH yang setara dengan berbagai UU sektor lain yang tentu tidak mengikat dalam law making process di UU lain menjadi persoalan pembentukan UU. Sebagai contoh, dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ibu Kota Negara yang saat ini sedang disusun pemerintah, pengaturan dalam UU PPLH dapat di simpangi oleh RUU Cipta Lapangan Kerja dengan berbagai pertimbangan praktis. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat ini bila disahkan berada dalam satu level hirarki yang sama dengan UU PPLH.

Kedua, masalah implementasi. UU yang terbentuk dalam pelaksanaannya sering tidak efektif. Efektifitas pemberlakuan ini dipengaruhi kendala konflik norma, distorsi norma, kontestasi norma, dan benturan kewenangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memiliki legitimasi yang kuat sesuai UU yang melandasinya. Intinya, tidak bekerjanya norma disebabkan legislasi/regulasi yang saling mengunci.

Contoh, antara UU PPLH dan UU Perkebunan terjadi konflik norma terkait pengaturan mengenai larangan membakar lahan. Dalam UU Perkebunan diatur setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Bahkan, ada ancaman pidana. Namun di sisi lain, dalam UU PPLH diatur pembakaran lahan dapat dilaksanakan dengan pertimbangan kearifan lokal.

Ketiga, masalah interpretasi. Masalah ini disebabkan karena adanya rumusan norma yang sulit dipahami. Prosedur hukum dalam rangka penyatuan konsepsi norma UU dapat dilakukan melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, pilihan prosedur pengujian ini perlu proses yang tidak efisien bagi warga negara karena adanya beban waktu, tenaga, biaya dalam proses pengujian di lembaga peradilan. Padahal, bila pembentuk hukum membentuk UU dengan baik, maka beban warga negara melakukan pengujian dapat dihindari. Beban warga negara berkali lipat akibat kegagalan pembentukan UU.

Warga negara dengan pajaknya telah membayar para pembentuk UU agar membentuk hukum yang baik, tapi rakyat harus membayar pula untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya ini.


Sumber :
Pentingnya omnibus law dalam sektor lingkungan hidup
profile-picture
hantupuskom memberi reputasi


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di