JAKARTA - Menyikapi perkembangan penyebaran virus COVID-19 yang sudah menjangkau delapan provinsi dan sedikitnya 96 orang terjangkit, Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mempertimbangkan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan PPh.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, di 319 KPP Pratama, setiap hari rata-rata didatangi kurang lebih 100 orang baik untuk keperluan pengurusan Electronic Filing Identification Number (EFIN), konsultasi, maupun yang minta dipandu e-filing. (Baca juga: Menhub Positif Corona, Kesehatan Jokowi dan Semua Menteri Dicek)

"Penundaan pelaporan SPT Tahunan tersebut dengan alasan kemanusiaan lebih mengedepankan kselamatan rakyat daripada yang lain," ujar Kamrussamad, Minggu (15/3/2020).

Baca Juga:

• Atasi Wabah Corona, PDIP dan PKB Instruksikan Kader Bantu Pemerintah
• Wabah Corona Meluas, Pemerintah Diminta Pilih Tiga Model Karantina
• Tanpa Nama Prabowo, Sandiaga Uno Capres Terkuat di Pilpres 2024

Menurutnya, pada 2018 silam, penundaan pelaporan SPT Tahunan pernah terjadi dengan alasan saat itu kapasitas server tidak terpenuhi. "Saat ini langkah tepat menunda pelaporan SPT karena bencana kemanusiaan," ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan hingga Sabtu sore (14/3/2020) jumlah kasus positif Corona menjadi 117 orang.

"Terakhir kemarin kita laporkan 99 orang positif. Sekarang 117 positif," ujar Yuri di Kompleks Istana, Jakarta, Minggu (15/3/2020). (Baca juga: Penderita Positif Corona Jadi 117 Orang, 19 di antaranya di Jakarta)

Menurut dia, persebaran yang positif virus ini tidak hanya di Jakarta. "Sekarang sudah lewat Jakarta, Jawa Barat termasuk di Bandung, Jawa Tengah ada di Solo dan Yogyakarta, Bali, Manado, dan Pontianak," jelas Yuri.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/...nan-1584318199

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Demokrat di Tangan AHY Dinilai Akan Mengalami Jalan Terjal

- Cegah Penyebaran Virus Corona, Pengamat: Kalau Perlu Lockdown

- Wabah Corona Kian Meluas, Pemerintah Diminta Laksanakan UU Kekarantinaan Kesehatan